AKHIRNYA, MA yang berpihak kepada Warga RT 05/11 VBI

Teropongpost, Tangsel, – Sabtu, 10 November 2018. Bertempat di TPA Baiturrahman Vila Bintaro Indah, warga RT 05 RW 11 mengadakan konferensi pers terkait dengan kasus perijinan RS. IMC Bintaro. Acara tersebut dihadiri juga oleh Bpk. Dahlan Pido, SH, MA ( Ketua Kuasa Hukum Penggugat ).

Mahkamah Agung RI mengabulkan secara seluruhnya Kasasi Warga RT 05 RW 11 Villa Bintaro Indah Tangerang Selatan, terkait gugatan terhadap SK IMB dan Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangsel kepada Rumah Sakit IMC Bintaro.

Proses panjang peradilan sudah dilalui oleh warga dengan semangat keikhlasan, berserah diri kepada Allah Swt dan memakai prinsip pantang menyerah memperjuangkan kebenaran. Dan alhamdulillah akhirnya kebenaran itu hadir dengan adanya keputusan MA Nomor 448K K/TUN/LH/2018, dimana gugatan warga dengan nomor registrasi perkara 22/G/LH/2017/PTUN-SRG yang ditolak pada pengadilan tingkat 1 dan banding, akhirnya terima dan dikabulkan secara seluruhnya oleh pengadilan tingkat Kasasi MA.

Dalam surat pemberitahuan amar putusan kasasi yang dikirimkan oleh PTUN Serang kepada warga RT 5 RW 11 Villa Bintaro Indah tertanggal 6 November 2018, dicantumkan kutipan amar putusan MA berbunyi antara lain:
Mengadili; 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (terdapat nama 13 pemohon); 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan putusan nomor 28/LH/2018/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2018 yang menguatkan Putusan PTUN Serang No. 22/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 15 November 2017.

Lebih lanjut dalam amar putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal SK Walikota Tangsel tentang izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan RS IMC yang berlokasi di Jalan Jombang Raya Nomor 56 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangsel. Serta mewajibkan tergugat dalam hal ini adalah Walikota Tangsel untuk mencabut kedua Surat Keputusan tersebut.

Atas keputusan tersebut, Bpk. Ir. Walneg S. Jar, MM ( koordinator warga ). Mengatakan bahwa, masyarakat pertama-tama sangat bersyukur bahwa kebenaran dan keadilan dapat diperoleh meskipun dengan perjuangan yang panjang dan penuh air mata. Selanjutnya warga mengingatkan Walikota dengan jajarannya agar mentaati keputusan ini dan segera melaksanakan perintah MA untuk mencabut dua SK yang terlanjur dikeluarkan. Lembaga peradilan tertinggi dinegara ini sudah menyatakan kedua SK Walikota tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka Walikota Tangsel beserta jajarannya harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Selanjutnya, atas putusan ini warga akan mengambil langkah aksi berikutnya antara lain segera mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Serang, mempertimbangkan untuk menindak lanjuti proses-proses hukum lain seperti dugaan pidana rekayasa saksi palsu, dugaan pidana pemalsuan data dan informasi serta dugaan pidana lainnya yang sempat diproses namun tidak ada respon serius dari aparat penegak hukum lainnya karena dianggap tidak cukup bukti. Kami akan menjadikan putusan MA ini sebagai bukti tambahan yang menguatkan.

Warga juga menghimbau kepada Walikota Tangsel agar segera berpihak kepada aspirasi warga untuk mengeksekusi RS IMC, jangan malah merespon putusan MA ini dengan misalnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Jika memang Walikota berpihak dan mengayomi warganya, maka tidak sepantasnya Walikota akan PK. Kami juga menghimbau Walikota untuk berhati-hati dan jangan menerbitkan IMb dan izin lingkungan tanpa prosedur yang semestinya sesuai aturan perundangan.

Febry Irmansyah,SH. ( anggota kuasa hukum ) juga mengatakan bahwa, kita akan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, untuk dengan segera menghentikan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan RS IMC.

“Apabila dlm waktu “60 hari kerja” setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh pihak Tergugat (dalam hal ini Walikota Tangsel) dan Tergugat (Walikota Tangsel), tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa (Ijin Lingkungan dan IMB), maka “KTUN (Ijin Lingkungan dan IMB) tersebut, SECARA OTOMATIS tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,” Tegasnya.

Yang menarik adalah kemana arah keberpihakan Walikota Tangsel, apakah akan taat dan patuh pada putusan ini atau malah membela pengusaha RS IMC dengan mengajukan PK?(Arga)