“Antara konspirasi dan kepentingan” KWRI DPP Pusat mendorong untuk somasi

Teropongpost, Tangsel,Kamus besar Bahasa Indonesia/do•na•si/ n 1 sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan; derma; 2 pemberian; hadiah.Independesi Pers dan LSM merupakan hal yang wajib dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN. Kemudian yang menjadi prinsip bahwa bentuk partisipasi atas terselenggaranya pelantikan KWRI DPC Tangsel, salah satunya adalah bentuk partisipasi berupa Donasi, baik secara perorangan, swasta dan pemerintah.

Langkah donasi merupakan hal yang tidak bisa di pungkiri ketika ada simpatisan dengan lembaga KWRI DPC Tangsel, yang sudah terbukti ikut berkiprah dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, dan atau penyambung lidah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.


Tertib administrasi dalam rangka donasi secara perorangan, swasta dan pemerintah, KWRI Tangsel sudah melakukan secara baik, terarah dan terukur. Tentunya ini terkait dengan pengumpulan donasi agar di kemudian tidak ada celah untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun langkah dari pemerintah kepada oraganisasi masyarakat untuk menyalurkan donasi dapat berbentuk Hibah. Bahkan Hibah di Kota Tangsel berbentuk PERATURAN WALIKOTA, penerima hibah dicantumkan dan nominalnyapun sudah dianggarkan.

Organisasi KWRI merupakan organisasi yang merujuk antara lain UU RI No 40 tahun 1999 tentang Pers, SKT Dirjen Kesbangpol Depdagri RI No 34/D.III.2/IV/2007, AD/ART KWRI/Peraturan Organisasi, Kode etik Jurnalistik Indonesia dan Hasil Rapat Pengurus DPP KWRI 29 September 2006. Tentu meliputi keberadaannya sampai dengan Pemerintah Provinsi tingkat dua.

Tidak Terbukti SKPD Di Kota Tangsel Yang Keberatan

SKPD yang kemudian menjadi sorotan dianggap meresahkan, menurut LSM Demos Institute tentu harus ada landasan, bahwa mekanisme pengumpulan donasi SKPD harus melalui mekanisme Proposal dikarenakan harus tertib adminstrasi, agar terukur dan terarah pengeluaran anggaran. Tidak terbukti bahwa SKPD merasa resah, adapun bentuk penolakan yang dijawab secara resmi, itupun diapresiasi oleh KWRI DPC Tangsel sebagai bukti tertib administrasi dari SKPD.

Proposal bukannlah hal yang memaksa, melainkan pengajuan yang dapat diterima ataupun ditolak, sifat proposal adalah resmi maka SKPD yang tertib akan adminstrasi persuratan akan mengapresiasi antara dikabulkan permohonan/proposal atau ditolak permohonan/proposal.

SKT DPC KWRI Tangsel Dianggap Kadaluarsa

Merupakan hal yang DPC Tangsel diangap kontroversi, menggunakan data yang tidak berdasarkan fakta, dianggap hal sengaja disudutkan. Faktanya bahwa SKT DPC KWRI, baik dalam Proposal, kupon donasi, tertera dengan jelas SKT Kesbangpolinmas masa berlaku, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada SKPD Kesbangpolimas.

Bahwa kemudian apresiasi dari rekan-rekan media yang telah memberitakan seolah dengan data yang diperlihatkan sebagai berita foto di medianya masing-masing belum dapat dikatakan mematuhi prinsip 5 W 1 H dalam jurnalistik. Bahwa Narasumber dalam pemberitaan LSM Demos, berbanding terbalik dengan berita foto yang ditampilkan, seharusnya ini menjadi acuan lanjutan untuk pertanyaan kepada narasumber atau konfirmasi lanjutan kepada SKPD Kesbangpolimas.

SKT No : 220/491/SKT/KESBANGPOLINMAS/2016, yang berlaku dari 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2018 yang selalu dicantumkan sebagai dasar adanya DPC KWRI Di kota Tangsel. Hal ini terkesan tendensius untuk menyudutkan keberadaan DPC KWRI Di Tangsel, SKT ini adalah perpanjangan dari SKT sebelumnya. Bahwa semenjak berdirinya Kota tangsel, KWRI DPC Tangsel pun telah deklarasi terkait keberadaannya pada tahun 2010 pelantikan diselenggarakan di gedung serbaguna Puspitek.

Sanggahan Ketua Umum KWRI Dibekukan Kemendagri

Menjadi perhatian serius dari DPP Pusat KWRI, Kemendagri melalui kutipan pemberitaan rekan media lainnya, menyebutkan dibekukan melalui kewenangan Kemendagri. Penjelasan untuk hal tersebut, DPP Pusat KWRI di lantai 3 Gedung Dewan Pers, menampiknya secara gamblang.

“KWRI ini tidak ada istilah dibekukan oleh Pemerintah, organisasi pers ini bukanlah wewenang pemerintah untuk membekukan, Kami hanya dipending karna ada kesepakatan antara kami yang bersengketa, yang bermasalah antara pengurus DPP, semua orang sudah sepakat mengadakan tugas bersama islah yang disaksikan oleh Dirjen Menteri Dalam Negeri” ucap Ir Lukman Hakim pendiri sekaligus ketua umum KWRI Pusat.

Dorongan dari ketua umum untuk melakukan somasi terhadap LSM Demos institute merupakan hal yang harus ditempuh oleh DPC KWRI TANGSEL, pasalnya ini sangat mengganggu. Sebagai ketua umum, Ir. H Lukman Hakim Merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan pemberitaan dari beberapa rekan media terkait tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh LSM Demos, bukan hanya somasi, Ketua Umum KWRI DPP Pusat Mengaku akan membawa permasalahan ini keranah hukum.

“Somasi, kita mau tempuh jalur hukum, kita panggil dia, siapa yang menyatakan kita dibekukan, menteri dalam negeri, Kita datangi mendagri, sumbernya dari mana kita datangi, kita bukan dibekukan, dipending, entah siapa orang ini saya gak mau tau, tapi ini ada orang bermain, yang dikasih dengan uang sedikit, mungkin dia mau ya, kita tidak suudzon ya, tapi ini jelas,” tegas Ketua Umum KWRI DPP Pusat.

Ir. H Lukman Hakim selaku Ketua Umum dan Pendiri KWRI Berkali-kali menegaskan bahwa KWRI tidak pernah dibekukan, karena bukan kewenangan pemerintah untuk membekukan, hanya dipending. Pending dilakukan karena terjadi silang pendapat antara pengurus KWRI sehingga dibentuk kesepakatan guna melakukan tugas masing-masing islah yang disaksikan oleh Dirjen Menteri Dalam Negeri untuk melakukan Kongres bersama.

Selain itu, Ketua umum KWRI DPP Pusat juga sempat memberikan penjelasan kepada kepala dinas kesatuan bangsa dan politik kota tangsel via telephone guna meluruskan terkait kesimpangsiuran pemberitaan dari beberapa rekan media terkait tuduhan-tuduhan LSM Demos yang tidak memiliki kelengkapan bukti-bukti yang valid. Dalam pembicaraanya melalui hanphone seluler, Ir. H Lukman Hakim mengaku marah terhadap tuduhan dari LSM Demos yang tidak berdasar.

Hingga berita ini mengudara, pihak KWRI DPC Tangsel masih mencari sumber-sumber terkait tuduhan dan pemberitaan yang dilayangkan kepada KWRI. (Red)