Beberapa kali tak menerima Dana PKH, Warga Lebak Banten inginkan kejelasan

Teropongpost, Lebak, – Program Keluarga Harapan (PKH), salahsatu Program Pemerintah yang dilaksanakan dari 2007 lalu. Diharapkan dengan adanya Program tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun dibalik itu semua, ada sejumlah masyarakat yang menerima PKH tetapi tidak mendapatkan dana tersebut.

Di Desa Sangiang tanjung 2, Kecamatan Kalang Anyar, Lebak Banten, Terdapat kabar jika beberapa Warga tidak menerima dana tersebut. Tim TP pun mendatangi salahsatu warga yang diduga tidak menerima dana PKH. Dari pengakuan warga tersebut memang benar adanya, walaupun dirinya memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ibu S menjelaskan bahwa memang dirinya sempat beberapa kali mendapat dana tersebut, namun sekarang sudah 4 kali ini tidak menerima dana itu lagi. Dirinya pun bertanya-tanya kenapa tidak mendapat dana PKH lagi, apakah terdapat masalah dalam pencarian dana tersebut.

Dasar Hukum yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi:
1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
2. Sosialisasi dan edukasi;
Sosialiasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera.
Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat harus dilakukan aktivasi.
4. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
5. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
6. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan /pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
7. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH.
Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.
8. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Sanksi Bagi Pendamping Sosial PKH,
Sebagai pihak yang tahu betul informasi tentang pencairan dana bantuan sosial PKH sebelum diberikan kepada peserta, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pendamping sosial PKH yang tergoda untuk memanipulasi data atau mengurangi jumlah dana bantuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebelum melakukan hal tersebut, seharusnya para pendamping masih ingat tentang 6 larangan yang harus dipatuhi, yaitu :
1. Berperilaku tercela/tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik Kementerian Sosial.
2. Menggunakan data dan/atau informasi PKH yang dimiliki untuk hal-hal di luar PKH untuk hal-hal di luar PKH.
3. Terlibat dalam aktivitas politik.
4. Melakukan penggelapan atau menyalahgunakan, mengurangi, atau menyimpan dana bantuan PKH.
5. Melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
6. Bersikap diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Jika pendamping terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, Kemensos secara tegas akan melakukan pemecatan. Selain 6 poin di atas, ada beberapa kasus yang menyebabkan seorang pendamping diberhentikan dari tugasnya, contohnya mempunyai pekerjaan lain di luar urusan PKH atau tidak disiplin dalam bekerja.

Sementara itu, Tim TP berusaha untuk menemui pihak Kelurahan. Setelah beberapa kali berusaha untuk menemui pihak terkait, namun sampai sekarang pihak Kelurahan tak ada satupun yang dapat dimintai keterangan.

“Saya cuma berharap kepada instansi Pemerintah yang terkait dengan program ini, dapat segera menyelesaikan masalah kami. Supaya kami dapat kejelasan tentang penerimaan Dana PKH tersebut” ungkap Ibu S

Sampai berita ditayangkan pun pihak Kelurahan belum dapat ditemui oleh Tim, dan kami pun belum mendapatkan kejelasan tentang adanya permasalahan ini.

(TIM)