Berbohongkah Pemerintah Kota Tangsel ? WALIKOTA TANGERANG SELATAN DAN KEPALA DISHUBKOMINFO

Teropong Post, Tangsel-Wawancara Teropong Post ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan, pengawasan serta pembangunan Menara Bersama (BTS) untuk sinyal telekomunikasi tanpa kabel/nirkabel di Kota Tangerang Selatan. Begitu kumuh dan sarat praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Tim TP memulai penelusuran dari hulu ke hilir. Mulai dari peraturan dan pelaksanaan dilapangan. Pelaku usaha tower bersama dan pejabat yang menerbitkan izin rekomendasi tower.

Di mulai dari keluhan-keluhan pelaku usaha ditemukan Tim TP, sudah menjadi rahasia umum pelaku usaha bahwa dari izin rekomendasi pembuatan menara bersama sungguh berbiaya tinggi. Biaya tinggi yang di pungut ternyata di duga masuk kantong pejabat mulai dari Dishubkominfo, BP2T, BLHD, KKUP, Camat hingga Kelurahan. Dan ijin rekomendasi saat mau keluar wajib mampir dulu di Walikota karena perlu di paraf Asisten Walikota dua. Sungguh menunjukkan birokrasi yang aneh bin ajaib.

Dan yang lebih menakjubkan ditemukannya Peraturan Walikota (PERWAL No. 17 tahun 2012) yang mengatur titik koordinat berdirinya menara bersama. Peraturan Walikota ini cacat sejak dalam kandungan, dilahirkan sudah sakit dan cacat hukum sejak lahir. Walikota telah menandatangani Peraturan dan peraturannya bermasalah. Dengan telah ditemukannya sejumlah MP Tangsel yang sama dan titik Koordinat palsu MP Tangsel 098, 099, 101, 102, 104, 106, 110, 114, 117, 119, 123, 135, 127, 133, 135, 140, 141, 146, dan 151 kesemuanya di Kecamatan Pamulang, dan 2 di Kecamatan Ciputat Timur.
Hasil wawancara disebutkan titik koordinat di tentukan dari kajian dan dibuat oleh yang telah berpengalaman. Kalau ada kajian dan kajiannya tidak benar seharusnya Walikota sejak mengetahui adanya permasalahan, secara adminsitrasi pemerintahan melakukan peninjauan kembali. Kalau perlu melakukan pembatalan dan pencabutan peraturan bermasalah itu.

Wawancara ini dilakukan TP pada tahun 2014. Walikota sudah di surati dan di ingatkan, tetapi malah menyebutkan tidak ada kajian dan peraturan yang salah. Walikota telah bersikap arogan dan menganggap kecil temuan media masa. Dimana jawaban wawancara bisa dilakukan penilaian apakah Wawancara Walikota ini mengandung kebohongan atau tidak.

Walikota seharusnya telah memanggil PT DEVAN, karena analisa dan kajiannya ada mengandung ketidak benaran. Diketahui di dua Kecamatan dari Cell Planing yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota, maka PT DEVAN dapat diklasifikasikan melanggar hukum. Dan akibat adanya kajian “ copy paste “ membuat Peraturan Walikota hilang kepastian hukum dalam tujuan pembangunan menjadi tidak jelas.

Dan seharusnya Dinas Perhubungan dan Kominfo bersama Instansi terkait mengerti Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) memberi usulan dan masukan kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota yang menerbitkan aturan. Bukan menyembunyikan peraturan yang salah dan menerapkan aturan yang salah sehingga jelas seluruh produk yang berkaitan izin rekomendasi hingga sistem pengawasan menara bersama jelas bermasalah secara hukum. Iklim infestasi yang sehat tidak tercapai dan jelas hal ini menunjukkan pemerintahan Kota Tangerang Selatan tidak memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAPB).

Beberapa Jawaban Wawancara ekslusif ini menunjukkan sikap Walikota dan DISHUBKOMINFO yang ambigu dan mendua :
1. Disatu sisi mengatakan Pembangunan Menara Bersama/BTS telah sesuai aturan Perwal 17 Tahun 2012, pemerintah menangani Cell Plan dan tidak ada kajian palsu atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tersebut.

2. Pernyataan tegas dengan mengatakan tidak pernah merubah Peraturan Walikota menunjukkan memang tidak ada perubahan peraturan Walikota; Karena Peraturannya tidak di cabut/diperbaiki/diganti.

3. Tetapi diketahui “ ada upaya-upaya penyelundupan hukum “ dengan merubah cell planing yang bermasalah diganti dengan titik cell plan baru pada lampiran 1 Perwal 17 Tahun 2012 adalah satu kesatuan dengan peraturan Walikota itu sendiri. Lampiran 1 yang disebut sebagai CELL PLAN yang memuat titik kordinatnya saja yang di kotak-katik di ganti secara diam-diam. Padahal berdasarkan tata peraturan hal ini tidak diperbolehkan dan dapat diklasifkasikan penyelundupan hukum. Tercantum dalam pasal 6 perwal No. 17 Tahun 2012.

4. Sikap tegas yang menyatakan perwal dibuat oleh yang berpengalaman dalam wawancara Walikota ini menunjukkan temuan Teropong Post bukan menjadi Persoalan moral atau pun persoalan hukum bagi pemerintah. Secara tegas walikota menyebutkan telah sesuai menangani Cell Plan dan tidak ada kajian palsu atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tersebut.

5. Sikap tegas Walikota yang menyatakan tidak pernah melakukan perubahan perwal ini adalah merupakan fakta dan sikap pemerintahan yang tidak baik. Karena sudah mengetahui peraturan Walikota ini menjadi persoalan tetapi tidak berusaha melakukan perbaikan dan atau dicabut; Karena menganggap sepi temuan investigasi TP, seolah benar Kajian atas Perwal No. 17 Tahun 2012 sudah dilaksanakan sesui dengan peraturan yang berlaku.

6. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Tangerang Selatan sejak jaman Drs. Sukanta ternyata terlihat ada perubahan khususnya Cell Plan Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012. Kajian palsu di lampiran 1 dimaksud tidak pernah ditampilkan di dalam website resmi Dishubkominfo atau website Pemerintah Kota Tangsel. Karena akan terlihat jelas kajian lampiran 1 yang mengatur titik koordinat cel plan. Palsunya cel plan dalam perwal akan meninggalkan persoalan besar bagi pemerintahan Kota Tangsel. Padahal masa bakti Walikota Tangsel Airin tinggal 1 tahun periode (2015; redaksi) Walikota memimpin pemerintahan.

Pernyataan Sekdis Perhubungan Dan Kominfo Kota Tangsel Drs. Taryono berkelit dengan alasan kalau di buka titik koordinat Cell Plan kepada kalangan pengusaha akan menimbulkan keributan. Di duga kuat merupakan alasan yang dicari-cari sebagai sikap saling melindungi antara Walikota dengan Kadishub sebagai pelaksana peraturan Walikota yang bermasalah sejak diterbitkan. Berarti Lembaran Daerah atas perwal ini cacat hukum. (hampir semua website resmi pemkot Tangerang Selatan tidak mencantumkan Lampiran 1 perwal ini).

Dan dapat disimpulkan dalam perjalanannya Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Drs. Sukanta dan Drs. Taryono di duga kuat ikut menyembunyikan “ titik koordinat Cell Plan bermasalah“. Padahal apabila Walikota diberitahu sejak awal, maka pembangunan menara bersama/BTS dapat diketahui secara dini permasalahannya. Dan kesemuanya tidak menjadi sulit pelik dan tidak akan berakhir menjadi persoalan gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat sulit mempertanggungjawabkan hal ini. Persoalan ini akan menjadi rumit dan bisa menjadi gratifikasi dan atau korupsi, karena menguntungkan orang lain, pihak ketiga termasuk korporet (badan hukum; redaksi).

Pernyataan Walikota dapat di duga kuat mengandung kebohongan publik dilihat wawancara dengan TP yang menyebutkan : PERWAL No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan telah disosialisasikan oleh DISHUBKOMINFO dalam APBD-P 2012 yang bertempat di Remaja Kuring dan dihadiri oleh para Provider/Perusahaan Jasa Telekomunikasi.

KAJIAN PERWAL No. 17 Tahun 2012 di kaji oleh PT. Devan pada tahun 2011; Perwal lahir 18 Juni 2012 ) patut dipertanyakan. SKPD terkait yang mempersiapkan data kajian, karena kajiannya tidak profesionalisme atau para SKPD terkait yang memanipulasi kajian seolah telah dikaji oleh instansi yang sesuai keahlian dibidang telekomunikasi padahal hanya mencatut nama PT DEVAN. Dan akhirnya ditandatangani sebagai aturan oleh Walikota selaku Kepala Pemerintahan. Walikota harus membuka permasalahan ini kalau tidak ingin dipermasalahkan dan dipersalahkan. Sehingga perlu di adakan penelusuran dan diaudit, tidak sulit karena PT DEVAN bukan merupakan perusahaan kecil. Karena kesemuanya harus di pertanggungjawabkan karena berkaitan APBD dan kepastian hukum dalam membangun”. Di buka kenapa bisa terjadi semua kekacauan dan kesemrawutan permasalahn menara bersama/BTS.

Hal lain Tim TP menemukan adanya sosialisasi kepada para Camat se Kota Tangsel berdasarkan surat No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 berisi titik koordinat cell plan buatan Dinas Perhubungan dan Kominfo yang mengatakan baru akan di sosialisasikan.
Pertanyaannya bisa tidak Kepala Dinas menggonta-ganti titik koordinat cell plan yang sudah menjadi peraturan Walikota ? Yang disebut telah disosialiasikan jilid 2 dianggap telah benar berdasarkan peraturan Walikota dan dijadikan dasar seolah sebagai kegiatan benar SKPD nya. Sungguh berani tindakan Kepala Dinas Sukanta ini. Berdasarkan peraturan perundangan tindakan sosialisasi ini dibungkus cover seolah merupakan Peraturan Walikota dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan dan melebihi kewenangannya. Disebut sebagai penyelundupan hukum.
(Bandingkan Cell Plan lampiran 1 Perwal No. 17 tahun 2012 dengan Cell Plan versi Kadishub). Ini namanya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dan sewenang-wenang. ( Abuse of power).

Dan apabila perubahan cell plan versi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo telah diterbitkan izin rekomendasi terhadap provider satu saja, maka sudah bisa dibuktikan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat diperiksa KPK atau Kejaksaan.
Atau Dinas Perhubungan dan Kominfo setidaknya telah membuat dan atau memalsukan tanda tangan Walikota seolah perbaikan dan atau perubahannya merupakan perubahan perwal. Padahal nyata-nyata peraturan walikota tidak pernah dilakukan perubahan atau dicabut oleh Walikota. Ironinya, Walikota dalam wawancara dengan TP mengatakan, telah sesuai Perwal No. 17 tahun 2012 untuk penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama dan telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan.
Jawaban Walikota dalam wawancara ini menunjukkan, Walikota mengetahui Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Camat – Camat Se Kota Tangerang Selatan serta instansi terkait Tentang : Tahap Awal Perijinan Menara Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan Dimulai pada DISHUBKOMINFO melalui uji analisis Cell Plan Menara Telekomunikasi Sesuai Koordinat yang diajukan oleh pemohon. (lihat jawaban Walikota, yang mengatakan tidak pernah merubah Perwal No. 17 tahun 2012)

Walikota menjelaskan sebagai berikut :
“ Pada dasarnya surat tersebut sudah sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, pembangunan, dan penggunaan Menara Telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan bahwa permohonan pembangunan menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan. Dan surat tersebut sebagai upaya pengendalian/pengawasan antara DISHUBKOMINFO dengan para Camat setempat dan hasil kajian Cell Plan dari DISHUBKOMINFO sebagai acuan para Camat mengeluarkan rekomendasi “.
Dari wawancara terhadap Walikota dalam wawancara ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Walikota Tangerang Selatan dan Kadishubkominfo, BLHD, BP2T bisa saja terganjal dan menjadi terperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung akibat persoalan peraturan Walikota untuk ijin menara bersama ini tidak kunjung dicabut.

Bagaimana Walikota harus menjelaskan persoalan menara bersama ini sejak mulai dari hulu ke hilir yang tentunya jelas bermasalah. Karena berdampak kepada seluruh SKPD terkait sejak mulai direncanakan sebagai draft sebelum APBD tahun 2012, sejak diterbitkan APBD 2012, APBD-P tahun 2014, dan apa musti menunggu akhir masa tugas 2015 / hingga APBD 2015 ?

Tim Teropong Post telah mendapatkan jawaban wawancara dan sikap Walikota :
“ Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dishubkominfo tidak pernah menyembunyikan hasil kajian yang seperti dinyatakan Saudara dan apabila ada yang membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku”.

Lihat Jawaban Walikota di bawah ini :
Apakah Ibu Walikota mengetahui Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No.800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Camat – Camat Se Kota Tangerang Selatan serta instansi terkait Tentang : Tahap Awal Perijinan Peraturan Walikota yang mengatur Cell Planning Menara Bersama, Khususnya Zona Menara Eksisting Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012, berdasarkan kajian dan penelitian fiktif yang ibu tandatangani dan disahkan sebagai peraturan. Bagaimana Walikota menyikapi sehubungan temuan Teropong Post adanya kajian palsu atas Peraturan Walikota yang Ibu sahkan sebagai aturan.

Mohon Ibu Walikota Jelaskan :
Dapat diberitahukan Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012 bukan merupakan kajian fiktif karena PERWAL tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam APBD 2012 Sebelum PERWAL No. 17 Tahun 2012 ditetapkan sebagai peraturan.

Dampak luas dengan diketahuinya Peraturan Walikota yang bermasalah, berdampak secara sistemik baik saat diterbitkan PERWAL 17 Tahun 2012 adanya perubahan peraturan per Mei 2014.

– Terhadap ijin – ijin yang sudah diterbitkan dan rekomendasi/ijin yang diberlakukan sejak 18 Juni 2012 s/d 2014.
– Terhadap ijin yang sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan 18 Juni 2012 s/d 7 Mei 2014. Menimbulkan kerugian 1 ijin berkisar Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,- perijin/per rekomendasi.
– Terhadap kerugian pengusaha provider dan atas setiap keterlambatan operasional menara bersama sejak 18 Juni 2012 s/d per Mei 2014.

Mohon Ibu Walikota Jelaskan :
Sampai saat ini tidak ada perubahan Cell Plan, Sesuai PERWAL No. 17 Tahun 2012 dalam APBD 2014 ada kegiatan Review Cell Planning. Dimana kegiatan ini diadakan karena :
a. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan; dan
b. Banyaknya bangunan – bangunan baru di Kota Tangerang Selatan.

Untuk permohonan rekomendasi DISHUBKOMINFO dengan tidak mengenakan biaya.

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota untuk menjamin kepastian hukum atas temuan kajian fiktif yang masuk kedalam Peraturan Walikota adalah merupakan penghianatan dan penghamburan biaya dari rakyat dan menciptakan ketidak pastian hukum. Jelas seluruh ijin-ijin terhadap penyelenggaraan telekomunikasi bersama menjadi titik sah/karena bermasalah.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :
Dapat ditegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan Perwal No. 17 Tahun 2012 dan dapat ditegaskan pula untuk rekomendasi yang dikeluarkan Dishubkoninfo tidak pernah dikenakan biaya. Dapat ditegaskan tidak ada kajian fiktif terhadap Perwal No. 17 Tahun 2012 dan kajian tersebut dilaksanakan sesui dengan ketentuan yang berlaku.

Lihat jawaban Walikota yang tidak konsisten :
Bahwa berdasarkan Wilayah Kecamatan Kota Tangsel, meliputi 7 wilayah Kecamatan. Ditemukan titik koordinat menara eksisting bersama secara ganda yang fiktif/berdasarkan copy paste dan kajian palsu.

– Ditemukan MP Tangsel ganda (site id) untuk Wilayah Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren, Ciputat dan Ciputat Timur sebanyak 42 site id bermasalah. Kode MP Tangsel adalah kode No bagi provider yang dipersatukan dalam menara bersama. Jadi kalau kode MP Tangsel untuk Wilayah Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren dengan kode yang sama dapat dibayangkan rumitnya kode-kode site id. Dan ini menjadi Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012.

– Ditemukan MP Tangsel yang sama dan titik Koordinat palsu MP Tangsel 098, 099, 101, 102, 104, 106, 110, 114, 117, 119, 123, 135, 127, 133, 135, 140, 141, 146, dan 151 kesemuanya di Kecamatan Pamulang, dan 2 di Kecamatan Ciputat Timur.
– Ditemukan dimana kegandaan site id ternyata berlaku diseluruh 7 Wilayah Kecamatan. Sehingga akibat memberikan site id yang sama di Kecamatan yang berbeda mengakibatkan cara penghitungan longitude dan latitude (kegandaan) untuk menentukan titik koordinat akan mengacaukan menentukan titik koordinat menara bersama oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

– Ditemukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sejak 18 Juni 2012 s/d Mei 2014 menerbitkan rekomendasi dan atau melakukan perubahan perubahan site id dan membuat titik koordinat sendiri berdasarkan “Improvisasi tidak berdasarkan hukum, karena melawan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 ”. Dengan maksud melindungi Walikota dan atau saling melindungi.

– Ditemukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama jajaran sejak 18 Juni 2012 s/d per Mei 2014 sengaja menyembunyikan Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang “Cell planning yang bermasalah”.

– Sudah dapat dipastikan, setiap kepala Dinas bersama jajaran yang sedang menjabat dengan sengaja menyembunyikan Lampiran 1 Perwal berkaitan site ID, membuat/mengisi titik koordinat Cell Planning bermasalah membuktikan Walikota beserta jajaran dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta jajaran secara bersama-sama melanggengkan Perwal bermasalah melakukan perubahan-perubahan untuk menghindari proses hukum.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :
– Dapat ditegaskan tidak ada kajian fiktif terhadap Perwal No. 17 Tahun 2012 dan Perwal tersebut telah disosialisasikan oleh Dishubkominfo pada APBD tahun 2012 di rumah makan remaja kuring Jl. Ciater Barat No. 27 (Belakang taman tekno BSD) Tangerang Selatan yang dihadiri oleh Provider/Operator Telekomunikasi seluruh indonesia (ATSI) dan SKPD terkait.

– Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengembangkan Lampiran I Perwal No. 17 Tahun 2012 dan apabila menginginkan informasi berkaitan lampiran I Perwal No. 17 Tahun 2012 dapat mengajukan permintaan informasi sesui dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
– Berikut data Lampiran I :

Dengan ditemukannya kajian palsu terhadap titik koordinat menara bersama dari Lampiran I Perwal (yang selama ini disembunyikan) dan diketahui oleh Tim Investigas Teropong Post, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menjawab surat Teropong Post. Dan disebut akan dilakukan Review Cell Planning Menara Telekomunikasi Menara Bersama.

– Apakah Ibu Walikota mengetahui hal ini ?

– Apakah ibu telah memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo untuk merencanakan review cell planning yang Walikota telah sah kan per 18 Juni 2012 ?

– Mengapa berkaitan Peraturan Walikota yang dianggap bermasalah yang merupakan kewenangan Walikota di ambil alih seolah Kewenangan Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo untuk me-review cell planning menara telekomunikasi bersama ?

– Apakah saat ini sudah dilakukan Perubahan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 dengan sebutan “ review cell planning menara telekomunikasi bersama “ ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :
Kegiatan Review Cell Planning akan dilakukan bukan karena adanya telaahan dari Tim Investigasi Teropong Post namun kegiatan ini telah dirancang pada penyusunan DPA tahun 2014 dimana penyusunan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2013. Dan Dishubkominfo tidak pernah menyembunyikan lampiran I Perwal dari Perwal tersebut sudah disosialisasikan pada T.A 2012 dan apabila ada yang memerlukan informasi, dapat mengajukan permohonan informasi sesui dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang KIP.

Menurut Ibu Walikota mengadakan perubahan suatu peraturan Walikota yang telah masuk ke dalam lembaran Daerah Kota Tangsel dan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Peraturan Walikota dapat terlihat jelas dari jawaban di bawah ini.

– Apakah bisa dilakukan perubahan secara parsial merubah yang fiktif/palsu saja ?

– Apakah Ibu Walikota akan melakukan penuntutan secara hukum terhadap konsultan yang melakukan kajian asal-asalan dan merugikan masyarakat ?
– Apakah Ibu Walikota akan membiarkan perubahan Peraturan Walikota oleh Kepala Dishubkominfo ?

– Apakah Ibu Walikota akan mengumumkan kepada publik atas kajian konsultan atas hasil kajian fiktif ?

– Apakah Ibu Walikota akan mengumumkan kepada publik metode apa yang dilakukan Kadishubkominfo merubah cell planning per 7 Mei 2014, mengingat kajian/penelitian yang tahun 2012 saja melibatkan konsultan yang tidak memiliki pengetahuan kajian ?

Penjelasan Walikota :
Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dishubkominfo tidak pernah merubah Perwal No. 17 Tahun 2012 dan sampai saat ini Perwal tersebut masih berlaku dan tidak melakukan perubahan Perwal tersebut sebagai dasar/acuan untuk mengeluarkan rekomendasi dinas.

Bagaimana pertanggungjawaban Ibu Walikota bersama jajaran dan Dinas perhubungan terhadap ketidakjujuran kajian yang selama 2 tahun 6 bulan di duga disembunyikan Walikota bersama jajaran dan Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo serta instansi terkait lainnya selama ini ? Perencanaan Walikota Cq. Kepala Dinas Perhubungan juga kacau.

Penjelasan Ibu Walikota :
Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dishubkominfo tidak pernah menyembunyikan hasil kajian yang seperti dinyatakan Saudara dan apabila ada yang membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan data menara telekomunikasi yang di lansir melalui situs resmi Pemerintah Tangerang Selatan oleh Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan per tanggal 29 April 2014, jam 39.25 WIB. ( 28 April 2014; sehari setelah jawaban kepala Dinas Perhubungan kepada Teropong Post per tanggal 7 April 2014). Dari laporan situs resmi Pemkot Tangsel diketahui jumlah menara yang ada di Kota Tangerang Selatan saat ini sudah melebihi kuota.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :
Data tersebut telah sesuai.

Apakah ibu Walikota dapat mempertanggungjawabkan keakuratan jumlah menara bersama tersebut ( sudah diklasifikasi, diaudit berapa menara yang sudah berdiri, mana menara eksisting dan mana menara bersama, mengingat ijin-ijin terhadap Rental cukup mempengaruhi signifikan ). Disebabkan ijin/rekomendasi masih terus diberikan oleh Dinas Perhubungan & Kominfo.

Penjelasan Ibu Walikota : (lihat penjelasan yang tidak konsisten dengan pertanyaan TP ).
Rekomendasi tidak dikenakan biaya, setiap ada permohonan rekomendasi dilakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu oleh Tim survey.

Membuktikan Dinas Perhubungan & Kominfo sangat kacau dalam perencanaan menara bersama dan tidak taat aturan. Dan di duga hanya mementingkan pemberian rekomendasi karena bernilai sejumlah uang ? Pada saat ini Dishubkominfo telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemberian rekomendasi oleh Dishubkominfo tidak dikenakan biaya.

Berkaitan dengan ditemukan kekacauan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012, termasuk tidak dipatuhinya Peraturan Walikota oleh Dishubkominfo. Apakah Walikota dapat membenarkan tindakan Kadishubkominfo Drs. H. Sukanta melakukan perubahan lampiran I Perwal No. 17 tahun 2012 yang mengatur cell plan karena perbuatan merubah berarti melanggar pasal 6 Peraturan Walikota dimaksud. DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan tidak pernah melakukan perubahan PERWAL No. 17 Tahun 2012, sampai saat ini peraturan tersebut masih dijadikan dasar dalam penertiban rekomendasi permohonan menara telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan.

Perubahan Lampiran I Perwal No. 17 Tahun 2012 yang mengatur cell plan dan zona menara eksisting dan menara baru/new site yang dilakukan berdasarkan berarti merubah Perwal yang ada. Sehingga berbau nuansa Korupsi yang menguntungkan dalam pemberian rekomendasi yang berlebihan membuktikan Dishubkominfo melakukan perbuatan yang masuk klasifikasi menguntungkan orang/menguntungkan korporasi sehingga masuk dalam perbuatan korupsi.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah merubah, lampiran I PERWAL No. 17 Tahun 2012. Ibu Walikota, Sekertaris Daerah bersama jajaran setingkat Kepala Dinas dan jajaran tim teknis terkait lainnya di duga ikut melegalkan apa yang dinginkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai ”review Cell Planning Menara Telekomunikasi bersama per Mei 2014“.

Penjelasan Walikota Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan baru sebatas akan melakukan Studi/Kajian “Review Cell Planing” yang dilakukan oleh Konsultan pada APBD T.A 2014 dan bukan berarti merubah PERWAL No. 17 Tahun 2012, tergantung dari hasil Studi/Kajian.
Ibu Walikota mengetahui adanya perubahan Cell Planning Menara Telekomunikasi oleh Kadishubkominfo berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 ? Penjelasan Ibu Walikota, Sampai saat ini tidak ada perubahan Cell Planning oleh DISHUBKOMINFO, maksud dari surat tersebut adalah pada tahun 2014 akan dilakukan Studi/Kajian “Cell Planning” oleh konsultan yang dianggarkan pada APBD 2014.

Ibu Walikota selaku yang menerbitkan Peraturan Walikota merasa bertanggungjawab secara hukum atas di sahkan Peraturan Walikota yang bermasalah, termasuk penuntutan klas action oleh masyarakat atau kalangan swasta atas ketidakpastian investasi puluhan milyar bahkan ratusan milyar dalam penyelenggaran BTS. Karena 1 BTS lebih kurang bernilai 1 s/d 1,5 milyar. Disebutkan penerbitan PERWAL Walikota telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Walikota sulit melakukan pemindahan dan menertibkan ratusan Menara Bersama yang telah diberikan ijin secara sah sesuai Peraturan Walikota yang berlaku. Mengingat peraturan tidak boleh diberlakukan surut. Penjelasan Ibu Walikota secara tegas menyebutkan telah sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012 bahwa tujuan penerbitan PERWAL tersebut adalah untuk mengatur, penempatan lokasi menara Telekomunikasi dan menempatkan zona–zona bagi pembangunan menara diwilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah telah dikhianati dan ditelikung.
Walikota jelas telah gagal melakukan penataan baik terhadap yang telah berijin maupun yang belum berijin, termasuk yang dibangun tidak sesuai cel plan. Akibat bermasalahnya Peraturan Walikota dan akibat perbuatan aktif Kadishubkominfo membuat “ cell planning di luar Peraturan Walikota “ berarti Kadishubkominfo membuat “ cell planning versi Tahun 2014 “.

Sehingga dapat di duga dapat diklasifikasi pidana korupsi karena menguntungkan orang/korporasi yang dilakukan secara sengaja oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya saat jawaban Walikota, Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Planning.
Tim Teropong Post ingin mengetahui rencana Ibu Walikota dalam waktu jangka pendek dan dalam jangka panjang setelah mengetahui kekacauan peraturan dan ketidak taatan terhadap peraturan Walikota oleh Walikota sendiri, termasuk oleh Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo. Akibat ada kajian yang fiktif yang masuk dalam Peraturan Walikota dan Kadishubkominfo merubah cell planning versi 2014 secara parsial. Jelas merubah tanpa sesuai aturan berarti menabrak serta melanggar Tata Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, Perda Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Tindakan Walikota di lapangan melakukan penertiban 5 menara/BTS ilegal menunjukkan Walikota mempunyai keberanian yang luar biasa. Mengingat Peraturan Walikota sejak disahkan 18 Juni 2012 sudah bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum. Tetapi secara tegas penjelasan Walikota bahwa PERWAL No. 17 Tahun 2012 diterbitkan sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku perlu diamati.

Walikota sangat terlihat tidak berwibawa dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan anak buahnya Kadishubkominfo dan setingkat Kepala Dinas yang terindikasi merubah cell plan versi 2014 yang di duga kuat untuk melegalkan ijin-ijin/rekomendasi seolah sudah sesuai Peraturan Walikota karena ada indikasi perijinan yang berbiaya tinggi, sedangkan secara aturan disebutkan tidak ada biaya sedikitpun yang dikenakan terhadap permohonan ijin-ijin/ rekomendasi dimaksud. Tindakan SATPOL PP dan SKPD terkait dengan menghilangkan barang bukti adalah sikap menentang kebijakan pemerintah. Dan harus dimintakan pertanggungjawabkan untuk di usut tuntas melalui Kejaksaan dan KPK.

Bagaimana bisa dikatakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Plan tahun 2014, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DISHUBKOINFO telah mengacu kepada PERWAL No. 17 Tahun 2012.
Penyelundupan hukum dan pembangkangan dilapangan dengan menghilangkan barang butkti ternyata adalah upaya yang menjadi lebih menyesatkan pemerintah. Diawali dengan diketemukan TP perubahan secara diam-diam oleh Kadishubkominfo Drs Sukanta per medio Maret tahun 2014 setelah di sorot oleh TP, ternyata setelah dikonfirmasi TP, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Drs Sukanta telah membuat titik koordinat Cell Plan versi baru.
Hal yang sama terhadap Walikota telah dikonfirmasi oleh TP dan sangat mengerti ini, tetapi sikap Walikota malah bisa kita lihat dengan penertiban 5 menara ilegal memakai APBD 2015 dan yang fatal di duga barang buktinya 5 menara bersama /BTS malah hilang ditengah jalan oleh SATPOL PP Tangerang Selatan tanpa proses hukum dan lelang. Pemerintah telah dirugikan untuk kedua kalinya. Membiayai operasi menara ilegal dari APBD dan hilangnya pemasukan keuangan pemerintah (APBD) karena hilangnya barang bukti.

Walikota Tangerang Selatan harus mempertanggungjawabkan ketidakjelasan nasib barang bukti 5 tower bersama/BTS yang dinyatakan ilegal. Memeriksa jajaran SKPD yang terkait dengan penggunaan anggaran APBD lebih kurang 200 juta an yang dipergunakan guna upaya penertiban. Ramainya pemberitaan upaya pemberantasan tidak sama dengan ramainya pemberitaan dan tanggungjawab instansi terkait terhadap tidak dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak mengusut terhadap hilangnya barang bukti 5 menara ilegal hasil operasi. Sampai diproses hukum, termasuk hilangnya kesempatan pelelangan barang bukti kurang lebih senilai 5 milyard dimana harga 1 tower lebih kurang satu miyard.
Ternyata penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan telah menjerat dan membelit Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena di duga kuat telah salah dalam menerapkan pembangunan jangka panjang. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam investasi dan menimbulkan persoalan hukum. Serta kemungkinan adanya tuntutan masyarakat, kalangan pengusaha akibat konsekuensi lemahnya pemerintah dalam merencanakan pembangunan salah satunya yang lain, karena di duga kuat Rapat Peraturan Daerah (RAPERDA) di jadikan dasar untuk menarik retribusi menara bersama/BTS adalah merupakan tindakan yang menyalahi aturan. (TIM TP)