Cabut ijin praktek Notaris Hitam

Bandung, Teropong Post

      Ketika berawal dari penitipan surat SHM, hingga proses yang dilakukan untuk proses Akte Jual Beli, diduga notaris Kabupaten Bandung, melakukan malpraktek, dengan kedudukan kantor yang sudah dijalani selama dua tahun di kota bandung.

      “Kami pun dari pihak notaris ibu mike, kami pun tidak ikut campur dalam urusan ini, (red hutang piutang) “ ujar irvi pegawai notaries mike mardiana.

       Dengan mengakui mengetahui proses pengakuan hutang piutang, selanjutnya akan dibuatkan Akete Jual Beli (AJB), bahwa kemudian notaris datang ke diamanan penjual di pamulang Tangerang Selatan. Dalam kaitan tersebut notaris menyodorkan AJB untuk dilakukan proses penadatanganan oleh penjual, dan memberikan kepastian secara hukum bahwa proses tersebut sudah benar dan aman bagi penjual.

      “jadi gini pak, bukan saya mau sok tau pak, cuman saya kemarin hadir, saya juga dengan ibu mike kaget bahwa masih ada pembicaraan disitu, kami kan harus tutup mata, maksudnya tutup mata dalam hal emmm, kami pikir itu udah ada kesepakatan, tambah irvi

        Ironis memang kalau hal tersebut di jelaskan kepada penjual bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan hutang piutang dan seorang notaris dengan membohongi penjual dan saat dilakukan investigasi di kontor notaris bahwa pengakuan terjadinya proses hutang piutang notaris “ tutup mata”, telah terjadi keberpihakan kepada pembeli oleh seorang notaris, dan mampu menjalankan proses tersebut sampai yang diduga secara bersama-sama melakukan penipuan oleh pembeli.

     Tentu hal ini sangat dirugikan dari pihak penjual, dan akan melakukan pelaporan dari segi kode etik kepada Dewan Kehormatan Notaris dan Pihak Berwajib untuk tidak lanjutnya. Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;  memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

    Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di, adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan   pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia  sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

       Jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi (Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN).

    Sesuai Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN).

    Kewenangan Majelis Pengawas Daerah disebutkan dalam Pasal 70 UUJN antara lain adalah, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

    Sampai berita ini diturunkan, bahwa dari pihak notaris, tidak ada itikad baik untuk mengembalikan Sertifikat kepada Penjual, dan secara serta merta seorang notaris sudah melakukan AJB dan penomeran atas AJB tersebut, dan akan melakukan proses balik nama di BPN kota Bandung (heri)

 image02 Lokasi kantor notaris mike mardiana dengan wilayah kerja di kabupaten Bandung, sudah ditinggalkan selama dua tahun

image04

Lokasi kantor mike mardiana yang beroperasi tanpa papan nama di kota Bandung

Leave a Reply