DI SINYALIR SYARAT KEPENTINGAN, PROYEK PENGASPALAN BINAMARGA TANGSEL DI BOGOR PATUT DIPERTANYAKAN

Teropongpost, Tangsel,- Berdasarkan hasil penulusuran Tim Investigasi teropongpost.com, janggalnya proyek pekerjaan pengaspalan jalan (Hot Mix) Dinas Binamarga Dan Sumberdaya Air (DBMSDA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di wilayah Kampung Cibarengkok Rt 003/Rw 02, Desa Pengasinan, Kabupaten Bogor pada Selasa (22/11) lalu, disinyalir sarat dengan kepentingan, sehingga hal tersebut patut untuk dipertanyakan kejelasannya.

Diketahui sebelumnya, pekerjaan pengaspalan tersebut menggunakan alat-alat milik DBMSDA Tangsel, yang mana belum ada keterangan lebih lanjut terkait bahan baku Hot Mix yang dipergunakan, apakah dari DBMSDA juga atau tidak.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh Tim Ivenstigasi dilapangan (10/12), ruas jalan yang diaspal, merupakan jalan akses menuju lokasi pemakaman dan sebuah perumahan di wilayah tersebut, namun anehnya pengaspalan jalan hanya dilakukan dengan panjang sekitar 100 meter, dan lebar kira-kira 4 meter, dimana pengaspalannya terhenti tepat di depan rumah cukup mewah, milik salah satu warga sekitar yang tengah dibangun dan hampir rampung. Hal ini menunjukan seolah-olah pengaspalan jalan sengaja dilakukan untuk akses keluar masuk ke rumah tersebut.


Untuk dapat menggali informasi lebih jelas, terkait kepemilikan rumah tersebut, tim sempat berbincang-bincang dengan salah seorang warga sekitar, yang menjelaskan bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik salah seorang warga, dari keterangannya pula diketahui bahwa warga tersebut merupakan seorang yang berpengaruh dilingkungan sekitar.

Sang pemilik rumah berinisial T, sempat menemui tim investigasi dan rekan media lain yang ikut dalam penelusuran tersebut, pemilik rumah seorang yang sangat berpengaruh bagi DBMSDA tidak menampik bahwa pengerjaan aspal tersebut ada keterkaitan dengan dirinya. Kepada beberapa awak media pihak berinisial T itu juga menjelaskan mengenai keterkaitan dirinya dengan proyek pengaspalan jalan di depan rumahnya, atas dasar kedekatan dengan salah satu pejabat DBMSDA Tangsel.

Mengingat Sekertaris Dinas (Sekdis) DBMSDA Kota Tangsel Judianto pada Kamis (8/12), sempat memberikan tanggapannya, ketika di klarifikasi oleh awak media, dia mengatakan bahwa proyek tersebut bukan pekerjaan instansinya.
“Itu bukan pekerjaan kita, saya malah mau dalamin, lagi cari tahu dulu di internal kejadian sebenernya seperti apa, ini kita harus memastikan, pertama harus konfirmasi alat yang dipakai punya kita bukan, kedua kalau benar, kepentingannya ada disana ngapain”, katanya.

Ditempat dan waktu terpisah, teropongpost.com, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Nasional (LIPPN) bersama perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Tangerang Selatan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), melakukan konfirmasi dengan DBMSDA Kota Tangsel, dikantor dinas tersebut yang beralamat di Jalan Raya Puspitek Serpong No:1, Kecamatan Serpong (15/12), guna mengklarifikasi perihal proyek tersebut.

Saat dikonfirmasi sehubungan tentang hal terkait, satu dari tiga orang perwakilan yang ditemui yakni Budi Basuki selaku salah satu staff Pejabat Penanggung Jawab Teknis (PPTK) DBMSDA Tangsel mengungkapakan.
“Intinya terkait alat itu, memang ada seseorang yang meminjam kepada kita, yang notabene alat itu tidak mungkin kami pinjamkan tanpa dengan tenaganya, karena kita takut juga alat kita rusak atau gimana, niatnya karena ada kepentingan masyarakat menuju makam, untuk lokasi kita tidak tahu pasti, yang kita tahu hanya diwilayah perbatasan saja, itu hanya peminjaman alat saja untuk permasalahan oprasional kita serahkan kepada yang bersangkutan dan tidak menggunakan dana kita, kalau tidak salah waktu peminjaman hanya dua hari saja” paparnya.

Di sisi lain, menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang menjelaskan ketentuan-ketentuan pinjam pakai barang milik daerah, selain itu ditegaskan pada Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa Perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan dan ditandatangani oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Menanggapi tentang regulasi tentang barang milik daerah, Ketua bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) KWRI DPC Tangsel Anto Tuntas Widiawan, SH, MH menegaskan.
“Mengacu pada Perda Tangsel Nomor 10 tahun 2011, disini harus ada kejelasan terkait Pinjam Pakai barang milik daerah, jika tidak sesuai tentu jadi terindikasi dan patut diduga Abuse Of Power, jangan sampai pula jadi mengarah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 1999, Undang-Undang 20 Tahun 2001, dan jangan sampai mengarah ke Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010”, tegasnya.

Sikap warga masyarakat Tangsel terkait hal itu jelas menimbulkan kecemburuan sosial. Infrastruktur di Tangsel masih banyak antrian untuk wilayah yang perlu perbaikan peningkatan jalan. aparat terkait di internal Pemkot PPNS dan Inspektorat jangan tebang pilih mengawal sampai kejaksaan, harus tanggap terkait tindak lanjut untuk menegakkan hukum sebagai panglima, efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung agar terciptanya kepastian hukum dan tercapainya asas pemerintahan yang baik serta DBMSDA Kota Tangsel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).(Tim)