Diduga kuat Penggelapan Pajak Parkir, Pengawasan lemah RSUD Tangsel

Teropong Post, Tangerang Selatan,- Amanat Perda No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, bahwa besaran tarif retribusi parkir sudah diatur bahwa kendaraan roda dua sebesar seribu rupiah, kendaraan roda emapat sebesar dua ribu rupiah, lain halnya dengan isi perjanjian sewa No 188.4/043-TU/2015 antara RSUD Tangerang Selatan dengan PT. JBP bahwa retribusi roda empat sebesar tiga ribu dan parkir roda dua sebesar seribu rupiah.

Seiring dengan hal tersebut, bahwa sejak adanya pungutan perpakiran semenjak di kelola oleh PT CBS dan di take over oleh PT. JBP, sesuai surat pemberitahuan tertanggal 22 Februari 2016, terjadi tidak adanya besaran pajak bulanan yang di setorkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Ini merupakan hal yang naif bahwa Pahlawan PAD, serta merta melakukan tindakan tegas kepada pengusaha yang di duga nakal yang tidak ingin memenuhi kewajibannya dalam sektor pajak.


“Saya dilantik itu di sini dua ribu empat belas di bulan lima, itu yang ngelola gak tau, jadi semuanya gak tau lah” ungkap suhandini
Bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan oleh PT. CBS diduga ini merupakan tindakan penyelamatan dari pihak RSUD, yang menyatakan tidak mengetahui adanya pengoperalihan kepada PT. JBP, walaupun sebenarnya fisik perpakiran itu diketahui ada, bahwa bentuk administratifnya perpindahan itu tidak ada di RSUD.

Pihak DPPKAD telah melakukan pemasangan stiker di loket parkir RSUD(8/8), menjadi hal yang akhirnya di sikapi pula dengan terjadinya tragedi perobekan stiker satu hari setelah itu (9/8),oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan satu hari setelah tanggal perobekan dilakukan pemasangan kembali stiker peringatan Pembayaran Pajak.
Tragedi ini diduga merupakan upaya pihak pengelola parkir, untuk menutupi kepada masyarakat bahwa selama ini tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawfull), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Begitupun penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda.

Bentuk tindak pidana perpajakan dan hukumannya diantaranya diatur dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemeriksaan bukti permulan akan berlanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Melalui surat pemberitahuan Bahwa PT CBS menyerahkan segala operasional dan diduga pajak terutang kepada PT JBP, namun sampai berita ini diturunkan belum ada upaya dari pihak PT JBP melakukan pajak terutang.

“Terkait informasi kita kurang, terkait data juga kita belum punya, mungkin sikapnya RSU kita coba terlusuri terkait, dokumen-dokumen sebelumnya, yang kedua terkait pihak rumah sakit tidak ada tindakan yang harus memutus karena ini harus, paling kita sikapnya melapor ke Pemkot dalam hal ini melalui bagian Aset”, Terang Oco

Berbanding terbalik dengan bunyi pasal empat ayat tujuh, bahwa pihak RSUD menuangkan bahwa pihak pengelola parkir tidak dapat memindah tangankan pengelolaan parkir tanpa ijin pihak RSUD. Bahwa seolah-olah dari hal yang sudah dilakukan dari PT CBS kepada PT JBP pihak RSUD tutup mata.

ABBUSE OF POWER

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

“Enggak sih, jadi enggak penyalahgunaan kewenangan, ini sudah berproses sih, dimana sebelum mengadakan MoU ini, dan pihak Jembar ini, yang ditanggal dua belas ini ya, dengan Bu Dewi itu, pengajuan dulu kepada Pemkot melalui SETDA, setelah itu rapat dengan tim, setelah itu ada di bagian Aset yaitu pak Budi”tegas Suhandini

Dengan sudah dituangkan dalam perjanjian sewa antara pihak RSUD Tangsel dengan PT JBP pasal tiga pihak rumah sakit diduga telah melakukan Abuse of Power dimana penentuan tarif parkir bukan kewenangan dari pihak RSUD. Tentu isi perjanjian pasal itu dapat diduga ada kepentingan tersendiri.

Terdapat masih dalam pasal tiga ayat tiga, bahwa pihak RSUD berhak untuk melakukan pengawasan atas pemakaian pemanfaatan halaman untuk kepentingan perparkiran berikut fasilitas penunjangnya. Bahwa dengan terjadinya penyegelan ini jelas pihak RSUD sudah lalai dalam pengawasan sehingga diduga pembiaran ini berakibat kepada penggelapan unsur pajak daerah Pemkot Tangerang Selatan.Ini jelas sebenarnya bukan kewenangan dari pihak RSUD untuk melakukan pengawasan untuk kelangsungan sarana perpakiran.

Masih dilakukan Pemungutan parkir di RSUD

Sudah tidak dapat dipungkiri diduga kuat semenjak diketahui oleh pihak RSUD, tidak ada langkah preventif dari pihak RSUD kepada pengelola parkir PT. JBP. Semangat yang sudah dilakukan oleh DPPKAD Tangsel tidak seirama oleh RSUD, mulai dari isi perjanjian tersebut seolah melemah tidak di mungkinkan terjadinya pemutusan hubungan Perjanjian Sewa. Bahwa sektor pajak yang harusnya disepakati oleh semua SKPD Tangsel untuk menentukan arah Pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Bahkan perbuatan tersebut sudah dapat diduga merupakan perbuatan melawan hukum, tidak membayar pajak bulanan, merobek stiker peringatan pajak, dan bahkan masih melakukan upaya memungut jasa parkir kepada pengguna jasa parkir di halaman RSUD Tangsel.(TIM)