Diduga Terjadi Penyelewengan APBD Oleh Dinas Binamarga Dan SDA Kota Tangsel

Teropongpost, Tangsel, – Alat operasional pembangunan Dinas Binamarga Dan Sumberdaya Air (DBMSDA) Kota Tangsel beroprasi di Wilayah Kabupaten Bogor. Pembangunan infrastruktur jalan berbahan hotmix (aspal) pada Selasa, (22/11) lalu terdapat pemandangan yang tidak biasa. Pasalnya di kendaraan operasional proyek terdapat logo DBMSDA Kota Tangsel beserta Staf dan Pegawainya. Berdasarkan hasil investigasi tim teropongpost (TP), diketahui selain alat, juga diduga anggaran yang dibelanjakan menggunakan APBD Kota Tangsel.

Saat mencoba konfirmasi terkait kebenaran data-data yang diperoleh tim TP, setiap kali awak media mendatangi DBMSDA, pihak Binamarga seolah enggan menemui. Telah dicoba konfirmasi melalui surat kepada Dinas terkait, namun tidak juga kunjung dibalas.


Menurut keterangan Judianto Sekertaris DBMSDA (Sekdis) yang berhasil ditemui pada kamis, (8/12). Sekdis Binamarga dan SDA tersebut mengatakan pihaknya belum meketahui hal itu dan masih akan melakukan investigasi internal guna memastikan kebenarannya.

“Itu bukan pekerjaan kita, saya malah mau dalamin, lagi cari tau dulu di internal kejadian sebenarnya seperti apa, ini kita harus memastikan, pertama harus di konfirmasi alat yang dipakai punya kita bukan, kedua kalau benar kita, kepentingan ada disana ngapain,” ucap Sekdis.

Selain Binamarga, TP juga melayagkan surat kepada PPNS Kota Tangsel yang mana Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) PPNS Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2012, mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan juga bersurat dengan Inspektorak Kota Tangsel sebagaimana Tupoksi Inspektorat yakni, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota guna menyikapi hal tersebut.

Sekdis Binamarga dan SDA juga menambahkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi atas dasar pinjam pakai oleh Kabupaten. “Bisa jadi juga dipinjem sama Kabupaten, bisa jadi itu kemungkinan-kemungkinannya, kitakan kalau sama Kabupaten saling suport-menyuport”, bubuh Judianto.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, benar diatur terkait penyewaan dan perjanjian pinjam pakai atas Barang Milik Daerah, namun atas persetujuan Walikota, akan tetapi tidak diatur bahwa penyewaan dan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah beserta APBD-nya.

Bahkan menurut DPPKAD yang sudah terkonfirmasi bahwa Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) Pemakaian kekayaan daerah sedang berproses, pasca itu baru bisa di sewa.

Berdasarkan bukti di lapangan, bahwa alat yang sedang beroperasi sekaligus Staf dan Pegawai DBDSDA Kota Tangsel terlihat di lokasi saat pengerjaan proyek pengaspalan berlangsung. Bukan itu saja, hal tersebut juga diduga kuat terdapat unsur-unsur yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, karena diduga anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut menggunakan APBD Kota Tangsel.(TIM)