Dishubkominfo Tangsel Diduga Kuat Sarang Korupsi

Tangsel TP,- Dalam proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sarat mutlak harus adanya surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), pengurusan rekomendasi itupun berawal dari bawah yaitu rekomendasi Kelurahan bilamana sudah ada kesepakatan warga, selanjutnya rekomendasi Kecamatan, KKOP, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan terakhir Rekomendasi Dishubkominfo yang selanjutnya proses Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) untuk penerbitan IMB.

Di wilayah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten rekomendasi Kelurahan dan Kecamatan harus ada rekom Dishub terlebih dahulu menurut sejumlah Lurah dan Camat, yang dimaksudkan rekom tersebut adalah surat keterangan yang menunjukan masuk atau tidaknya letak Site Plan untuk dibangun menara telekomunikasi pada wilayah tersebut, yang di ambil berdasarkan lampiran 1 pada Perwal No. 17 Tahun 2012, Tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan.

Hal ini terbilang sangat aneh, pasalnya Kecamatan dan Kelurahan selama ini tidak pernah mengetahui lampiran 1 yang menunjukkan titik koordinat yang menunjukkan masuk atau tidak masuknya sesuai site plan. Seharusnya hal lampiran ini harus di sosialisasikan pada penyelenggara telekomunikasi, yang tujuannya agar penyelenggara telekomunikasi dapat menentukan dengan tepat letak titik koordinat yang akan dibangun menara telekomunikasi agar alur sinyalnya dapat menyebar dengan baik.

Dari hasil invastigasi tim wartawan Teropong Post lampiran satu Perwal No. 17 Tahun 2012 tentang Cell Planning Menara Bersama disembunyikan, karena banyak sekali titik koordinat pada cell plan tersebut titik ganda yang sudah di pakai di Wilayah Kecamatan lain. Sehingga jelas fiktif dan hal ini diduga kuat dijadikan ajang Korupsi Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan.

Dalam pantauan tim wartawan TP bukan hanya satu provider yang sedang melakukan pengurusan perijinan menara telekomunikasi, sebut saja R T dan S O yang mengajukan banyak sekali titik cell plan dan dinyatakan masuk cell plan serta mendapatkan rekomendasi Dishubkominfo dan disini terlihat adanya diskriminasi atau terkesan adanya monopoli dalam proses penerbitan rekomendasi Dishubkominfo, pasalnya Bintoro salah seorang yang juga sedang melakukan proses perijinan dari salah satu provider penyelenggara telekomunikasi, dari beberapa titik cell plan yang di ajukan hanya satu yang dikatakan masuk cell plan oleh pihak Dishub Kominfo, namun setelah di tes secara keilmuan berdasarkan lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012, titik – titik koordinat yang diajukan milik Bintoro yang tidak masuk cell plan menurut Dishubkominfo dengan keterangan penolakan tertulis, sebenarnya masuk dalam cell plan berdasarkan Perwal. Ada apa dengan Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan?

Taryono selaku Sekdis saat sekarang ini, ternyata mempunyai peran penting dan ikut dalam pembahasan bersama Tim peneliti program intensif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) 2012. Dengan penelitian “ Pengaruh Gelombang Elektromagnetik yang Dipancarkan oleh Base Transseiver Station (BTS) “. Penelitian dipimpin Sri Kadarwati menyerahkan hasil penelitiannya kepada Kepala Bidang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo) Tangerang Selatan, Taryono di Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) LIPI. (dikutip dari smtp.lipi.go.id Pada 01-Januari-2013)

Saat menerima hasil penelitian itu, Taryono menjelaskan, “ Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dengan luas wilayah 14.719 Ha; jumlah menara 43; diharapkan penelitiannya dapat menopang dalam penyusunan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Persyaratan besarnya radiasi gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan BTS. (dikutip dari smtp.lipi.go.id Pada 01-Januari-2013)

Bukti lain yang di dapatkan tim wartawan Teropong Post kuat dugaan adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Taryono selaku Sekdis Dishubkominfo Tangsel diketahui meminta secara terang – terangan hanya bahasanya diperhalus dengan bagi – bagi rejeki. Dan Sekdis tahu benar berapa harga pengurusan perijinan dari sananya karena sudah ada yang keluar perijinannya. Taryono sendiri diketahui belakangan oleh Tim Teropong Post pada saat kajian (Lembaga Ilmu Penelitian LIPI) berkaitan kajian terkait Menara BTS dan pengaruh radiasinya termasuk sebagai Tim yang membahas beberapa Kajian terkait Perwal No. 17 tahun 2012 yang bermasalah, jabatannya saat itu Kabid Dinas Perhubungan Kominfo. Sehingga di indikasikan tahu persis isi perut Peraturan Walikota bermasalah ini. Dan semakin menguatkan setelah menjabat selaku Sekertaris Dinas semakin melanggengkan dan mempertahankan serta menggunakan kesemrawutan peraturan BTS demi kepentingan pribadi bersama Tim Teknis yang mempunyai kewenangan menentukan diijinkan atau tidak diijinkannya permohonan kalangan swasta. dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Bukti lain yang lebih menguatkan indikasi adanya sarang KKN di Dinas Perhubungan semakin terkuak. Surat yang dilayangkan Redaksi Teropong Post kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pertanggal 3 April 2014, dibalas tanggal 7 April 2014 dan diterima TP pertanggal 29 April 2014. Berdasarkan adminstrasi kepemerintahan hal ini sudah menyalahi aturan kerja karena tenggang waktu yang terlalu jauh. Bukan hanya itu, jawaban atas surat yang di tandatangani langsung Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Drs. H. Sukanta pertanggal 7 April 2014, isi suratnya memberi sinyal benar dugaan Tim Teropong Post Peraturan Walikota sungguh bermasalah. Dengan mengatakan Perwal No. 17 Tahun 2012 ini akan dilakukan Review cell planning untuk Tahun 2014.

Tetapi ketika Tim Teropong Post mengkonfirmasi langsung ke Bagian Hukum Pemkot Tangsel, ternyata belum tahu dan belum pernah ada pembahasan tentang hal tersebut. Sehingga Tim dapat berkesimpulan isi surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sungguh melampaui kewenangannya. Karena mengganti Peraturan Walikota tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Karena harus melibatkan Instansi teknis terkait di luar Dinas Perhubungan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Pembohongan Publik. Baca kolom surat Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo di bawah. [TEAM]