DUGAAN KONGKALIKONG PARKIR RSUD

Teropong post, Tangsel,-Merujuk kepada Perjanjian Sewa No188.4/043-TU/2015, No 002/DIR.JBP/SK-RSU/VIII/2015 Tentang Pemakaian Tanah Milik Perintah Kota Tangerang Selatan Pada Pemanfaatan Halaman Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Oleh PT. Jembar Bangkit Perkasa Sebagai Peruntukan Perpakiran. Pasca setelah terjadinya peringatan pembayaran pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) setelah terbayarkan pajak terutangnya bukan serta merta menghapus perbuatan secara hukum yang sudah dilakukannya.

“Kalau tarif ini kita sesuaikan juga, tidak jauh juga dengan tarif retribusi yang ada jam-jam , di saya tidak, bentuknya flat, kenapa karena saya kalau jam-jam kebayang kan, di sini orang antri dari pagi sampai sore bisa berapa belas ribu” jelas Maya


Sementara setelah terjadinya perbuatan tersebut disusul dengan hal lain, yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian dengan tidak diberlakukannya tarif retributsi parkir yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, diberlakukan diduga tarif progersif, setelah pantauan dari Tim Investigasi Teropong Post (7/9). Tak ayal lagi pihak RSUD tidak melakukan pengawasan seperti yang tertuang dalam isi perjanjian pasal 3 ayat 3, dan pasal 3 ayat 4.

Ada hal yang seolah-olah yang ditutupi tentang penjelasan Dirut RSUD bahwa berdasarkan surat yang di keluarkan PT. Cakra Buana telah mempihaktigakan kepada PT JBP, yang dikeluarkan tanggal 22 Februari 2016 sementara tanggal 12 agustus 2015 pihak PT JBP seolah melakukan kontrak perjanjian baru, tanpa diketahui adanya PT Cakra Buana Selatan.

PERWAL No 3 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran bahwa izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir tertuang pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Dimana dituangkan tentang Teknis antara lain, Gambar lokasi Tempat Parkir berskala, Satuan Ruang Parkir(SRP), fasilitas parkir berupa rambu-rambu. Sementara dalam pasal 22 sangsi administratif, di jelaskan ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan PT. Jembar Bangun Perkasa mengenai tidak membayar pajak parkir dapat diberikan sangsi administratif beruapa antara lain; teguran tertulis, penghentian sementara Kegiatan dan pencabutan izin.

Sampai berita ini di turunkan belum ada pihak yang terkait yaitu Pihak RSUD, yang tertuang dalam Mou dengan PT. Jembar Bangkit Perkasa sudah dua hal yang terlanggar yaitu, tidak membayar pajak, dan menaikan tarif pajak pasca di tegurnya oleh DPPKAD, dalam rangka menjalankan amanat perwal No 3 tahun 2013 pasal 22.

Terkait dengan hal yang Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan No 032/Kep. 27-DPPKAD/2015 Tanggal 30 April 2015 tentang Persetujuan Pemanfaatan halaman Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan kepada PT. Jembar Bangkit Perkasa peruntukan perpakiran.
“Waktu itu sih tahun 2015, masih pak Dudung” ungkap Maya.

Sesuai dengan Surat Keputisan (SK) Walikota No.821/Kep.123-huk/2015 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan tertanggal 30 Juni 2015, Muhammad resmi menjadi Plt Sekda Tangsel.

Hal lain terkat dengan surat perjanjian No 810/Park-Term/DHKI/IV/2015 yang dikeluarkan oleh DISHUBKOMINFO tentang Pengelolaan Parkir On Street pada Lokasi Tertentu di kota Tangerang Selatan, berkahir masa perjanjian tertanggal 31 Desember 2015 disebutkan pejanjian dengan direktur yang sama antara PT. Jembar Bangkit Perkasa dan PT. Prima Parkir Utama, ini merupakan hal perlu di cermati lebih jauh untuk di investigasi, pasalnya dengan Nama yang sama yaitu direktur dengan inisial DA, yang mana dalam perjajian Mou dengan Pihak RSUD tidak disebutkan dasar Perjanjian dengan Pihak DISHUBKOMINFO.

Hal dugaan Pengelapan pajak, perbuatannya sudah terjadi, terkait adanya pembayaran pajak itu adalah persoalan lain yang harus di tanggapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dari sisi Pajak. Sudah selayaknya amanat perwal No 3 Tahun 2013 di jalankan dengan konsukuen, sehingga wibawa pemerintah dapat terukur, bahkan sangsi Pengelapan Pajaknya pun harus di jalankan sesuai ketentuan hukum yang sudah masuk dalam ranah Pidana sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 38,39 dan 39A. (TIM)