HMPS Hukum Tata Negara Uin Jakarta Gelar Constitutional Law Festival bersamaan dengan Seminar Nasional

Teropongpost, Tangsel, – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, adakan Grand Opening Constitutional Law Festival 2019 yang bertemakan “Unity in Diversity”, serta Seminar Nasional dengan tema “Arah Baru Penegakan Hukum dan Demokrasi Pasca Pemilu 2019”. Pada Kamis, 7 November 2019 lalu, yang bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Seminar Nasional itupun dihadiri oleh Donal Faris (Peneliti ICW), Adian Napitupulu, S.H. (Anggota DPR RI Fraksi PDIP), Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. (Politisi PDIP), Dr. Mujar Ibnu Syarif, SH, M. Ag. (Ahli Hukum Tata Negara Islam), Hilary Brigitta Lasut, S.H, LL.M (Anggota DPR RI Termuda), Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. (Ahli Hukum Tata Negara), serta Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng. (Anggota DPR RI Fraksi PKS).

Dalam Seminar tersebut Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng. pun menyinggung mengenai Dana Desa yang dimana terdapat berbagai masalah, sehingga kedepannya Komisi 2 DPR akan segera menyelesaikan bagaimana Dana Desa yang ada ini tidak diselewengkan.
“Karena apapun Program yang ada di Desa-desa, Kontrol dan akuntabilitasnya harus jelas. Sehingga semua Dana Desa jelas diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kami mengapresiasi dengan adanya acara seperti ini, semoga kedepannya dapat lebih berkembang dan aktraktif lagi.” Ungkap Mardani Ali Sera

Sementara itu selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa, kemarin mahasiswa sudah turun ke jalan jadi sekarang saatnya untuk kita buka pikiran. Adu gagasan mencari solusi masalah yang dihadapi oleh Negara
“Maka dari itu kami mengundang para Pakar, LSM, maupun Pemerintah. Seharusnya acara ini juga dijadikan sebagai sarana Pemerintah untuk menjelaskan keinginannya pasca pemilu beberapa waktu lalu. Sehingga semua dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Harapan saya kedepannya Pemerintah dapat menjalankan Demokrasi di dalam Negeri kita ini, janganlah terburu-buru untuk mengambil kebijakan yang dimana kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat.” Pungkasnya (Tini)

Leave a Reply

Your email address will not be published.