Kejaksaan Wajib Periksa,Pagu Anggaran 2015 Banten, diduga “Bocor”. Peningkatan Jalan Siliwangi di Back Up Oknum TNI

FOTO OK

VIDEO LIPUTAN TEROPONG POST

Teropongpost, Tangsel,- Pembangunan peningkatan Insfrastruktur jalan di Tangerang Selatan Khususnya jalan Provinsi Banten yaitu dari mulai Jalan Siliwangi sampai dengan simpang Muncul, dimulai beberapa hari yang lalu, dengan kondisi jalan yang akan di perlebar sisi kiri dan kanan jalan. Pelebaran jalan dengan membebaskan lahan milik warga dan instansi yang melintas belum sepenuhnya tercapai, ini adalah salah satu indikator untuk pengerjaan Peningkatan Jalan ini akan sesuai dengan lama pengerjaan Jalan yang sudah direncakan.

Lagi-lagi, untuk bentuk pengawasan melekat harus segera di pahami oleh seluruh lapisan Masyarakat. Dengan Pagu anggaran yang disediakan harus menjamin kualitas dan kuantitas yang baik. Dana rakyat dari pembayaran pajak dan retribusi sudah barang tentu menjadi sumber pembiayaan, sehingga peningkatan jalan ini sudah menjadi tanganggung jawab masyarakat untuk mengawasinya, agar tidak menjadi kebocoran, yang berdampak pada kualitas jalan yang buruk atau tidak sesuai harapan dalam gambar perencanaannya.

Bukan hal yang aneh bahkan bahwa pengerjaan peningkatan Jalan ini tidak ditemukan Papan proyek yang menunjukan bukti transparasi pemerintah kepada masyarakat. Variabel untuk papan proyek dicantumkan antara lain nama proyek, nomor kontrak proyek, asal anggaran yang di pakai, pagu anggaran, volume atau ukuran pekerjaan, lama pelaksanaan proyek, nama perusahaan pelaksana proyek dan nama perusahaan pengawas proyek. Itulah dasar masyarakat harus mengetahui atas pembayaran pajak dan retribusinya kepada pemerintah yang pula sudah diamanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Papan nama bukan lagi sekedar kewajiban pelaksana proyek (kontraktor) untuk membuatnya, tetapi sudah menjadi amanat kontrak kerja pelaksanaan yang sudah disetujui (dalam hal ini anggaran pembuatannya selalu dibuat dalam item khusus tersendiri). Papan nama sudah menjadi hak publik / masyarakat untuk mendapat informasi tentang bagaimana negara menggunakan uang rakyatnya.

Tidak adanya papan proyek sudah tentu rawan terjadinya tindak pidana “KORUPSI”. Lagi-lagi ini merupakan momok yang biasa di Tangsel, semua proyek di provinsi Banten kalau tidak diawasi indikasi kuat terjadinya KORUPSI.

Teknis Jalan Beton Bertulang

Menurut beberapa ahli yang dikutip dari berbagai sumber bahwa, Pekerjaan beton dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (SNI03 – 2847 Tahun 2002) dengan jenis beton yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Persyaratan uji antara lain :
1. Trial Test dan Mix Design, Merupakan uji awal sebelum pengecoran dilaksanakan, untuk mengetahui takaran sesuai dengan mutu beton yang disyaratkan dan dipakai sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya,
2. Actual Random Test, Merupakan uji acak selama pelaksanaan pengecoran berlangsung untuk mengetahui mutu beton pada bagian struktur tertentu.
3. Slump Cone Test, Merupakan uji acak untuk mengetahui mutu adukan beton dalam hal ini jumlah volume airnya, untuk menjaga konsistensi perbandingan air, semen sehingga didapat mutu beton seperti yang disyaratkan.
4. Tes Tekan Beton, Pada saat pelaksanaan pengecoran pondasi, balok, plat dan kolom harus dibuatkan silinder dengan ukuran dan jumlah disesuaikan dengan ketentuan yang dimuat dalam (SNI03 – 2847 Tahun 2002), dan dilakukan pengetesan di Laboratorium konstruksi beton.

Pekerjaan pengecoran harus dilaksanakan sekaligus dan harus dihindarkan penghentian pengecoran, kecuali bila sudah diperhitungkan pada tempat-tempat yang aman. Untuk mendapatkan campuran beton yang baik dan merata harus memakai mesin Pengaduk beton / Concrete mixer pengaduk (untuk pembuatan beton praktis campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr).

Segera setelah beton dituangkan kedalam bekesting, adukan harus dipadatkan dengan concrete vibrator. Selama waktu pengerasan, beton harus dihindarkan dari pengeringan yang terlalu cepat dan melindunginya dengan menggenangi air diatas permukaan terus menerus selama paling tidak 10 (sepuluh) hari setelah pengecoran plat lantai, sedangkan untuk kolom struktur harus dilindungi dengan membungkus dengan karung goni yang dibasahi.

Pembongkaran bekesting tidak boleh dilakukan sebelum waktu pengerasan dipenuhi dan pembongkarannya dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak beton yang sudah mengeras. Apabila konstruksi beton bertulang langsung terletak diatas tanah, maka sebelumnya harus dibuat lantai kerja yang rata dengan campuran 1 pc : 3 ps : 6 kr dengan ketebalan minimum 5 cm.

Hasil pantauan dari pengerjaan Jalan Siliwangi seolah main mata dengan dengan konsultan pengawas, bahwa setiap penuangan cor beton dari mobil mix beton hanya dilakukan slum cone test, diawal saja dengan sejumlah silinder slump test sesuai mobil mix yang sudah di order oleh pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Brantas Abipraya Persero, beberapa hari yang lalu. Tidak dilakukan slump test pada mobil Mix kedua sampai mobil Mix ketujuh, bahwa bisa saja terjadi kadar dari air beton itu berlebihan sehingga berpengaruh kepada mutu beton.

Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 menjelaskan bahwa tahap B0 untuk kelas dan mutu beton adalah di bawah K 100, karena ini non struktruil dengan mutu sangat ringan. Tahap pengerjaan Jalan Siliwangi di kerjakan untuk Lantai kerja atau B0 (B nol,red) dengan ketebalan 10 cm. Namun dari beberapa penjelasan dari pengawas pekerja pada saat penuangan beton mengatakan bahwa mutu K (Kadar, red) adalah 135, tetapi setelah di konfirmasi kembali dengan kepala pelaksana proyek menjelaskan mutu K adalah antara 90 sampai dengan 100. Ini menunjukan bukti adanya kesimpangsiuran berkaitan dengan mutu beton dalam pengerjaan serta kualitas jalan. Pelaksanaan proyek terlihat jelas tidak transpran karena tidak ada papan proyek, yang menunjukan transparansi penggunaan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Provinsi Banten, yang terkesan sengaja tidak dipublikasi sesuai perencanaan sebagaimana pelaksanaan Proyek Multi years. Tidak ada gambar perencanaan dan berapa biaya Proyek pengerjaan ini yang seharusnya terpampang di kantor direksi kit dan entah dimana keberadaan Direksi Kit peningkatan jalan Siliwangi Pamulang ini berada.

Joko menegaskan bahwa proyek yang sudah dikerjakan adalah Baru B0 atau Lantai kerja terlebih dahulu, kemudian dari titik B0 akan dilakukan pengecoran setebal 27 cm sehingga total ketebalan menjadi 37 cm, tetapi berdasarkan pantauan TP, tidak sekalipun menyinggung apakah dari titik B0 (B nol, red)/lantai kerja, selanjutnya proyek dilanjutkan mengerjakan lapisan atas setinggi 27 cm tetapi TP tidak mendapat penjelasan sedikitpun akan dilakukan pemasangan pembesian/kerangka jalan, mengingat jalan tersebut dilalui truk-truk bertonase besar. Diperkirakan apabila tanpa pembesian proyek yang biayai multi years diduga merupakan proyek pemborosan, terkesan di kerjakan asal-asalan dan perlu dilakukan audit dan pengawasan.

ironis jika Pemerintah Provinsi Banten, dalam peningkatan jalan Protokol di kota Tangerang Selatan yang sangat dekat dengan kota pemerintahan selalu lambat dan terkesan kurang mendapat perhatian dari Provinsi Banten. Keadaan sesungguhnya Bahwa pembangunan drainase luput dari perhatian pemerintah, sudah barang tentu umur peningkatan jalan ini akan kembali rusak apabila drainase tidak secara serta merta bersamaan dibangun.

“Gini kalo Slump Test biasanya kita ambil itu adalah untuk pertama, mungkin di tengah-tengah, dan di terakhir”, ungkap Joko kepala pelaksana proyek PT Brantas Abipraya Persero

Konsultan pengawas yang dijelaskan oleh Joko adalah dari PT Saiba Engenering, terkesan main mata karena pelaksanaan proyek tersebut ada beberapa ketimpangan dimulai dengan tidak adanya papan proyek, tidak dilakukannya slump test, dan mutu beton tidak ada kesamaan bahasa seperti yang diungkapkan Joko.

Hingga berita ini diturunkan, janji Kepala Proyek Joko PT. Brantas Abipraya (persero), menjanjikan akan memberikan satuan gambar proyek yang di danai Multi Years tidak pernah di kirimkan kepada Redaksi Teropong Post. Dengan demikian menimbulkan kuat dugaan adanya praktik KKN yang berindikasi proyek ini akan bermasalah di kemudian hari.

Dari data yang di himpun TP bahwa diduga sudah adanya pembohongan publik akibat tidak terpasangnya papan proyek menurut Joko pagu anggrannya adalah sekitar 142 milyar, menurut data yang didapat dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ dengan kegiatan pembangunan jalan prioritas tahun jamak, nama paket pembangunan jalan Sp. Muncul-Pamulang-Pajajaran-Otista pagu anggran berjumlah Rp 151.500.000.000,- menggunakan kontrak multiyear.
“Nilai Proyek 142 milyar kurang lebih pak, secara rincinya nggak hafal, dua ratus berapa…?” tegas Joko Kapala Proyek PT. Brantas Abipraya (Persero)

Tapi sadarkah bahwa dengan tidak segera dibuatnya papan nama sesaat setelah waktu pelaksanaan proyek dimulai menandakan secara tidak langsung mereka bisa dikenai tuduhan “menutup-nutupi suatu hak publik mendapat informasi” ? Sadarkah bahwa dengan demikian (karena merasa ditutup-tutupi informasinya) maka publik atau rakyat akan merasa bahwa proyek itu penuh KKN (proses tendernya nggak jelas, pelaksanaannya juga nggak jelas diawasi dsb) ? Belum lagi tuduhan langsung akan adanya penyelewengan dana karena anggaran pembuatan papan nama sendiri selalu ada dalam kontrak manapun.

PASPAMPRES Melakukan Pengamanan di Proyek Jalan

Paspampres bertugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

A. Fungsi Utama

1. Menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat.
2. Menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pengamanan personel, materiil, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP.
3. Menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, yang terencana dan terarah, guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi setiap saat.
4. Menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna mengamankan VVIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan rintangan.
5. Menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, baik secara visual, laboratories ataupun cara-cara lain guna melindungi jiwa/raga VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan dan benda-benda lainnnya.
6. Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajar kehormatan, pasukan upacara dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan.

B. Fungsi Organik Militer

1. Intelijen. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen yang meliputi penyelidikan dan pengamanan untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan operasi maupun pengamanan badan, komando, satuan, materiil, pemberitaan, operasi dan kegiatan.
2. Operasi dan latihan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyiapan dan penyusunan satuan tugas untuk menyelenggarakan operasi serta pemeliharaan dan peningkatan mutu ketrampilan profesional, baik perorangan maupun satuan.
3. Personel. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang personel yang meliputi pembinaan kekuatan, pendidikan, penggunaan, perawatan, pembinaan kejiwaan prajurit, tata tertib, hukum disiplin dan pemisahan serta penyaluran.
4. Logistik. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang penyediaan sarana dan fasilitas Matfasjasa, Bekang, pemberian jasa bagi perorangan, badan, komando dan satuan serta pemeliharaan personel dan peralatan.

Dari hal tugas dan fungsi PASPAMPRES yang tersebut, kemudian tidak ada alasan pembenar apapun untuk PASPAMPRES melakukan pengamanan di Pembangunan Peningkatan Jalan Siliwangi. Dengan keadaan demikian semakin kuat dugaan bahwa pengawasan oleh masyarakat akan tidak nyaman dan seolah PASPAMPRES digunakan untuk menakuti dan menutupi dari kebohongan yang akan timbul.

Warga masyarakat Pamulang Barat misalnya, menurut keterangannya bahwa mereka seolah ingin di benturkan oleh PASPAMPRES untuk pengawasan pembangunan Peningkatan Jalan di wilayahnya. Protespun akhirnya di sampaikan kepada kepala Proyek (Kapro) Joko, bahwa dengan penjelasannya, tugas itu tidak melekat secara organisasi, dalam perusahaan PT. Brantas Abipraya Persero dengan Kesatuan PASPAMPRES.

“Kita gini, di BUMN kita, itu untuk kordinasi dan segalanya itu oleh PAMPRES, fokusnya mungkin seperti itu, ya memang, gak langsung keluar masuk seperti itu, tapi untuk kelancaran segalanya PAMPRES yang mengkondisikan” Ungkap Joko

Diketahui belakangan dengan penjelasan Joko Bahwa Oknum Yudi (PASPAMPRES) melakukan pengamanan agar sesuai target pekerjaan proyek pemerintah, jelas ini tidak ada relevansinya dengan tugas Yudi sebagai PASPAMPRES, dengan hal demikian adalah tugas PT. Brantas Abipraya Persero secara mutlak. Setelah di konfimasi Yudi menjelaskan bahwa pengerjaan Proyek jalan tersebut memang benar adanya untuk pengamanan, seiring dengan itu pengamanan pembangunan gedung walikota Tangsel juga dilakukan oleh Yudi sebagai koordinator pengamanan.

Dengan keadaan demikian perlu kiranya komandan satuan Mayor Jendral TNI Andika Perkasa, menarik anak buahnya yaitu okum YD untuk kembali bertugas di kesatuannya sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), serta memberikan tindakan tegas baik itu administratif dan sangsi lainya sehingga tidak ada lagi berada dalam naungan PT Brantas Abipraya Persero.(TIM)