KEMANAKAH LARINYA UANG SEWA RUSUNAWA SITU GINTUNG ???

Teropong Post, Tangsel -Tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung, siapa yang tidak mengetahui tragedi memilukan itu, hampir setiap orang mengetahui bencana yang menyapu habis pemukiman di sekitar bantaran aliran Situ Gintung pada tanggal 26 Maret 2009 lalu. Tercatat 100 korban meninggal dan ratusan lainnya hilang. Setidaknya 300 rumah rusak akibat terjangan air bah laksana tsunami yang menghantam Kota Serambi Mekah. Enam tahun bencana itu berlalu, namun ratapan dan jeritan bagi korban yang masih hidup dan sanak saudara dari korban yang meninggal ataupun hilang masih terngiang-ngiang ditelinga.

Menyikapi hal itu, atas dasar kemanusiaan Pemerintah merencanakan pembangunan Rumah Susun guna menampung korban yang kehilangan tempat tinggal akibat jebolnya tanggul peninggalan Belanda tersebut. pembangunan di atas lahan seluas 4,5 hektar yang menghabiskan anggaran 9,7 milyar dari APBD dan APBN tersebut berlokasi di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, kira-kira berjarak 15 km dari tempat terjadinya bencana. Tanah tersebut pada awalnya digunakan oleh warga Serua sebagai lapangan sepak bola. Selain tujuan pembangunan Rusun untuk warga yang terkena musibah, pemerintah juga menjanjikan fasilitas olahraga kepada warga Kelurahan Serua agar tidak keberatan terkait pembangunan tersebut. Warga juga dijanjikan untuk tenaga kerja Rusun di ambil dari warga Kelurahan Serua setempat.

Menurut kesaksian Tariana Suganta, seorang warga dan juga seorang tokoh agama di Kelurahan setempat “disini dulunya lapangan olahraga baik warga lingkungan ataupun anak-anak sekolah dikelurahan serua, ramai sekali, bahkan temen-temen sangat menyesalkan, dimana ada lapangan lagi. Tidak ada upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi lapangan olah raga meski telah diusulkan”, sesalnya.

Pembangunan Rusunawa oleh Kemenpera telah rampung pada awal 2010/2011 lalu, namun hingga saat ini tidak ada realisasi dari janji-janji tersebut. Jangankan untuk memenuhi janji kepada masyarakat serua, perawatan yang saat ini telah dipercayakan kepada Dinas Tata Kota Tangsel tidak ada realisasinya. Bangunan bertingkat itu merupakan Aset Daerah yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah dari APBD dan APBN namun sungguh disayangkan, saat ini tetlihat kumuh dan banyak bangunan yang rusak. Fasilitas keamananpun tidak terlihat di pos keamanan setempat.

Menurut kesaksian warga setempat yang enggan menyebutkan namanya, ketika hujan seringkali selokan meluap karena tidak adanya pembuangan limbah dari penghuni rusun yang memadai. Hasil penelusuran TeropongPost, bahwasanya selokan dibelakang rusun buntu (tidak terdapat aliran pembuangan) sehingga air disekitar selokan Rusun menggenang. Dari sini terlihat bahwa perintah Kota Tangsel juga tidak memperhatikan dampak dari Rusun terhadap lingkungan sekitar.

“Kalau hujan selokan meluap, itu didepan rumah saya ngalirnya” keluhnya.

Rusun Dikomersilkan

Pada awalnya bangunan empat lantai tersebut diperuntukkan khusus untuk warga yang kehilangan rumahnya akibat bencana Situ Gintung pada 26 Maret 2009 lalu. Namun minat untuk tinggal di Rusun sangat kecil bahkan tidak ada. Menyikapi hal itu, pemerintah kota Tangsel meminta kepada Kemenpera untuk mengalihkan peruntukannya guna menampung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan catatan calon penyewa harus memiliki KTP tangsel. Diketahui pada awal Oktober 2012 lalu pendaftaran telah dibuka untuk umum bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp. 2 juta/bulan.

Mengenai harga sewa kamar Rusun/lantai berfareasi, mulai lantai dasar Rp. 250 ribu/bulan, sampai dengan lantai empat Rp. 210 ribu/bulan. Menurut keterangan Rokayah petugas pendaftaran Rusunawa Situ Gintung setiap penyewa baru harus membayar uang deposit.

“Cara pembayaran warga Tangsel yang mau menghuni disini harus membayar uang tiga bulan sekaligus, yang satu bulan untuk bulan ini, yang dua bulannya lagi untuk deposit. Hitungannya tiga kali sewa, untuk lantai dasar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, yang lima ratus untuk biaya sewanya sedangkan yang dua ratus lima puluh ribunya untuk deposit.” terangnya.

Hasil dari pembayaran sewa dari penghuni bangunan empat lantai tersebut kemudian di setorkan ke Dinas Tata Kota “Untuk masalah uang sewa itu belum termasuk listrik dan airnya, untuk listrik pakai voucher, untuk air setiap penghuni ada meteranya masing-masing dari situ kita ngecek. Untuk perhitunganya setiap penghuni sudah tahu hitungannya seperti apa. Jadi, saya menghitung dan penghuni juga menghitung, biar ketahuan kalau ada selisih, hasil pembayaran sewa dari penghuni kita setorkan ke Dinas Tata Kota”, tegas Rokayah.

Kita ketahui berkaitan pengalihgunaan Rusun, karena korban situ gintung tidak mau menempati bangunan di Kelurahan Serua tersebut. Sedangkan pembangunan menghabiskan anggaran milyaran rupiah. Berdasarkan asas kemanfaatan, Menpera telah memberikan izin kepada Pemkot Tangsel untuk mengomersilkan bangunan tersebut. Pertanyaan besar timbul dari pemaparan tersebut, dengan diberikannya izin dari menpera terkait pengomersilan, apakah Dinas Tata Kota dalam melakukan pungutan tersebut telah legal?

Menurut keterangan Tomi Patria selaku Lurah Setempat, bahwa “Rusunawa Situ Gintung merupakan aset, aturannya aset, pengelolaan aset, karena tanah itukan milik Pemkot dari Kelurahan Cirendeu di bangun dari APBN dan APBD, diserahkan berdasarkan mekanisme hukum, undang-undang”, tuturnya.

“Komersilnya bukan seperti rumah sewa, tapi komersilnya untuk perawatan, jadi bukan Pemda yang mungut, bukan secara resmi itu dipungut seolah-olah resmi”, tambah Tomi saat menjawab pertanyaan tim Teropongpost terkait pengomersilan bangunan tersebut.

Dinas Tata Kota Di Duga Melakukan Pungli

Menurut Buana Mahardika Kepala Seksi Perumahan Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (24/04), tidak ada aturan khusus yang berbentuk juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk tekhnis) terkait peralihgunaan Rusun. Yang menjadi dasar acuan bahwa Dinas Tata Kota telah mendapat izin dari Menpera melalui surat Nomor. 12a/SM.5.UM.02.03/I/2013 dari Menpera kepada Dinas Pekerjaan Umum mengenai izin pengomersilan Bangunan bercat Orange tersebut.


“kami diberika izin dari Menpera untuk memfungsikan sebagaimana fungsinya dengan tidak harus korban Situ Gintung yang masuk, dengan catatan mereka tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu mereka yang memiliki pekerjaan tetapi sangat berat untuk sewa rumah diluar dengan catatan warga tangsel” paparnya.

Akan tetapi di dalam surat Nomor. 12a/SM.5.UM.02.03/I/2013 tidak menjelaskan mengenai pengomersilan Rusunawa Situ Gintung, melainkan hanya serah terima Aset dari Menpera kepada Pemda Tangsel, itupun masih dalam proses serah terima aset Rusunawa Pekerja Tangerang Selatan sebagaimana dijelaskan dalam point 1 (satu) dan 3 (tiga):

“(1) Sambil menunggu serah terima aset Rusunawa Pekerja Tangerang, kami mengijinkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan penghunian Rusun Sewa tersebut guna menjaga fasilitas yang ada dalam bangunan”;

“(3) Disamping itu, Kementrian Perumahan Rakyat sedang memproses serah terima aset Rusunawa pekerja Tangerang. Dari hasil monitoring kami, dokumen pendukung serah terima yang belum di penuhi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan adalah fotocopy Sertifikat Tanah, fotocopy IMB, Surat Pernyataan Menerima Pengguna, dan fotocopy Surat Keputusan (SK) Badan Pengelola”, (Red Surat)

Artinya surat tersebut hanya izin terkait Penghunian Rusun Sewa guna menjaga fasilitas yang ada dalam bangunan saja. Jadi, jika Surat tersebut dijadikan sebagai dasar acuan pengalihgunaan Rusun, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. KASI Perumahan Dinas Tata Kota, bangunan dan pemukimanpun menegaskan terkait gedung masih aset pemerintah pusat, sehingga pungutan yang di ambil bukan merupakan Retrribusi, tetapi pungutan tersebut di gunakan untuk upah karyawan dan kerusakan-kerusakan ringan. Karena dari APBD tidak menganggarkan.

Saat tim teropongpost menyinggung mengenai landasan hukum terkait pengalihgunaan Rusunawa Situ Gintung, beliau memaparkan ”kami untuk bicara kesitu belum, karena kami hanya membuat tim, tim pengelola saja sifatnya sementara, tim itu kerja untuk kemanfaatan Rusun. Karena aset gedung itu masih milik pemerintah pusat, kita belum bisa memasukkan retribusi ke dalam APBD”, Terangnya.

Dari sini jelas terlihat jika memang belum ada landasan hukum yang mendasari pengalihgunaan Rusunawa tersebut. Maka telah jelas pula Dinas Tata Kota dalam melakukan pungutan disini tidak memiliki kapasitas hukum. Berbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pungutan Liar (PUNGLI) yang didugakan kepada Dinas Tata Kota. (Tim)

Leave a Reply