KETUM KWRI memberikan penilaian terhadap statement Kapolda Kalsel atas meninggalnya wartawan M. Yusuf

Teropongpost, Tangsel,– Turut berduka cita, yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya pewarta di Kalimantan Selatan M.Yusuf, yang sedianya sudah melakukan investigasi akhirnya dapat di pidanakan karya jurnalistiknya. Sudah barang tentu ini merupakan cermin dari fakta yang ada. Kita haruslah ingat akan sejarah, bahwa bangsa ini tidak akan merdeka, tanpa peran serta dari para pewarta, ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Seperti yang dikutip dari media kumparan.com statement Kapolda Kalsel, Brigjen Drs. Rachmat Mulyana, S.H. sebelumnya mengatakan, keluarga Yusuf mesti komitmen melakukan autopsi jenazah. Sebab jika autopsi batal, maka ada konsekuensi hukum yang akan menjerat pihak keluarga Yusuf.

“Jika tanggal 29 Juni tak melakukan autopsi, maka bisa diancam pasal 222 KUHP tentang upaya menghalangi proses penyelidikan,” ujar Brigjen Drs. Rachmat Mulyana, S.H. saat open house Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah, Sabtu lalu.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI ), M. Firdaus Oiwobo, SH yang juga seorang advokat, menyesalkan sikap KaPolda Kalsel, Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana yang menyatakan akan menerapkan pasal 222 KUHP bila keluarga almarhum Muhammad Yusuf batal melakukan autopsi jenazah bekas wartawan Berantas News dan Kemajuan Rakyat itu pada 29 Juni nanti.

“Saya mau lihat sejauh mana keberanian kapolda untuk memenjarakan orang yang sedang berduka, Jika beliau melakukan hal itu maka kita akan laporkan segera Kapolda ini ke Propam, atau kompolnas ” tegas Ketum KWRI (17/6/18).

Ketum KWRI menanggapi bahwa persoalan statement Brigjen Drs. Rachmat Mulyana, S.H bukan perintah autopsi, melainkan ancaman melalui media yang akan memenjarakan keluarga korban apabila membatalkan proses autopsi.

Bahwa penilaian persoalan statement Kapolda bukan perintah autopsi, melainkan ancaman melalui media yang seolah-olah akan memenjarakan keluarga korban apabila membatalkan proses autopsy.

Karena pernyataan itu suatu seolah tendesius, jika pelanggaran karena mengancam orang yang sedang dalam keadaan berduka dan melukai hati para insan pers terlebih keluarga wartawan yang telah menjadi korban, yang paling benar adalah kapolda segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang mengakibatkan wartawan meninggal.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan kepolisian republik Indonesia, dalam kasus M Yusuf, Kapolda harus berbicara objektif dan transparan serta mengayomi masyarakat bukan malah menggiring opini, keterangan lebih lanjut oleh Ketum KWRI.

Tentu saja ini merupakan Pekerjaan Rumah dan akan mengawal kasus almarhum M. Yusuf sampai terbukti kebenarannya secara terang benderang. Bahwa ranah seorang jurnalis dalam karya jurnalistik sudah diatur dalam undang-undang dan Mou antara Kapolri dengan Dewan Pers No 2/DP/MoU/II/2017 Tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemedekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

”Jangan sampai Jurnalis selalu disalahkan oleh aparat,apalagi di intimidasi, masa tega sih seorang kapolda berbicara kepada pihak korban yang sedang berduka dengan nada ancaman,” ujar Ketum KWRI

Ini merupakan yang harus ditegaskan untuk meminta kepada Kapolri agar menegur jajarannya kapolda kalsel dengan teguran keras. Tentu saja ini bukan harus menjadi yang biasa-biasa saja, permintaan maafpun menjadi hal yang bijak harus dilakukan atas pernyataannya itu.

“Saya minta agar kapolri menegur keras kapolda tersebut,dan saya berharap kapolda segera meminta maaf kepada awak media atas ucapannya tersebut, terlebih meminta maaf kepada pihak korban” tegas Ketum KWRI.(RED)