KONGKALIKONG MAFIA TANAH, NOTARIS/PPAT, MPD, DAN MPW PELAPOR “GERAM” AKAN UPAYA BANDING DI MPP

Teropong post, Bandung,- Dengan hal yang dipandang merugikan pihak penjual Hj. Euis Nurhayati dalam hal ini berurusan dengan mafia tanah Aditya Djanaka yang berkerjasama dengan Notaris Mike Mardiana Puspitasari, SH, M.Kn dan Hikmah Apriliani Rezeki, SH, S.P1 dan dilanjutkan dengan pengaduan dan siding etik Notaris di MPD Kota Bandung dan MPW Provinsi Jawa Barat di Bandung, berujung dengan ketidakpuasan pelapor dalam hal ini anak ke lima dari anak pihak penjual. Bahwa akhirnya akan dilanjutkan kepada MPP untuk sidang etika untuk tetap berambisi untuk notaris hitam/nakal ini berujung untuk dilakukan di berhentikan dengan tidak hormat, dari jabatannya bahkan hal pidanya pun akan berakhir di jeruji besi.
Niat jahat untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, sudah dilakukan diawali dengan draft yang telah di siapkan oleh notaris yang sudah menyebutkan para pihak. Bahkan ini diduga yang sudah merupakan sindikat, Mafia tanah bekerjasama dengan notaris hitam. Keterkaitan sudah nampak terlihat dari hasil investigasi tim TP, yang telah dituturkan oleh beberapa pegawai Mike Mardiana Puspitasari, SH, M.Kn di kantornya di jalan Tamblong kota Bandung.

Sidang MPD Kota Bandung Hikmah Apriliani Rezeki, SH, SP1
Dengan surat panggilan sidang etik di Majelis Pengawas Daerah Kota Bandung (MPD kota Bandung), bahwa Notaris Kota Bandung, Hikmah diperiksa secara etika untuk pelanggaran yang di duga dilakukan, atas laporan Penjual. Sidang yang dilakukan di Pusat Pemerintahan kota Bandung beberapa hari lalu. Diketahui dengan laporan atas dasar draft yang ada di tangan penjual bahwa AJB, adalah kewenangan dari PPAT Hikmah, dan di dalam sidang MPD dibenarkan oleh PPAT Hikmah, karena skenario nya hikmah membuat Draft AJB, atas dasar kuasa jual dan kuasa beli yang notabene adalah istri dari calon pembeli Adhtya Djanaka.

Pengakuan Pegawai Mike Mardiana membuka Tabir Pelanggaran Etika, Perdata dan Dapat menggiring Notaris ke Penjara
Berbeda dan berbanding terbalik dengan fakta di lapangan hasil investigasi Teropong Post, melalui kesaksian pegawai Mike di kantornya. “Ibu Hikmah, ya notaris pengganti dari ibu Ai (ibu kandung Mike), Ibu Hikmah punya kantor sendiri, Hikmah Apriliani Rezeki, di jalan, sebelah sana Cicaheum, Antapani.” Ujar Beben (pegawai notaris Mike).
Adapun yang pegawai lainnya (Irvi, notaris magang red) memberikan kesaksian dan ikut mendampingi Mike datang ke rumah penjual, adalah benar bahwa notaris Mike telah meminta tanda tangan AJB ke rumah penjual di pamulang dan benar bahwa notaris Mike “tutup mata” jika pembayaran belum terjadi pelunasan. Mike pun juga mengetahui bahwa akan ada proses SHT(pengakuan Hutang Piutang dalam proses AJB) dalam AJB yang sudah ditandatangani. Bahkan untuk proses pembayaran SSB dan BPHTB dilakukan oleh pegawai Mike dengan kesaksiannya dengan Tim Teropong Post.

MPD Kota Bandung dan MPW Melanggar UUJN dan Peraturan Turunannya.
Dalam sidang MPD kota Bandung, yang sudah di selenggarakan, melalui sanggahan Notaris Hikmah di sidang MPD kota Bandung, sehingga lahir rekomendasi kepada MPW Provinsi Jawa Barat. Dengan data-data yang sudah di berikan baik berupa data visual, audio visual, dan data draft-draft Perikatan Jual beli, AJB, dan Kuasa jual, serta Pengakuan Hutang, sampai saat ini berita diturunkan belum di berikan rekomendasi hasil pemeriksaan MPD kota Bandung kepada pihak pelapor.
Pasal 71 ayat e UU no 2 tahun 2014 menyebutkan Majelis Pengawas Daerah berkewajiban, memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. Dengan hal demikian, tentu saja pelapor tidak dapat, melihat sejauh mana MPD kota Bandung, bekerja berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

Pelanggaran Kode Etik Hikmah (PPAT)
Hal lainnya yang terlanggar oleh notaris Hikmah, sampai saat berita diturunkan belum menyerahkan salinan AJB yang dibuatnya kepada pihak penjual. Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UU No 2 tahun 2014, pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pelanggaran Etik Hikmah dan Mike
Pada ayat dua (2) huruf e Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, inilah yang kemudian terlanggar oleh para notaris, baik Mike maupun Hikmah.

Sidang MPW Provinsi Jabar
Dengan sudah terselenggaranya sidang MPD kota Bandung, dan kemudian MPD Kabupaten Bandung belum terbentuk, sehingga MPW meneyelenggarakan sidang etik, atas kedua notaris tersebut. Dimana untuk penyelenggaraan sidang MPW, sudah melebihi dari ketentuan dari batas tiga puluh (30) hari. Dan ironisnya bahwa sidang MPW, diselenggarakan juga melebihi batas waktu lebih dari tiga puluh hari untuk memberikan putusan.
Majelis pemeriksa di MPW sidang etik notaris, dalam hal ini diketuai oleh Dr Agus Anwar, SH, MH, pada saat sidang pemeriksaan ke dua, sempat memberikan kesimpulan “benang merah”, untuk pemeriksaan notaris tersebut akan di bantu untuk di dorong atas penyelesaian atas belum terbayarnya pelunasan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. “Dan ginilah supaya kita tidak melebar, dan tim juga punya kesimpulan, sudah ada titik terang untuk mem-pertemukan anta penjual dan pembeli, prinsipnya kalo kekurangan enam milyar lunas selesai kan masalahnya, ” tegas Agus saat sidang MPW.

Senada dengan itu “ Bu Mike bersedia, untuk mempertemukan, dan mencari solusi yang terbaik, pihak pembeli kepada pihak penjual, dan pihak pembeli mengakui, masih ada kekurangan, berarti kwintansi yang ditandatangan ini, menurut pendapat tim sementara adalah cukup, dan ada upaya damai”, tambah Agus
“Harga tanah sembilan milyar, sudah dibayar tiga milyar, pak artinya sepertiga dari tanah ini sudah milik pembeli, kan dia sudah masukin tiga milyar. “ ungkap Leo, dari unsur akademisi.
Sehingga bermuara kepada hasil keputusan yang di duga seolah-olah MPW telah melakukan tindakan keberpihakan kepada kedua notaris, dimana bukti pelanggaran yang dilaporkan pelapor, kepada sidang MPW, tidak memperhatikan bukti berupa Audio, Audio visual yang nyata-nyata pelanggaran kedua notaris, merupakan rangkaian sindikat “mafia tanah”. Terlihat bahwa Tim Pemeriksa dalam sidang tersebut yang terdiri dari tiga orang pemeriksa, hanya melihat proses pembuatan AJB tersebut, yang notabene sudah di rekayasa oleh para notaris, tanpa melihat fakta sebenarnya dari bukti audio visual. Serta yang dikatakan sebagai “benang merah” seolah pihak majelis Pemeriksa MPW, berusaha untuk melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor, agar pelapor terhindar dari sangsi berat putusan atau ada dugaan ada unsur “x” atas terlapor yang dilindungi oleh MPW.

Bahwa pihak yang dilaporkan yaitu Notaris Mike Mardiana menurut salinan Putusan No. 02/PTS .MPWN.Prov Jabar/ II/2015, notaris Mike point dua yaitu menghukum saudari Mike Mardiana Puspitasari, SH, M.Kn. telah melanggar pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Terkait dengan Notaris Hikmah Apriliani Rezeki, SH, Sp1, dalam Putusan No. 03/PTS.MPWN.Prov Jabar/ II/2015, Notaris Hikmah pada point satu menyatakan pengaduan pelapor Heri Fitriyansah di tolak untuk seluruhnya. Sunggguh aneh memang, sehingga ini membuat pelapor menjadi geram untuk melakukan tindakan banding kepada MPP atas putusan ini, bagaimana tidak bahwa jika notaris mike hanya di berlakukan hukuman ringan, dan PPAT nya dalam hal ini Hikmah, atas rujukan perbuatan Mike atas melakukan datang ke rumah penjual, dengan menyodorkan tanda tangan dalam draft AJB tidak di akui Mike, dan hanya melakukan proses Perikatan Jual Beli seolah lunas, dilanjutkan oleh notaris Hikmah, bahwa proses AJB tersebut dilakukan oleh Kuasa Jual dan PPJB yang dibuat Mike yang tidak punya kapasitas dan legalitas sebagai Notaris atau PPAT.

Sehubungan dengan yang sudah dilakukan putusan oleh MPW, bahwa pemeriksaan terlihat keberpihakan, bahwa dokumen yang dijadikan bukti, selama ini belum pernah diterima oleh Penjual, yaitu berupa salinan AJB, yang dibuat oleh Mike Mardiana di tandatangani PPAT Hikmah menunjukan adanya dugaan kuat konspirasi jahat terbukti, dilain pihak telah ada bahasa yang dilontarkan oleh Pemeriksa MPW, bahwa notaris Mike akan membantu untuk berbicara kepada Adithya Djanaka (calon pembeli), untuk melunasi hutang akibat AJB.

Sehingga Putusan sidang etik yang menyelamatkan Hikmah bukan sebagai perbuatan aktif Hikmah saat menandatangani AJB seolah sudah sesuai peraturan, mencederai rasa keadilan pelapor. Berdasarkan bukti-bukti yang di bawa pelapor dalam sidang MPW seharusnya turut menjatuhkan sanksi yang terberat kepada dua Notaris ini. Tidak menjunjung tinggi nama baik profesi Notaris dan PPAT yang sanksinya adalah pemecatan sebagai anggota Notaris dan PPAT, termasuk sanksi dilakukan pemecatan secara tidak hormat. (015004).