KPK DI MINTA USUT DAN TANGKAP SKANDAL LIMA MENARA BERSAMA/BTS ILEGAL ? APBD KOTA TANGSEL BOCOR LAGI

HILANG BARANG SITAAN DARI TRUK SATPOL PP KOTA TANGSEL
Ini tanggung jawab siapa ? Kemana PPNS sebagai Penyidik Sipil ? Saatnya berbenah ….

Teropong post, Tangsel, – Walikota Tangerang Selatan selalu bersikap dingin apabila di singgung Perwal No. 17 Tahun 2012 mengenai pembangunan menara pertelekomunikasian wilayah Tangsel, Tim Teropong Post berhasil menemui Walikota Hj. Airin Rachmi Diany Wardana S.H.,MH, di Kantor Kecamatan Ciputat Timur setelah menghadiri rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) 2016 tingkat Kecamatan tahun 2015, Rabu (11/03).
Saat Ibu Wali Kota dimintai penjelasan terkait Perwal No. 17 Tahun 2012, sikap Ibu Wali Kota cenderung malah narsis dan terkesan dingin terlihat berusaha mengalihkan perhatian dan berpura-pura tidak tahu. Padahal yang diklarifikasi oleh Teropong Post berkaitan wawancara Walikota Tangerang Selatan per 3 Juli 2014.

“ Hehem, ini bukan saya, nanti, nanti saya pelajari dulu ya, yuk makasih ya”, demikian tutur Ibu Wali Kota sambil melangkahkan kaki menuju parkiran kantor Kecamatan Ciputat Timur dengan tangan memegang koran TP mencari – cari gambar fotonya yang tidak ada di sampul koran Teropong Post. Walikota langsung masuk ke mobil diiringi pandangan Kabag Humas Deddy Rafidi yang mengantar sampai parkiran.

Awak media TP sangat kecewa tidak dapat pernyataan Walikota, atas Perwal No. 17 Tahun 2012 merupakan produk Walikota Tangerang Selatan yang bermasalah. Sudah berkali-kali disoroti media tidak mungkin tidak diketahui oleh Ibu Walikota. Apa lagi tanggal (15/12) Walikota bersama SETDA, Kadishubkominfo melakukan “ Launching penertiban Lima Menara Bersama/BTS yang dianggap tidak sesuai cell plan/melanggar cel plan di Perwal “. Padahal cel plan yang ditandatangani Walikota itu bermasalah. Itu harus dicabut kalau tidak ingin Kota Tangerang Selatan betul-betul akan dikepung menjadi kota ribuan menara. Karena salah kaprah dalam membangun dalam aturan yang kacau balau.

Penertiban Menara bersama ilegal memakai APBD
Penertiban lima menara bersama telah memakai APBD 2015 dengan biaya per tower sekitar empat puluh juta rupiah. Angka yang sangat fantastis dua ratusan juta rupiah. Pertanyaannya berapa APBD yang dipakai mengurus penertiban dan berapa APBD yang masuk dari sitaan lima menara jika diperkirakan alat persatu tower lebih kurang satu milyard, berarti semestinya sebagai pemasukan APBD lebih kurang lima milyard.

Kajian PT DEVAN tahun 2011, masuk dalam Lampiran Perwal tahun 2012
Sungguh menarik untuk dianalisa, berdasarkan website resmi PT DEVAN disebutkan pernah kerjasama dengan Kabupaten Tangerang, berkaitan Tower. Tidak ada samasekali menyebutkan ada kerjasama dengan kota Tangerang Selatan. Dan pertanyaannya, kajian konsultan dari PT DEVAN memakai anggaran yang mana sejak menjadi Kota Tangerang Selatan dalam menerbitkan PERWAL No. 17 Tahun 2012. Dan yang menjadi tanda tanya besar, website resmi seluruh SKPD terkait menara bersama/tower hampir dijamin pasti tidak pernah melampirkan Lampiran 1 dari PERWAL NO. 17 tahun 2012. Ada apa di Kota Tangerang Selatan. Hampir bisa dipastikan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota hampir selalu lampiran-lampiran di duga sengaja disembunyikan. Di duga kuat, hal ini pangkal muasal banyak APBD Kota Tangsel yang tidak terserap dengan baik. Jadi siapa yang berbohong PT Devan atau Walikota Tangerang Selatan Cq jajaran SKPD terkait permasalahan Menara Bersama/Tower.

Walikota enggan memberikan penjelasan terkait Perwal yang bermasalah. Seharusnya PERWAL 17 tahun 2012 telah di cabut karena aturannya berkaitan cel plan sungguh bermasalah. Aturan cel plan memang di atur dalam lampiran. Tetapi bahasa hukumnya lampiran 1 perwal merupakan satu kesatuan dengan isi peraturan (pasal 6 perwal No. 17 tahun 2012). Bahasa mudahnya ya bila lampiran bermasalah ya semua aturan yang indah dan baik ya sudah pasti bermasalah. Lampiran bermasalah, pasti ijin bermasalah, ijin bermasalah pasti pengawasan dan penertiban bermasalah, dan tentunya retribusi yang ditarik sejak lahirnya perwal 18 Juni 2012 bermasalah juga.

Tanggung jawab PT DEVAN, Walikota dan jajaran SKPD
PT DEVAN di duga melakkan kerjasama dalam kajian fiktif lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012. Harus dimintai klarifikasi apakah ikut beranggungjawab atau yang dicatut oleh Dishubkominfo sebagai SKPD pelaksana. Kenapa kajiannya yang merupakan Lampiran 1 tidak di lansir secara terbuka. Terkesan ada sesuatu yang disembunyikan akibat bermasalahnya lampiran perwal ini. Kalau ada masyarakat dan pelaku usaha yang merasa dirugikan, maka Dishubkimonfo selaku pelaksana awal/perijinan awal sudah pasti regulator yang harus bertanggungjawab. Semua turan turunannya termasuk aturan retribusinya jelas juga akan bermasalah.

Lampiran 1 yang kata Walikota berdasarkan kajian PT DEVAN merupakan kajian yang dilakukan oleh yang berpengalaman harus dibuka secara transparan oleh Walikota. Apa yang di lansir dan di investigasi serta penelusuran Tim Teropong Post terdapat kajian palsu mengenai penentuan titik-titik koordinat/cell plan pembangunan menara pertelekomunikasian di wilayah Tangsel mendekati kebenaran. Walikota dan seluruh jajaran SKPD terkait harus siap dengan segala konsekuensi termasuk tuntutan hukum ganti rugi sampai dengan dugaan gratifikasi karena menguntungkan orang dan pihak lain serta korporasi (badan hukum) dengan ancaman Tindak Pidana Korupsi.

Walikota harus cabut perwal baru bisa menindak yang benar
Walikota kalau berdasarkan tata peraturan perundangan cq. SKPD yang mengeluarkan ijin termasuk SKPD pengawasan dan penertiban oleh SATPOL PP, penarikan retribusi oleh BP2T, dan seluruh SKPD terkait tidak bisa seenaknya melakukan penertiban. Sebelum melakukan penertiban harus membenahi dahulu Peraturan Walikota nya. Karena kalau terjadi perlawanan oleh provider, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan jelas akan kewalahan dan menjadi tidak berwibawanya pemerintahan.

Batasan di luar cel plan dan di luar cel plan amburadul
Kalau membahas PERWAL dan lampiran satu perwal, sudah sangat banyak dilakukan oleh TP, diskusi, masukan melalui Drs. Taryono selaku Sekertaris Dishubkominfo, Sekertaris Badan P2T Bambang, sampai menulis surat resmi dan menulis berita buat masukkan kepada pemerintahan kota. Semuanya berusaha mengingatkan pemerintah, peraturan walikota yang dijadikan dasar perijinan sampai dengan pengawasan dan penertiban bermasalah. Begitu gencar dan tajam seluruh analisa di ingatkan kepada pemerintah. Bahwa akan semakin semrawut permasalahan pendirian tower-tower karena buruknya aturan. Semanis apa pun kosa kata Dishubkominfo mengatakan mau mendirikan menara bersama akan dilayani kalau ada dalam cel plan.

Bahwa kosa kata akan dilakukan review cel plan 2014, dan rencana review bukan karena adanya kajian TP, karena sudah masuk dalam RPJMD Pemkot. Surat No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 tentang perubahan Cel Planning Menara Telekomunikasi oleh Kadishubkominfo menunjukkan adanya titik cel plan buatan Kadishubkominfo berdasarkan kajian yang manalagi. Seolah Kadishubkominfo berdasarkan kajian konsultan yang paling hebat sekalipun dengan pembelanjaan dan kesepakatan SKPD terkait tidak bisa menciptakan titik cel plan lagi dengan mengatasnamakan cel plan Perwal No. 17 tahun 2012. Kadishubkominfo Drs. Sukanta dan Sekertaris Dinas Perhubungan bisa dan dapat diperiksa oleh Kejaksaan dan KPK bila menciptakan titik cel plan. Pembuktian yang paling dekat adalah lima tower yang dinyatakan diluar cel plan dan ilegal ternyata dilapangan ada yang sudah diijinkan beroperasi. Pertanyaan nya atas dasar apa sehingga dinyatakan menjadi legal ? Padahal dari awal dinyatakan sudah ilegal. Kalau di analisa, berarti cel plan nya yang di rubah-rubah atau cel plan tetap tidak di rubah, tetapi yang dipaksakan seolah masuk dalam cel plan. Rumit untuk memahami persoalan ini kan ?
Dampak luas akan ditinggalkannya aturan cel plan.

Dampak luas akibat main sirkus para SKPD terkait, membuat para provider akan saling berlomba-lomba membangun dulu, kalau ketahuan baru urus perijinan, toh bisa dilegalkan kemudian. Semua aturan-aturan Dishubkominfo tidak akan menjadi aturan. Karena Dishubkominfo sendiri tidak taat aturan. Yang penting ada permintaan provider, maka jadi berdiri tower/BTS. Bangun dulu, urus belakangan, toh tidak ada sangsi. Tinggalkan aturan cel plan, ijin rekomendasi pasti keluar dengan main mata kalau di ijinkan DISHUBKOMINFO. Dan instansi terkait pasti diam karena tidak mengetahui ijin/rekomendasinya sesuai cel plan atau tidak. Toh Dishubkominfo sudah beri ijin. Karena sudah ada bukti yang di luar cel plan bisa dilegalkan juga.

Provider perlu di ingatkan, tidak boleh memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri yang notabene pegawai negara karena memberi biaya – biaya siluman para provider merupakan gratifikasi. Toh sudah jelas dalam wawancara Teropong Post dengan Walikota Tangsel, seluruh perijinan tidak dikenakan biaya apa pun. Karena akan kena ancaman gratifikasi.
Sudah menjadi rahasia umum, rapat koordinasi SKPD terkait menara bersama dengan suara bulat mengatakan membangun di luar cel plan dan tidak mempunyai ijin merupakan pembangunan menara bersama ilegal. Setelah diturunkan dan ditertibkan dengan tim yang besar (seluruh SKPD) terkait saat di kantor Kecamatan Setu, Tangerang Selatan ada pertemuan dihadiri pejabat Kota Tangsel dan wakil dari Pengusaha. Ternyata setelah “ ada rapat “, pembicaraan menjadi berbanding terbalik. Kelima tower bersama di duga kuat yang dianggap di luar cel plan dan terkena operasi ada yang bisa berdiri lagi. Tiba-tiba bisa berdiri dan dinyatakan sudah legal dan masuk cel plan. Berarti seluruh jajaran yang ada keterkaitan dengan ijin rekomendasi sampai dengan pengawasan penertiban melegalkan apa yang tadinya tidak legal. Semua dibuat bingung dengan main pat gulipat dan main sirkus dalam hukum. Sepertinya semua hal seperti ini harus dihentikan dengan dilakukan proses hukum. Agar semua yang sudah benar dinyatakan benar. Agar dapat menciptakan (Pemerintahan Yang Baik dan Bersih).

Barang bukti hilang di jalan saat setelah dimuat ke truk SATPOL PP.
Kita lihat pengalaman penertiban lima menara bersama/BTS di beberapa Kecamatan. Selain kacau balau karena aturannya kacau, model penertibannya malah merugikan pemerintah. Setelah ditertibkan karena dianggap membangun di luar cel plan dan tak berijin setelah ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan dilapangan juga menjadi kacau balau. Pihak Ketiga berdasarkan penunjukan langsung oleh SATPOL PP diperintahkan untuk diambil tindakan penertiban (apa benar bukan melalui tender). Setelah di turunkan dan diangkut dalam truk SATPOL PP ke lima menara bersama/BTS ternyata barang bukti yang berharga kurang lebih lima milyard hilang ditengah jalan saat malam penertiban. Hanya kerangka menara lebih kurang sepertiga dari satu menara teronggok sebagai pajangan sebagai barang bukti hasil penertiban di kantor SATPOL PP. Ini tanggung jawab siapa ? Dan bagaimana Berita Acara Penyitaan Barang ? Kenapa bisa hilang ? Kenapa tidak sampai proses lelang ?
Barang bukti hilang dapat diproses pidana korupsi.

Dishubkominfo, BLHD, BP2T, SATPOL PP sebagi instansi terkait, Walikota dan jajaran termasuk PPNS yang tidak melaksanakan tugasnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan ikut menjadi pesakitan bila tidak bisa menemukan hilangnya bukti menara bersama ini. SKPD terkait yang ikut dalam penertiban lima menara bersama/BTS harus mempertanggungjawabkan apabila benar barang bukti lima menara bersama raib, hilang tanpa dilakukan proses hukum. Pengusaha provider yang dianggap nakal saat ditegur pemerintah tiga kali tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka harus dilakukan proses hukum. Dan barang bukti harus dirawat dengan benar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menerbitkan Berita Penyitaan Barang Bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan setelah P21 (berkas dinyatakan lengkap) maka sudah bisa dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera dilakukan penuntutan hukum.
Semoga akan memberikan pencerahan kepada semua pihak. Bahwa bermain-main dengan aturan akan menuai persoalan hukum. Institusi hukum masih bekerja dengan baik. Termasuk permasalahan Perwal No. 17 Tahun 2012 mengenai pembangunan menara pertelekomunikasian yang bermasalah di wilayah Tangsel telah lama diketahui bobrok. (Tim)