LIMA MENARA BTS ILEGAL DITERTIBKAN BARANG BUKTI MILYARAN HILANG TANPA PROSES LELANG Penertiban lima Menara BTS, di duga ada pemborosan dan kebocoran APBD 2015

Teropong post, Tangsel – Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan menjadi awal permasalahan di Kota Tangerang Selatan, khususnya permasalahan Menara BTS dari hulu ke hilir. Dengan hilangnya lampiran Satu PERWAL memunculkan ketidak pastian dari PERWAL tersebut yang merupakan produk hukum dari orang nomer satu di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Ujuk – ujuk melakukan pembenahan Peraturan Walikota yang bermasalah, lagi – lagi ditemukan kebijakan pengawasan dan penertiban BTS liar menunjukkan semakin “acak adul PERWAL ini”. Dengan hilangnya lampiran satu PERWAL tersebut membuka tabir bahwa lampiran satu yang mengatur Cell Planning Menara Bersama menunjukkan apa yang di duga oleh TIM TP menunjukkan Walikota DISHUBKOMINFO, BP2T, BLHD, dan SATPOL PP sebagai pelaksana SKPD menjadi kacau. Pola pembangunan berkaitan Menara BTS dapat dipertanyakan oleh publik.

Perubahan secara parsial yang dilakukan oleh KADISHUBKOMINFO terhadap lampiran Satu mengenai Cell Planning Menara bersama membuktikan memang PERWAL No. 17 Tahun 2012 menjadi pangkal persoalan besar yang ada di Kota Tangerang Selatan. Perubahan yang dilakukan oleh KADISHUBKOMINFO secara parsial terhadap dua puluh dua titik koordinat dari Menara BTS menunjukkan produk hukum dari Walikota Tangerang Selatan “CACAT HUKUM”. Perubahan yang dilakukan KADISHUBKOMINFO terhadap Produk Hukum dari Walikota menunjukkan adanya abbuse of power (penyalahgunaan kewenangan). Perbuatan KADISHUBKOMINFO dapat dituntut secara keperdataan maupun pidana dan mendapatkan sanksi tegas dari Walikota Tangerang Selatan.

Ramai – ramai menutupi permasalahan PERWAL tersebut , DISHUBKOMINFO, BP2T dan SATPOL PP sebagai pelaksana SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan tindakan memangkas tower BTS yang dianggap telah berdasarkan PERWAL, menunjukkan tindakan yang salah kaprah dari PEMKOT Tangsel. Sungguh naif dalam pemangkasan tower BTS tersebut ternyata SKPD mengacu kepada PERWAL yang “CACAT HUKUM” dan tidak taat aturan.

Tepatnya dikantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tangerang Selatan (13/03), saat ditemui oleh TIM TP berkaitan barang bukti Tower BTS. “Dalam APBD sudah dianggarkan untuk penebasan tower BTS, berkaitan barang bukti penebasan Tower, berupa kabel serta piringan sudah dibalikan ke PLN, Cuma bungkusnya saja, panel – panel dalamnya sudah dibalikkan tinggal luarnya saja”, ungkap Aji sebagai Staf Sarana Umum dan Usaha.

Dalam hal ini TIM TP mempunyai temuan berupa gambar hasil dari tempat barang bukti Penebasan Tower di tempat SATPOL PP Kota Tangerang Selatan. Sungguh ironis barang bukti dari Tower BTS yang diturunkan ternyata yang terlihat hanya besi – besi rangka bagian luar dan tidak lebih hanya kurang lebih satu tower saja. Di duga telah terjadi rekayasa barang bukti. Dimana semestinya Barang Bukti Tower yang diturunkan harus diperlakukan sebagai Barang Bukti, tidak boleh kurang satu mur dan bautnya sebelum dilakukan proses hukum. Dan setelah dilakukan proses hukum terhadap proveder bandel dan nakal harus ada sangsi dan aturan yang tegas. Setelah diproses hukum maka barang bukti dilakukan lelang sebagai pemasukan keuangan Kota Tangerang Selatan.

Bagi Proveder nakal dapat diberikan sanksi berupa skorsing atau diberhentikan sementara pengajuan perijinan mendirikan Tower BTS dan sampai sanksi yang terberat berupa sanksi pencabutan ijin. Pemkot tidak boleh kalah dengan provider nakal, Tindakan Pemkot Tangsel harus meminta jaminan dalam rekening yang sewaktu-waktu BP2T Kota Tangsel atas nama pemerintah dapat mencairkan jaminan atas provider yang disimpan atas rekening bersama provider dan pemerintah. Sehingga tidak perlu pemerintah menyediakan anggaran APBD buat urusan tebas-menebas Tower yang ditinggalkan begitu saja provider BTS nakal.

Pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran dari APBD yang dikumpulkan rakyat buat urusan provider nakal yang telah mengeruk keuntungan dari usaha menara BTS. Mengingat bisnis Tower BTS menjadi bisnis yang menggiurkan dan merupakan investasi jangka panjang sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dan bagi provider kecil-kecil tidak dengan mudah meninggalkan Tower nya menjadi menara tak bertuan dan mengganggu keindahan kota.

Pemerintah Kota Tangsel tidak melakukan pemborosan APBD Tahun 2015 buat urusan provider nakal dan betul-betul selektif dalam menggunakan uang rakyat. Membuat kinerja yang baik dan perencanaan yang baik mencegah pandangan miring, pemerintah di duga main mata operasi tebang menara BTS dijadikan lahan kongkalikong dengan pengusaha. Atau sebagai shock terapi ditebas lima menara BTS buat menggiring agar para pejabat yang suka main biaya izin rekomendasi diselesaikan dibawah meja yang sudah menjadi rahasia umum.

Apabila Barang Bukti Menara BTS hilang maka sudah sepantasnya pejabat terkait dilakukan pemeriksaan oleh KPK atau Kejaksaan Negeri. Karena lalai dan gagap dalam mengamankan barang bukti. Walikota yang launching bersama SETDA, KADISHUBKOMINFO, SATPOL PP harus bertanggung jawab atas hal ini. Karena merugikan negara atas APBD yang dipakai dan larinya pemasukan dari hasil lelang barang bukti.
Jangan jangan dan patut di duga alat yang milyaran hilang dan ada kesengajaan dihilangkan sehingga lepas dan luput dari lelang sehingga hasilnya raib tidak jelas serta merugikan Pemerintah Kota Tangsel. (TIM)