LPJ Dana Hibah Baru 30 Persen

Teropong Post, Tangsel,- Setelah bergulirnya dana Hibah tangsel tahun 2015, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Tangsel dan TP- UKS Tangsel yang masing-masing di usung oleh SKPD Dinas Kesehatan Tangsel bahwa Organisasi tersebut menurut Perwal No 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015, mendapat alokasi Dana hibah.

KPA sejumlah Rp 300.000,- dan TP-UKS Rp 1.000.000.000,- menurut Perwal No 1 mendapatkan dana Hibah, selain dari pada itu ada Pengurus Posyandu Seledri 1, forum Kader Posyandu, dan PMI Kota Tangerang Selatan yang sudah dicatatkan dalam perwal tersebut mendapatkan dana Bantuan Hibah.

Tidak Ayal lagi bahwa Kepengurusan KPA dan TP-UKS Tangsel, menurut Putusan Makamah Konstitusi No 98/PHP.KOT.XIV/2016 dan No 107/PHP.KOT.XIV/2016 bahwa TP-UKS diketuai oleh Ismunandar, Asisten Daerah Tangsel, dan KPA Tangsel di ketuai oleh dr Tulus Muladiyono.

Dari hal tersebut itulah kemudian menimbulkan polemik dari pengakuan dr Tulus Muladiyono, bahwa KPA bukan di ketuai oleh dirinya, ketua adalah Benyamin Davnie, wakil walikota Tangsel.

” Pembina walikota, ketua satu Kepala dinas kesehatan” tegas dr tulus. Sehubungan dengan hal tersebut pula bahwa dr tulus menjelaskan bahwa sebagai sekretaris pada saat itu, menurut pengakuannya KPA tidak mengajukan dana Hibah. ” saat pengajuan ini kan saya gak ikut” tambahnya
LIPUTAN DENGAN dr TULUS

Dengan hasil yang telah disampaikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil Investigasi Teropong Post, sungguh aneh jika hasil verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sebelum di usung kepada TAPD yang diketuai Sekertaris Daerah Tangsel, melalui proses yang seolah-olah melalui mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) faktanya dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa hal yang disebutkan “Faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan, karena tidak dapat melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku”

“Ketuanya Asda I pak Ismunandar, terus saya bendahara, sebenarnya menurut SK Walikota, pembinanya walikota, ketuanya Asda I, wakil ketua 1 Dinas Pendidikan, Wakil ketua 2 Dinas Kesehatan,Kemenag satu lagi edi wahyu, kabag kesos” ujar ibu Iin

TP-UKS, di setiap kecamatan yang ada di tangsel berjumlah tujuh yang di keluarkan untuk anggarannya masing-masing lima puluh juta rupiah, sedangkan untuk pembinaan sekolah dari mulai TK, sampai dengan SMA mendapat uang pembinaan sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Program akselerasi sekolah berjumlah dua ratus sekolah yang diselenggarakan di Universitas Jakarta (dahulu UIN), di samping itu pula untuk kegiatan lainnya adalah RAKERDA (Rapat Kerja Daerah), adapun yang ada sekolah-sekolah di Tangsel dilakukan pembinaan dari puskesmas di wilayah masing-masing.

LIPUTAN DENGAN IBU IIN

Dengan berbanding terbalik dengan hal yang disampaikan sumber dari bagian Akuntansi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, serta TP UKS yang menjalaskan kepada TP proses diawali dengan pembuatan proposal dan kelengkapan data-data yang harus dipenuhi guna mendapatkan dana Hibah 2015 nantinya.

Sehingga menurut ketua LSM LIPPN ketika dimintai keterangan TP, ini seakan perlu digali kebenarannya oleh penegak hukum dengan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana atau tidak.

“Kami masih melakukan proses investigasi, dan akan segera berkirim surat kepada masing-masing Organisasi yang disebutkan dalam perwal No1 tahun 2015” tegas Aminudin.

Laporan PertanggungJawaban masih tiga puluh persen
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah rekening belanja yang menjadi perhatian publik seiring dengan banyaknya penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hadir mengatur pengelolaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam upaya-upaya pencegahan korupsi khususnya yang berkaitan dengan agenda politik, KPK telah meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan yang tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012.

Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut.

Dari hal-hal yang terkait dengan dana hibah tersebut, penerima hibah, hingga berita ini diturunkan yang sudah menyerhakan LPJ kurang lebih baru tiga puluh persen, itu pun pihak DPPKAD tangsel sudah melayangkan surat teguran kedua kepada penerima hibah.

Seiring dengan surat himbauan tersebut pihak DPPKAD, menyetop pencairan dana hibah seiring dengan akan dilakukan pesta demokrasi pemilukada, apakah hal itu sudah sesuai dengan waktu penyetopan ditanggal 26 agustus, bersamaan dengan sejak ditetapkan para calon walikota tangsel oleh KPU. Sementara setelah di Stop yang tahap pertama, masih ada lagi pencairan tahap kedua kepada penyelenggara Pemilukada antara lain, kepada KPUD, Panwaskada, dan pengamanan Kepolisian.

“Dari tahapan keseluruhan yang ada di sini, seharusnya cair semua. Kenapa tidak cair?, kemarin itu masuk kepada tahapan pilkada, kalau misalnya mereka itu lambat mengusulkan, karena apa!, begitu masuk ke tanggal 26 Agustus, sejak ditetapkannya para calon, kami sudah tidak merealisasikan lagi” pungkas H. Oma diruang kerjanya

Pengusung bantuan hibah adalah dari SKPD, tidak serta merta bahwa pencairan dan data yang tertera dalam perwal no 1 tahun 2015, dapat dilakukan tanpa adanya pengkajian anilasa data yang diajukan. Bahwa data tersebut sudah diverifikasi dengan tahapan yang panjang. Hal lain jika di temukan dilapangan tidak sesuai dengan pernyataan dari narasumber penerima atau panitia dana hibah, TPAD. Bahwa adanya fakta bahwa organisasi itu harus memiliki kantor/sekretariat yang jelas, kepengurusan yang jelas, misi dan visi yang jelas.(Tim)