Menyingkap Tabir Dugaan Korupsi Menara (Sesi BLHD Part-2)

Teropongpost, Tangsel, – Menindak lanjuti surat konfirmasi Teropong Post tentang Menara Telekomunikasi dan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikirim kebeberapa SKPD terkait di kota Tangsel, kali ini Teropong Post kembali mendapat surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangsel.

Setelah mendapat balasan dari BP2T beberapa hari yang lalu, terdapat beberapa pertanyaan dalam surat konfirmasi yang tidak dijawab. Hal serupa terjadi kembali dalam surat balasan dari BLHD, yakni dari tujuh pertanyaan hanya ada dua jawaban.

Pertanyaan dalam surat konfirmasi

1. Dapatkah Saudara Jelaskan mengenai rekomendasi yang telah di terbitkan oleh BLHD, apakah di keluarkan rekomendasi, dari lurah, Camat, Dishubkomifo dan KKOP dengan tanggal yang sama pula untuk kepentingan penerbitan IMB atas Nama PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIAL dan mohon jelaskan titik koordinat yang berdasarkan kajian DISHUBKOMINFO?

2. Bahwa Perwal No 17 tahun 2012, lampiran 1 telah terjadi perubahan secara parsial, dan pada saat perubahan tersebut dihadiri oleh para camat, BP2T, BLHD, POLPP tertanggal 08/05/2014 dimana titik koordinat yang ganda telah dirubah, tanpa mencabut perwal No 17 tahun 2012, bagaimana anda dapat hadir dan mengamini bahwa perbuatan merubah tersebut adalah legal secara hukum tanpa mencabut perwalnya?

3. Semenjak diketahui Perwal 17 tahun 2012, bermasalah dan telah terjadi perubahan parsial merupakan penyelundupan hukum yang berakibat kepada korupsi, apa dasar saudara menerbitkan Rekomendasi BLHD atas Nama PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, tertanggal 26 Maret 2015 yang di tandatangani an Walikota Tangerang selatan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, telah terbit kurang lebih 42 IMB, apakah dimungkinkan pula dikeluarkan Kajian UPL dan UKL secara bersamaan?

4. Dapatkah anda jelaskan berdasarkan lampiran 1 yang mana, sebelum atau sesudah di ubah secara parsial rekomendasi tersebut, sebab BLHD, memiliki acuan lampiran 1 sebelum dan sesudah diubah tertanggal 08/05/2014 diruangan kepala DISHUBKOMINFO?

5. Jelaskan menurut saudara dapatkah Perijinan IMB yang selama ini diterbitkan merupakan cacat hukum karena sudah cacat hukum dimulai dari Peraturan yang mengaturnya yaitu Perwal 17 Tahun 2012, apa konsekuensi hukum yang harus saudara lakukan mengenai hal tersebut?

6. Berapakah Nilai nominal retribusi yang ada pungut per satuan rekomendasi Kepada Pengusaha PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, di duga biaya rekomendasi tersebut diatas dua puluh juta rupiah?

7. Dapatkah di katakan selama ini bahwa bangunan menara yang telah saudara keluarkan Rekomendasinya sebenarnya tidak diperkenankan dikeluarkan karena lampiran I yang merupakan cell planning bermasalah dan wajib dibatalkan IMB dan menara yang dibangun wajib di bongkar, menurut Perwal 17 Tahun 2012 pasal 36 (1)?

Jawaban surat konfirasi dari BLHD

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lngkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) menyatakan Bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup Wajib Memiliki Amdal, Pasal 34 ayat (1) menyatakan Bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Termasuk Dalam Kriteria Wajib Amdal Sebagai Mana Dimaksud Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UPL-UKL serta Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Wajib Dilengkapi UKL-UPL Sebagaimana Dimaksud Pasal 34 ayat (2) Wajib Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

2. Berdasarkan hasil penapisan bahwa menara Telekomunikasi dilengkapi battery yang memiliki kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga menara Telekomunikasi wajib memiliki UKL-UPL.

Dari tujuh pertanyaan hanya dua yang dijawab, hal ini menimbulkan tanda Tanya besar dan harus dilakukan penelusuran secara mendalam terkait dugaan korupsi menara Telekomunikasi di Kota Tangsel.

Telah diketahui bahwa dugaan korupsi semakin jelas dimulai dari Perwal 17 Tahun 2012 yang bermasalah, terdapat Kajian fiktif serta penerbitan IMB terhadap 41 titik bangunan menara yang telah secara jelas dibahas dalam “Menyingkap Tabir Dugaan Korupsi Menara (Sesi BP2T Part-1)” yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2016 lalu. (TIM)