Menyingkap Tabir Dugaan Korupsi Menara (Sesi BP2T-part 1)

Teropong Post, Tangsel,-Melalui surat konfirmasi redaksi Teropong post, kepada Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) (15/3), dengan sembilan pertanyaan yang dilayangkan ternyata hanya tujuh point yang terjawab oleh BP2T, ini merupakan tabir yang harus di ungkap terhadap dugaan korupsi yang terjadi pada perijinan menara Bersama BTS.

Temuan investigasi Teropong post (TP), bahwa telah terbit empat puluh satu IMB menara atas tanggal dan nama perusahaan yang sama. Hal ini tentu membuat tercengang dan mungkin harus dilakukan investigasi lebih lanjut, bagaimana proses penerbitan IMB itu terjadi. Berdasarkan Jawaban Wawancara Ekslusif Teropong Post kepada Walikota Tangerang Selatan (3/6/2014), terbitnya empat puluh satu IMB milik perusahaan PTI adalah pendatang baru di Tangerang Selatan. Diduga Kuat ada unsur KKN didalamnya, sehingga harus ada kekuatan super dalam kalangan birokrasi Tangerang selatan yang sanggup untuk memuluskan kegiatan Proses Terbitnya IMB Menara ini.

Hal ini Tim Investigasi Teropong Post, melihat benang merah dari masing-masing SKPD yang terkait dalam syarat penerbitan IMB. Sehingga segala dugaan yang mengatur dalam Perwal 17 tahun 2012 terutama lampiran satu menjadi alat pembenaran dalam upaya terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sistemik, semenjak dilahirkan Perwal 17 tahun 2012 sudah menjadi hal yang ilegal, dikarenanakan diduga terdapat kajian fiktif, serta sudah dilaksanakannya niat melakukan perubahan review cell planning berdasarkan surat yang dilayangkan KADISHUBKOMINFO kepada Teropong Post (7/04/2014)

Pertanyaan Konfirmasi Teropong Post dan Jawaban BP2T
1. Bahwa telah diterbitkannya IMB atas Nama PTI tertanggal 26 Maret 2015 yang di tandatangani an Walikota Tangerang selatan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, telah terbit kurang lebih 41 IMB dengan nama perusahan yaitu PTI dan tanggal yang bersamaan, nomor IMB berurutan bagaimana ini bisa terjadi?, dari penjelasan BP2T adalah Bahwa perizinan dan rekomendasi menara telekomunikasi telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan.

Sehingga tanpa memperhatikan lampiran 1 (satu) dari peraturan Walikota No 17 tahun 2012 tersebut, serta lampiran satu yang di rubah secara parsial tanpa mencabut terlebih dahulu peraturan tersebut, yang telah diselenggarakan di ruangan KADISHUBKOMINFO yang telah mensosialisasi kepada Pihak yang terkait, dari mulai camat, BP2T, BLHD, Satpol PP atas perubahan lampiran secara parsial, diduga kuat terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan dari pengajuan PTI tidak sesuai dengan lampiran tersebut, sebagai contoh untuk new site di Kecamatan pamulang, hanya satu titik koordinat yang di rekomendasi, faktanya PTI telah mengantongi rekomendasi dari DISHUBKOMINFO sebanyak tujuh rekomendasi yang diduga kuat tidak masuk dalam cell planning perwal 17 tahun 2012, serta pengajuan lain oleh PTI untuk Wilayah Kecamatan lain.

2. Dapatkah Saudara Jelaskan mengenai rekomendasi yang telah di terbitkan oleh DISHUBKOMINFO, BLHD, KKOP, apakah di keluarkan rekomendasi dengan tanggal yang sama pula untuk kepentingan penerbitan IMB atas Nama PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIAL dan mohon jelaskan titik koordinat yang berdasarkan kajian DISHUBKOMINFO? Bahwa penyedia menara telekomunikasi pada saat membangun menara wajib memiliki Rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, IMB dan izin Gangguan jika menggunakan genset. Hal ini tertuang pada pasal 23 Perwal No.17/2O12.

Diduga kuat ada hal lain yang disembunyikan mengenai rekomendasi dari masing-masing SKPD terkait tidak di jelaskan tanggal rekomendasi yang di keluarkan serta titik koordinat yang diajukan PTI yang menjadi acuan dari dikeluarkan Rekomendasi DISHUBKOMINFO apakah berdasarkan lampiran 1 perwal 17 Tahun 2012. Dijelaskan bahwa zona Cell Planning dalam lampiran 1 dalam satu titik koordinat dapat dibangun empat menara dengan zona 200 meter.

3. Bahwa Perwal No 17 tahun 2012, lampiran 1 telah terjadi perubahan secara parsial, dan pada saat perubahan tersebut dihadiri oleh para camat, BP2T, BLHD, POLPP tertanggal 08/05/2014 dimana titik koordinat yang ganda telah dirubah, tanpa mencabut perwal No 17 tahun 2012, bagaimana anda dapat hadir dan mengamini bahwa perbuatan merubah tersebut adalah legal secara hukum tanpa mencabut perwalnya? Bahwa Salinan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan ljin Mendirikan Bangunan di BP2T Kota Tangerang Selatan.

Bahwa BP2T terlihat jelas enggan menjelaskan bagaimana perubahan itu legal secara hukum atau tidak, sehingga tetaplah yang menjadi acuan pihak BP2T seolah pihak DISHUBKOMINFO yang tetap memiliki kewengangan sekalipun lampiran 1 perwal tersebut sudah di sampaikan kepada masing-masing SKPD dan diduga memiliki syarat unsur kepentingan walaupun diketahui tidak masuk dalam cell planning. Selayaknya BP2T dapat pula menolak rekomendasi DISHUBKOMINFO, jika berdasarkan lampiran 1 yang telah di sosialisasikan di ruangan KADISHUBKOMINFO titik cell planing yang yang diajukan tidak terdapat pada Lampiran 1.

4. Semenjak diketahui Perwal 17 tahun 2012, bermasalah dan telah terjadi perubahan parsial merupakan penyelundupan hukum yang berakibat kepada korupsi, apa dasar saudara menerbitkan IMB atas Nama PTI, tertanggal 26 Maret 2015 yang di tandatangani an Walikota Tangerang selatan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, telah terbit kurang lebih 42 IMB? Bahwa terkait penerbitan IMB Menara Telekomunikasi a.n PTI yang Saudara tanyakan, perlu kami informasikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan ditempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dapat diberikan lMB.

Sudah Jelas bahwa pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pihak BP2T diduga tidak sampai kepada pemeriksaan Pengajuan titik koordinat IMB menara, walupun dilakukan pemeriksaan dan tidak masuk kedalam titik cell planning, maka BP2T diduga berasumsi lain bahwa bukan kewenangan untuk menolak Rekomendasi Cell Planning dari KADISHUBKOMINFO. Sehingga menjadi hal yang mubazir saja dilakukan sosialisasi perubahan cell planning yang tanpa melakukan pencabutan PERWAL 17 Tahun 2012 di ruangan KADISHUBKOMINFO, dengan mengenudang SKPD terkait dalam penerbitan IMB menara.

5. Bahwa Perwal No 17 tahun 2012 menjelaskan TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA TANGERANG SELATAN.disebutkan dalam Bab VII Perijinan dan Rekomendasi Menara, pasal 23 sampai dengan pasal 24, menurut saudara dapatkah anda menolak perijinan tersebut tanpa adanya dasar pasti secara hukum untuk tidak menerbitakannya, apa alasan saudara untuk tetap menerbitkan IMB tersebut, diduga ada kepentingan yang sangat luar biasa dari penerbitan IMB ini? Bahwa atas jumlah IMB an. PTI yang Saudara tanyakan pemohon sudah melengkapi Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika untuk setiap permohonan sebagai berikut Surat Rekomendasi No. 555/2I40/Kom, Tanggal 15 Desember 2O14 Sampai dengan Surat Rekomendasi No.555/2122/Kom Tanggal 15 Desember 2014.

Adapun IMB yang telah di keluarkan oleh BP2T, terkesan diduga enggan untuk dilakukan pembatalan IMB yang dikeluarkan. Bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Perwal 17 tahun 2012, dapat dilakukan pembatalan apabila unsur dalam proses pembatalan terpenuhi. Senada dengan itu pula dijelaskan dalam jawaban BP2T, bahwa rekomendasi dari DISHUBKOMINFO dikeluarkan rekomendasi pada tanggal yang sama, hal inilah yang kemudian akan terlihat apakah di BLHD untuk rekomendasi di keluarkan tanggal yang sama, dan mungkin sedikit menjadi terasa aneh jika di keluarkan rekomendasi di masing-masing Kecamaan dan kelurahan di keluarkan tanggal yang sama atau tidak. Untuk pembuktian hal tersebut, redaksi teropong post masih melakukan investigasi.

6. Dapatkah anda jelaskan berdasarkan lampiran 1 yang mana, sebelum atau sesudah di ubah secara parsial rekomendasi tersebut, sebab BP2T, memiliki acuan lampiran 1 sebelum dan sesudah diubah tertanggal 08/05/2014 diruangan kepala DISHUBKOMINFO? Bahwa penomoran dan penanggalan penerbitan IMB dilakukan setelah pemohon memenuhi pembayaran retribusi sesuai Surat Ketetapan Rertribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan atas objek retribusi yang dimohon. Oleh karena itu waktu penerbitan SK IMB yang Saudara pertanyakan dapat bersamaan, hal tersebut dimungkinkan jika pemohon melakukan pembayaran SKRD terutang tersebut hampir/bersamaan.

Setelah diketahui dan menjadi temuan Redaksi Teropong Post di tahun 2014, bahwa Lampiran 1 bermasalah, terdapat kegandaan titik koordinat, dan dirubah lampiran satu tersebut tanpa dicabut terlebih dahulu perwal 17 tahun 2012, serta perwal tersebut ternyata mendorong pula untuk diterbitkan kembali sebanyak empat puluh satu IMB baru milik PTI, oleh BP2T diduga bahwa penerbitan IMB ini merupakan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dimulai dari Walikota ,SKPD terkait ,Kecamatan dan Kelurahan yang ikut serta mengeluarkan rekomendasi IMB tersebut.

7. Jelaskan menurut saudara dapatkah Perijinan IMB yang selama ini diterbitkan merupakan cacat hukum karena sudah cacat hukum dimulai dari Peraturan yang mengaturnya yaitu Perwal 17 Tahun 2012, apa konsekuensi hukum yang harus saudara lakukan mengenai hal tersebut? Bahwa terkait dengan penjelasan titik koordinat menara telekomunikasi yang tertuang dalam Rekomendasi Dinas dan terkait perubahan atas kajian cell planning, sebaiknya Saudara dapat menghubungi Dinas teknis terkait.

Dari jawaban terakhir dari sembilan pertanyaan Konfirmasi Teropong Post, bahwa perihal adanya perubahan secara parsial yang disosialisasikan di ruangan KADISHUBKOMINFO, penjelasan secara keseluruhan bukanlah menjadi tanggung jawab BP2T, seolah BP2T hanya sebagai pelaksana teknis untuk penerbitan IMB dengan segala konsekuensi hukum, yang akan timbul. Dua pertanyaan lainnya yang tidak dijawab adalah sebagai berikut:

8. Dapatkah di katakan selama ini bahwa bangunan menara yang telah saudara keluarkan IMB-nya sebenarnya tidak ada Ijinnya karena lampiran I yang merupakan cell planning bermasalah dan wajib dibatalkan IMB dan menara yang dibangun wajib di bongkar, menurut Perwal 17 Tahun 2012 pasal 36 (1)?

9. Mohon dijelaskan tercantum dalam KEPWAL tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tidak dicantumkan secara jelas pada sub judul Mengingat Perwal no 17 tahun 2012, hanya secara tersirat pada sub judul Memperhatikan Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan poin 4, bahwasanya dalam rekomendasi kepala dinas perhubungan dijelaskan berdasarkan Perwal 17 Tahun 2012, mengapa ini bisa terjadi ?

Pelaksanaan dari semua penerbitan IMB Menara, dari yang belum dan sudah dikeluarkan IMB selama dari mulai tahun 2012 diharapkan menjadi perhatian dari penegak hukum, untuk segera memeriksa dari mulai Walikota, sampai dengan pihak yang terkait atas dugaan tindak pidana korupsi yang diamanatkan lewat Undang-undang antara lain. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); (TIM)