Mobil yang di kendarai awak media di rampas matel-polsek cisarua tolak laporan.

Teropongpost, Bogor,– Perampasan kendaraan di jalan terjadi lagi dengan gaya premanisme oleh 20 orang eksternal yang di sebut matel ( mata elang ) telah merampas paksa kendaraan yang di tumpangi 4 orang awak media yang akan meliput acara di puncak Bogor. Hal tersebut merupakan hal tentu saja perbuatan pidana, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran/ cicilan.

Pengambilan Motor dilakukan oleh Debt kolektor dijalan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tindak pidana yakni Perampasan dapat dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Bahwa kendaraan cicilan adalah milik yang tertera sesuai dengan STNK,Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan lewat pengadilan perdata dan bukan lewat penagih utang. Itu sebabnya, polisi pun dilarang ikut campur dalam kasus perdata.


Dengan cara memaksa para matel ( mata elang ) tersebut membawa kabur satu unit mobil xenia warna putih milik asep warga parung,lalu para korbannya di telantarkan begitu saja di pinggir jalan raya puncak cisarua,sebagian awak media melaporkan ke polsek terdekat yaitu polsek cisarua namun di tolak.jumat(24/4).

Salah seorang yang merampas mobil tersebut bernama JM,dan aparat setempat sempat menelepon matel yang berinisial JM,diduga petugas kepolisian yang berinisial YN kenal pada salah satu matel tersebut.Salah satu penumpang korban yang ada di dalam mobil tersebut mengatakan pada awak media lainnya” saya melaporkan kejadian perampasan mobil di polsek setempat yaitu polsek cisarua ternyata di tolak lalu saya di arahkan ke polres cibinong,sedangkan polres jauh dari kejadian wajar saya melaporkan hal ini ke polsek cisarua yang mana tempat TKP di daerah cisarua” ujar Rahmat.

Telah disebutkan secara lugas dalam Perkap No 8 tahun 2009, bahwa setiap anggota POLRI di larang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah.

Di dalam UU No.8 tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan konsumen itu sudah jelas.Bripda Yani mengatakan ” saya hanya bawahan pak tidak bisa memutuskan masalah ini,jadi bapak silahkan saja buat laporan ke polres cibinong” pungkasnya.(RH)