PECAT DUA NOTARIS

Bandung, Teropong post,- Dengan acuan kepada UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) UU no. 30 tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 49/PUU-X/2012, tertanggal 28 Mei 2013, dengan amar putusan Mk membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah ( MPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 66 ayat satu UU no 30 tahun 2004. Dengan kata lain, untuk kepentingan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat memanggil notaris beserta alat bukti yang melekat tanpa persetujuan MPD.

Bahwa perubahan atas undang-undang tersebut dimaksudkan

Bahwa pihak pembeli sudah mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan draft AJB, PERIKATAN JUAL BELI, KUASA JUAL DAN PENGAKUAN HUTANG, bahwa draft tersebut direncanakan diawali oleh mafia tanah bekerjasama dengan dua notaris, memanfaatkan pengetahuan dari penjual yang sakit keras dan persetujuan istri yang tidak mengerti bahasa hukum yang melekat di dalamnya.

Bahwa dengan adanya dua notaris tersebut di hadapan penjual, penjual hanya mengetahui hanya satu notaris kabupaten Bandung Mike Mardiana, SH, M.kn, beserta pegawainya irvi, bersama Aldo, Dayat serta Edis telah datang ke rumah penjual untuk melakukan pembayaran uang muka dua milyar, diketahui oleh notaris mike.

Naif bahwa pihak penjual hanya di iming-iming jika menandatangani sejumlah uang yang dianggapnya sebagai pelunasan hanya sebatas formalitas, dan berjanji akan mengembalikan sertifikat, jika pelunasannya tidak dilakukan di bulan desember 2014.

“saya di iming-iming, jika saya tanda tangan sejumlah uang pelunasan yang hanya formalitas, jika pembeli tidak melunasi di bulan desember sertifikat akan kembali berserta uang muka hangus”, ujar hj euis selaku penjual

Bahwa pihak pembeli pun yang bernama Aditya belum pernah bertemu dengan penjual. Sehingga di benak penjual tanpa di berikan pengatahun hukum berkaitan dengan proses jual beli oleh notaris, penjual di mintakan tanda tangan di kwintansi bahwa tanah tersebut telah di bayar lunas, dan perikatan jual beli dengan lunas sesuai degan bunyi pasal 1 dalam perikatan jual beli yaitu “jual beli tanah berikut bangunan tersebut diatas telah di tetapkan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan harga Sembilan milyar rupiah jumlah uang mana sebesar Sembilan milayar telah di bayarkan oleh pihak kedua, kepada pihak pertama sebelum penandatangan akta ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut diatas oleh pihak pertama dari pihak kedua, para pihak menyatakan akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya.

Bahwa hal tersebut menurut pengakuan dari penjual bahwa bukti kwintansi, dilakukan dengan di bawah tekanan dan janji-janji. Jika tidak dilakukan hal demikian untuk melakukan AJB maka pihak pembeli meminta uang muka tersebut secara utuh kepada penjual melalui bahasa yang di sampaikan oleh mediator pembeli yang bernama rivaldo cs. Jelas dengan keadaan yang sebenarnya bahwa Rivaldo cs sendiri telah meminta uang jasa sebagai mediator dengan uang muka tersebut, diawal pembayaran uang muka yang pertama yaitu sebesar satu milyar.

Yang seharusnya uang muka adalah hak penuh dari penjual, dimana uang muka adalah hanya sebatas keseriusan pihak pembeli untuk melunasi dari harga yang disepakati. Ini diduga merupakan trik di awal untuk dapat menekan segala tidakan selanjutnya kepada penjual untuk memuluskan dugaan penipuan yang telah terjadi Atas sudah selesainya Akte Jual Beli.

Draft-draft

Dengan pengetahuan hukum yang tidak miliki oleh penjual, pembeli melakukan hal-hal pembenaran bahwa niatan untuk melakukan ini merupakan suatu pembenaran untuk melancarkan niatannya bahwa kegiatan untuk memberikan draft yang antara lain kuasa jual, pengikatan jual beli, dan AJB merupakan dan Pengakuan hutang merupakan suatu kesatuan.

Tentu saja dengan draft itu merupakan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan juga oleh notaris yang ingin bekerjasama dengan pembeli dan mediator yang selalu di wakili dengan Novri Eka Rivaldo Cs dengan berpihak untuk melakukan niat jahat dengan mengelabui dan memanfaatkan pengetahuan penjual yang tidak mengerti.

Sangsi dalam undang-undang jabatan Notaris

Sangsi terhadap notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu:

Pertama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 UUJN, yaitu jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), huruf I,k, pasal 41, 44, 48,49,50,51,52 jika ketentuan sebagimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Kedua sebagaimana yang tersebut dalam pasal 85 UUJN, yaitu jika notaris melanggar ketentuan pasal 7, 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, pasal 17, 20, 27, 32, 37, 54, 58, 59 dan atau 63 maka notaris akan dijatuhi sangsi berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Sidang MPD Kota Bandung

Sebelum dilaksankan sidang MPD pelapor yaitu penjual telah melakukan pemblokiran ke BPN Kota Bandung, setelah dilakukan pengecekan kepada notaris mike mardiana puspitasari, SH, M.Kn (notaris Kab. Bandung) di alamat kantornya di Jalan Tamblong No 25, Kota Bandung. yang sebelumnya pelapor menyambangi kantornya juga di jalan bojong koneng, kabupaten bandung yang pada saat itu kosong selama dua tahun. Setelah diketahui oleh pelapor bahwa proses AJB sudah selesai dan sudah dinomeri.

Pasalnya, untuk mecegah tindakan balik nama oleh notaris yang di duga kuat melakukan pelanggaran berat. Dengan adanya dua notaris yang berkecimpung dalam proses dugaan penipuan kepada penjual, antara lain notaris Mike Mardiana, SH, M.Kn. dan notaris Hikmah Apriliani Rezeki, SP.1.

Berdasarkan surat yang dilayangkan MPD kota Bandung kepada Pelapor sidang kode etik notarispun diselenggarakan di pusat pemerintahan kota Bandung, bertempat di ruang rapat Asisten Daerah bidang pemerintahan Jl. Wastukencana No 2 Bandung (28/10). Untuk kali pertama di sidangkan untuk notaris Hikmah Apriliani Rezeki, SH, Sp.1 sebagai terlapor.

Selama berjalannya sidang tersebut pelapor menemukan hal-hal yang dirinya tercengag hebat kita terlapor membacakan perikatan jual beli, di hadapan ketua dan anggota sidang.

” sungguh luar biasa surat perikatan jual beli tersebut isinya sama persis dengan draft yang pelapor miliki, jelas ini memang sudah di rencanakan jauh-jauh hari, satu katapun tidak ada yang meleset dalam kalimat perkalimat,” tegas Heri

Sejalan dengan itu pula notaris Hikmah menjelaskan bahwa kali pertama pula bertemu dengan pelapor dalam sidang etik ini, selama proses pembuatan AJB, bahwa tandatangan AJB itu dilakukan oleh notaris Mike mardiana puspitasari menghadap penjual di kediamannya.

Namun notaris Hikmahpun melakukan pembelaan dengan menjelaskan bahwa sudah ada kuasa jual, sehingga tidak perlu bertemu dengan penjual untuk diminta tandatangan AJB yang telah di buatnya.

Dengan dasar Perikatan jual beli yang dilakukan notaris mike mardiana maka di teruskan untuk membuat akta Jual Beli (AJB) oleh notaris Bandung Hikmah Apriliani Rezeki, SH, SP 1. Dan melaksanakan tugas sebagai PPAT, sehingga sudah sempurnalah perbuatan Akte Jual Beli yang dilakukan hikmah yang menurut keterangannya dilakukan atas dasar Perikatan Jual beli, kuasa Jual, serta bukti kwintansi yang semua itu sudah direkayasa.

Sampai berita ini diturunkan bahwa MPD kabupaten bandung untuk keterkaitan notaris Mike Mardiana, belum terbentuk sehingga akan dilakukan proses persidangan oleh MPW

Bahwa dengan dasar pasal 71 huruf e memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

 

Dengan dasar itulah seharusnya pihak MPW sudah harus segera menyidangkan notaris mike mardiana, bahwa sidang MPD kota bandung telah lebih dari 30 hari. Agar kepastian hukum untuk pelapor ini menjadi dasar keadilan yang sudah dirugikan akibat perbuatan notaris-notaris ini. (tim)

 

 

Hikmah Apriliani Rezeki, SH, SP 1, dan Mike Mardiana, SH, M.kn

Rivaldo Cs

Suasana kantor Mike mardiana ketika tim TP datang,