Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Jalan Di Jl. Wisanggeni Kel. Pondok Benda, Tangsel Diduga Adanya Kongkalikong Dari Pihak Pelaksana Dan Pengawas

foto jadi (3)

Teropongpost, Tangsel.-Jalan beton saat ini relatif cukup populer digunakan di jalan-jalan di Ibukota maupun di Daerah-Daerah, karena jalan beton tersebut lebih kuat, awet dan bebas perawatan. Namun Seperti diketahui, peningkatan infrastruktur proyek jalan beton seringkali dijadikan oleh oknum nakal sebagai lahan untuk merauk keuntungan. Terlihat dengan tidak adanya tranparansi kepada masyarakat dalam setiap pembangunan peningkatan infrastruktur jalan, khususnya di Tangsel.

Seperti yang terjadi di Jalan Wisanggeni, Komplek Reni Jaya RW.17 Pondok Benda, yakni Tanpa Papan Proyek dan dibiarkan terbengkalai sehingga menimbulkan keresahan warga.

Menurut kesaksian warga yang enggan menyebutkan nama, “Enggak ada besinya ini, begitu aja langsung dicor, semua jalan sini gak pakai besi, papan proyeknya enggak ada”, ucapnya, minggu (06/08)

Dalam pantauan tropongpost, bahwa papan bakesting tertanam, sehingga dalam pengecorannya cenderung lebih tipis dari yang telah ditentukan. Selain itu, Ketebalan B 0 (B nol Red) tidak sampai 5 cm, Padahal minimum 5 cm, K (Kadar Red) beton tidak pernah diberitahukan. Hal seperti ini diduga kuat adanya kecuranagan dalam pengadaan proyek tersebut.

Setelah dimintai konfirmasi melalui sms, Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air (DBMSDA) tidak memberikan penjelasan, hanya menjanjikan proyek akan segera diselesaikan. Namun, sampai berita ini turunpun proyek tersebut masih dibiarkan terbengkalai.

Jalan merupakan salah satu aspek penting dari Kebutuhan masyarakat, karena dengan ketersediaan jalan yang memadai akan dapat mempengaruhi perkembangan di bidang yang lainnya, seperti bidang perekonomian. Dengan adanya jalan yang memadai, maka akan dapat membuka akses usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pihak pelaksana proyek dan pengawas diduga melakukan kongkalikong dalam hal ini, Sehingga ada indikasi kuat korupsi. Pemerintah harusnya lebih peka dalam menyikapi hal ini dan memberi tindakan yang tegas bagi oknum-oknum tersebut. (Tim)