Penegakan Hukum KPPU terhadap Putusan Kasasi MA perkara Kartel Motor Skutik yang ditolak

Teropongpost, Tangsel, – Kamis, 09 Mei 0219. KPPU menggelar Konferensi Pers mengenai Perkara kartel pasar Motor skutik 110-125 cc di Indonesia. Antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) memasuki tahap baru. Pasalnya, kasasi yang diajukan keduanya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Acara tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Mang Engking BSD Tangsel,

Mengutip dari situs resmi MA, Senin (29/4) ini MA menegaskan menolak kasasi tersebut. Adapun putusan ini diketok pada 23 April lalu. Perkara dengan No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 ini diadili oleh ketua Majelis Yakup Ginting dengan anggota Ibrahim dan Zahrul Rabain.

Putusan MA ini menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017 silam. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga sudah menolak lebih dahulu permintaan peninjauan putusan KPPU ini dari Yamaha dan Honda. Kendati demikian disinyalir KPPU tidak mengetahui adanya kesepakatan usaha antara Honda dan Yamaha.

Atas hal ini, Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan MA ini.
“Ya pasti kami mengapresiasi. Putusan KPPU ini menunjukkan kami memutuskan perkara tidak main-main, jelasnya pada Pewarta.

Menanggapi hal tersebut, M.Rizal anggota BPKM pusat, menjelaskan pihaknya menghormati putusan MA ini. Jika benar, AHM akan mengambil langkah hukum berikutnya.
“Karena hingga saat ini pihak AHM belum menerima salinan putusan MA dan baru tahu dari media. Yang pasti kami menolak tuduhan KPPU telah melakukan kartel dengan mengatur harga dengan pesaing kami,” ungkapnya

Dikatakan lagi, bahwa selama ini pihak Honda (AHM) menurutnya sepihak telah bersaing di pasar secara adil (fair) dan dalam persaingan yang adil ini mustahil terjadi pemufakatan untuk mengatur harga.

Fakta di pasar, AHM bersaing ketat dengan terus mengeluarkan beragam model dan varian produk baru untuk memenuhi keinginan konsumen.
“Dan dalam menjalankan bisnisnya harusnya mematuhi perundangan yang berlaku dengan tidak merugikan pihak lain serta konsumen,” pungkasnya.(Tini/Arga)