PENGURUSAN IMB DI TANGSEL SOP WAKTU PENGERJAAN “MOLOR”

Tangsel, TP,- Berhubungan dengan surat yang dilayangkan oleh redaksi Teropong Post (TP), yang berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur dari pelayanan Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BP2T), bahwa hal ini merupakan hal yang sangat terpenting untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya masyarakat dalam memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.

Bahwa soft lounching (21/4) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan dalam satu tempat bagi masyarakat. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan kepastian waktu serta biaya, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Tentu ini merupakan terobosan belum maksimal keadaannya dengan yang sebenarnya. Pasalnya dari pengaduan ke meja redaksi bahwa pengurusan IMB Menara yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), dari masing-masing perwakilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada tidak sepenuhnya sudah menjalankan kegiatan yang sudah di sediakan di kantor BP2T.

Sebut saja untuk di IMB Menara, masih harus melakukan kegiatan untuk rekomendasi di kantor Dishubkominfo, bahkan untuk meja yang disediakan selalu kosong. Sehingga ini membuat kepastian bergulirnya waktu akan tetap molor. Mungkinkah ini akan berjalan dengan baik, tentu ini harus di barengi dengan SDM yang mempunyai kapabilitas yang teruji, untuk dapat melayani masyarakat untuk mengurus perijinannya. Hanya beberapa SKPD Saja yang sudah melakukan kegiatan perwakilan di BP2T untuk penerbitan rekomendasi yang di butuhkan oleh masyarakat untuk kelengkapan perijinan di BP2T ini.

Terkait dengan Perwal No 17 tahun 2012 dan perda No. 14 tahun 2011 tidak menjelaskan tentang SOP IMB Menara dapat dikerjakan dalam berapa kurun waktu. Memang hal yang dijaskan tentang flow chart pengurusan ijin bisa dikatakan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Dijelaskan bahwa jawaban dalam surat kepada redaksi TP “Jika memang persyaratan telah lengkap dan benar maka prosesnya akan sesuai dengan SOP yang ada. Pada keyataannya beberapa waktu lalu setelah data masuk untuk diproses sehingga mendapatkan tanda terima bukti pengurusan imb, setelah beberapa waktu lamanya proses tersebut terkendala dengan adanya data yang harus di lengkapi kembali.

Terasa aneh jika dalam proses berjalannya proses perijinan masih saja ada kekurangan data padahal ini dinyatakan bila data tidak lengkap tidak dapat diproses untuk perijinannya. Bahwa dari jangka waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam surat jawaban kepada redaksi TP, dinyatakan tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Kepastian untuk lamanya pengurusan perijinan sangat dinantikan oleh masyarakat adalah tepat waktu, tanpa mengurangi berbagai alasan berkaitan dengan persoalan teknis birokrasi yang panjang. Apakah akan tercapai PTSP dan PTSA jika aparatur pemerintahan BP2T tidak sigap, cermat dan cekatan dalam proses perijinan.

Mustahil rasanya jika kemampuan SDM yang ada masih saja, tidak didukung dengan kecakapan dalam melayani masyarakat, karena birokrasi yang di ciptakan telalu panjang, sehingga masyarakat selalu menanyakan keberadaan proses perijinan, dengan tujuan agar cepat terselesaikan. Bentuk kesadaran masyarakat ini yang nota bene akan menambah PAD kota Tangsel seharusnya harus di bina dengan pelayanan yang baik dan tepat waktu.

Di hal ini sehubungan dengan dengan perda no 14 tahun 2011 bab IV pasal 5 ayat 2 huruf g disebutkan bahwa “ Walikota menerbitkan IMB setelah pemohon membayar retribusi” dijaskan oleh BP2T kepada redaksi adalah “ IMB tersebut dapat diambil atau diserahkan kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi”. Interprestasi makna dari kalimat perda diterjemahkan demikian tentu sudah menyalahi, seoalah-olah bahwa pada kenyataanya pemohon menunggu walikota menerbitkan IMB setelah itu pemohon dapat membayar retribusi.

Kemudian untuk hal berkaitan dengan menara adalah bahwa BP2T membenarkan “bahwa yang tersebut di dalam perturan bersama tersebut benar adanya dan yang dilakukan oleh BP2T selama ini berpedoman terhadap aturan dan ketentuan yang ada. Jika memang persyaratan telah lengkap dan benar maka prosesnya akan sesuai dengan SOP yang ada”. SOP yang dimaksud adalah peraturan bersama menteri dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009, pasal dua belas ayat tiga disebutkan “ Ijin mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak dokumen dan atau dokumen rencana teknis disetujui”

Bukan rahasia umum, dugaan bahwa pengaduan masyarakat panjangnya birokrasi menyebebakan munculnya benih pungli atau gratifikasi, dari meja kemeja agar proses dapat dilakukan dengan cepat.

Di lain pihak tumbuh suburnya pembangunan Telekomunikasi di Tangsel dalam hal ini investor, mengalami kendala sehingga iklim bisnis dan pertubuhan kota berpengaruh, tidak harmonis dengan kenyataan yang ada, “Ingin punya ijin dipersulit, padahal kami akan memasukan uang ke negara” ujar salah seorang yang tidak ingin disebut namanya. (hr)