Pengurusan Perijinan sangat dekat dengan gratifikasi

Teropongpost, Opini – Ketika pendongkrakan Pendapatan Asli Daerah di atur melalui perundang-undangan,surat keputusan, peraturan pemerintah sampai kepada peraturan di walikota, sehingga diperlukan pakem-pakem yang harus ada dengan ketentuan yang di gariskan oleh aturan yang ada. Semisal Yani (ilustrasi), yang sedang mengurus perijinan mendirikan Banguanan membuat dirinya merasa gundah gulana, “masukin duit aja untuk pemerintah kesannya ribet gini mas, masih di kerjaiin juga lagi dengan biaya siluman yang bukan retribusi sebut saja sebagai pelicin agar urusan lancar”

Di negara maju sudah memikirkan mengenai pelaksanaan retribusi dengan cara teknologi, yang kemudian secara sistematis pula pelayanan menjadi cepat, tepat dan terkontrol. Lain halnya dengan hampir di seluruh Indonesa mengenai birokrasi untuk pengurusan perijinan memakan waktu yang cukup lama. Sistem sudah di buat sedemikian rupa, tetap saja human eror, menjadi kendala yang cukup berarti, demi arti gratifikasi, sogok, atau suap. Membuat insfrastruktur perijinan membutuhkan biaya mahal, itu juga persoalan, oknum human eror juga persoalan. Di butuhkan kearifan dan kebijakan yang tepat untuk mengurangi menjadikan lahan gratifikasi atau suap merajalela.

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”
Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001.

Standar Oprasional Prosedur pun masih dapat di siasati. Ini tinggal kemauan instansi pemerintahnya ataupun kebijakan yang apakah mau jujur secara berkeadilan, baik dari sisi pemerintah atau masyarakat. Sering kali masyarakat memahami bahwa keadaan yang tidak jujur dari aparatur pemerintah menjadikan kondisi yang mau tidak mau harus di fasilitasi dengan dengan suap. Sehingga dari hal yang berkaitan dengan retribusi harus dibutuhkan biaya ekstra yang tidak sedikit. Biaya ekstra itu variatif jumlah nominalnya, kemudian jumlah nominal jika sudah masuk amplop jika di rasa kurang, maka urusan yang sedang dituju menjadi lama dan tidak beres. Bahkan kalimat frontal sering hadir dalam hal suap, “ kurang ini pak, ini kan masih harus di bagi lagi dengan yang lain, supaya urusan bapak/ibu lancar” ini lah kalimat yang sering terlontar dari aparatur pemerintahan. Jalan buntu rasanya jika uang di kocek kurang memadai, sehingga harus menunda kembali pekerjaan yang seharusnya selesai.

Bahkan lembaga ombudsman sudah melakukan pula upaya investagasi di berbagai daerah, Kepala Daerah yang dimaksud adalah Walikota Jakarta Timur, Walikota Jakarta Selatan, Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Depok, Walikota Bekasi dan Bupati Bekasi. Terhadap rekomendasi yang di keluarkan BPLHD, untuk upaya perijinan. Temuan lembaga Ombusman adalah terkait dengan Peringatan ini diberikan setelah Ombudsman dalam investigasinya menemukan pungli yang bernilai ratusan juta di sembilan daerah itu kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupaan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

“Bupati dan walikota agar melakukan kajian dan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan penertiban izin rekomendasi UKL-UPL yang diselenggarakan BPLHD,” ujar Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dalam jumpa pers di kantornya, beberapa waktu lalu. Jika temuan ini tidak diindahkan maka Ombudsman akan berkoordinasi dengan penegak hukum seperti Kepolisian RI dan KPK dalam rangka tindakan pro justicia terhadap oknum yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan pungli. Tentu celah untuk tidakan gratifikasi, pungli atau apasaja sebutannya, tidak tertutup kemungkinan akibat dari kejahatan korupsi yang sudah sistemik, persyaratan perijinan yang membutuhkan rekomendasi dan dokumen yang membutuhkan rangkaian yang panjang. Sudah saatnya produk hukum juga perlu di kaji ulang berkaitan dengan persyaratan yang panjang kemungkinan munculnya gratifikasi atau pungli.

Jakarta, 3 Maret 2014