DIDUGA “TITIS” SELAKU DISTRIBUTOR BUKU BEKERJASAMA DENGAN KEPALA SEKOLAH DALAM PRAKTEK JUAL BELI BUKU, ORANG TUA MURID MENANGGUNG BEBAN.

lll

Teropongpost. Tangsel- Tahun ajaran baru bagi siswa SD, SMP dan adanya kurikulum tahun ajaran 2006 yang dicanangkan dan dipakai disekolah-sekolah negeri berdasarkan pemantauan teropongpost ditemui dibeberapa sekolah adanya praktek jual beli buku. Praktek jual beli buku sangat memberatkan orang tua murid terlebih penerimaan PPDB tahun 2015-2016 bersamaan dengan Bulan Ramadhan. Sehingga banyak orang tua murid yang menjerit merasa pihak sekolah dengan halus memaksa untuk membeli buku-buku pelajaran yang sudah di paketkan.

Praktek jual beli buku kurikulum 2006 yang dijadikan acuan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang terjadi di sekolah-sekolah negeri di Tangerang Selatan terjadi berkisar satu paket buku pelajaran dari kelas satu sampai kelas enam antara duaratus sampai dengan angka limaratus ribu rupiah. Praktek jual beli buku seperti ini harus dihentikan karena telah menyalahi peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“kita kerjasama dengan buku itu yang tidak diberikan oleh bosda, sedangkan itu dari “Titis”(Distributor Buku dari beberapa penerbit). Ada beberapa sekolah, ada lintas kecamatan juga, beliau juga bilang silahkan tapi yang tidak ada di bosda. buku kita menyiapkan yang bagi yang mau tapi yang gak mau juga gak papa.” Ungkap Bapak Maman Kepala Sekolah

Modus yang dilakukan dalam praktek jual beli buku di Sekolah Dasar Negeri di Tangerang Selatan dilakukan dengan tanpa bukti kwitansi resmi dan tanpa tanda terima samasekali. Orang tua murid diarahkan untuk membeli buku-buku di ruang perpustakaan, karena ruang perpustakaan dijadikan tempat penjualan buku.

“Ini dari Pustaka Uero, buku ini dijual satu paket dengan harga berbeda-beda tergantung dari kelas nya mulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam, Untuk kelas satu satu paket seharga seratus delapan puluh ribu.” Ungkap Karyawan pustaka uero

Dari cara penjualanyapun sudah salah, kebijakan pihak sekolah-sekolah negeri dalam praktek jual beli buku ini selain memberatkan orang tua murid juga melanggar dengan mengijinkan dan memfasilitasi praktek jual beli buku ilegal di dalam sekolah. Apalagi memberikan tempat penjualan didalam ruang perpus lagi.

IMG00073-20150617-1014

Dengan adanya jual beli buku ilegal yang menyebar disetiap sekolah-sekolah, Tim teropong pos mencoba mengklarifikasi kembali ternyata dari kasi SD pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, hanya menjelaskan detail persoalan kembalinya kurikulum 2006.


“Sejak tahun 2014/2015 ini ketentuan kembali ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), akhirnya buku yang disediakan pemerintah tidak ada, terpaksa orang tuanya beli sendiri. Untuk masalah praktek jual buku yang difasilitasi oleh sekolah, sejauh ini tidak perlu melihat itu ya, kalupun ada seperti sekolah anak saya mereka pada bazar, kemudian yang mau beli ya beli kalau yang gak ya gak.” ungkap H. Yahya Kasi Sekolah Dasar

Jika yang dijelaskan oleh Saksi SD berkaitan penjualan buku yang di fasilitasi sekolah dan kerja sama dengan kepala sekolah itu tidak diperbolehkan, maka siapa yang akan menindak dan menanggung jawab soal beredar nya jual beli buku ilegal ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan audit kepada Kepala-Kepala Dinas Propinsi dan seterusnya kebawah kenapa program pengadaan bukunya bisa bermasalah dan tidak di jalankan. Harus dilakukan supervisi ulang kenapa ada pembangkangan model seperti ini. Mereka Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota, UPT Unit Pelayanan Terpadu dan Kepala Sekolah nampaknya mementingkan margin/keuntungan semata dengan mengijinkan beredarnya buku-buku yang dijual secara ilegal.

Tentu dari sisi hak cipta pemenang tender dan dari sisi pajak penjualan akhirnya terabaikan oleh pihak penjual buku yang diduga ilegal. Tentu ini merupakan hal yang harus disikapi secara serius khususnya oleh penegak hukum, jelas ini merupakan tindak pidana Hak Cipta. Yang menarik masih dalam penelusuran adakah keterlibatan dari pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini yang seolah-olah tutup mata.

Jika kenyataanya demikian penjualan buku dilakukan didalam ruangan perpus, dan kepala sekolah memfasilitasi tempat untuk penjualan buku, lalu siapa yang bermain didalamnya. kehendak siapa penjual buku bisa masuk ke wilayah Tangsel, dan siapa yang ikut serta dalam memberikan peluang sehingga kepala sekolah berani memfasilitasi untuk penjualan buku dan siapa yang harus bertanggung jawab. (Maulana)