“PERWAL No. 17 Tahun 2012” WALIKOTA TANGSEL VS TEROPONG POST

Teropong Post, –wawancara Eksklusif Teropong Post dengan Walikota Tangerang Selatan di atas, diawali dengan dugaan kuat ditemukannya Lampiran 1 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 yang cacat hukum. Tentang cacat hukumnya Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahuin 2012 yang mengatur Titik Kordinat Berdirinya Menara Bersama (BTS).

Dimana Titik Koordinat diketahui oleh Teropong Post berupa kajian dan analisis yang menunjukkan ketidak pastian serta ketidak jelasan. Ditemukan titik koordinat yang sudah di pakai ternyata dipakai kembali di wilayah lain. Saat pengusaha mengajukan permohonan ijin menara bersama (BTS) di DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan.

Tim Teropong Post setelah menemukan beberapa keluhan dari pengusaha berusaha mencari kebenaran bermasalahnya Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012, yang memang ternyata sulit ditemukan baik oleh pengusaha dan Tim Teropong Post. Dari Investigasi Teropong Post akhirnya ditemukan Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012 bermasalah dimaksud.

Tim Teropong Post mempelajari dan menganalisa serta menemukan adanya cacat hukum dari PERWAL ini. Dimana PERWAL ini memang cacat sejak disahkan Walikota, terhitung 18 Juni 2012.

Apa yang di terangkan berdasarkan wawancara tanggal 3 Juli 2014 antara Teropong Post dengan Walikota Tangerang Selatan secara resmi dengan Kop Surat Sekertariat Daerah /SETDA Pemerintah Kota Tangerang yang diterima TP dari Bagian Humas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Dimana disebutkan Lampiran 1 yang diberlakukan telah berdasarkan kajian dan analisis Consultan PT. DEVAN, ternyata setelah dilakukan croscek berdasarkan profil PT Devan memang pernah ada kerjasama sebagai konsultan tetapi ketika Tangerang Selatan masih sebagai Kabupaten, bukan pada saat Peraturan Walikota No. 17 tahun 2012 diberlakukan.

Berdasarkan investigasi TP, di duga kuat akar persoalan Lampiran 1 Perwal No. 17 tahun 2012 dalam pasal 6 nya ada “ frasa “ yang mengatur dan mengikat WALIKOTA dan DISHUBKOMINFO men-jalankan Lampiran 1 yang cacat hukum dalam pemberian izin rekomendasi pembangunan Tower/BTS.
Disebutkan : Pasal 6 ayat 4 Cell Planing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Di duga kuat apabila Walikota dan DISHUB-KOMINFO melakukan perubahan PERWAL No. 17 tahun 2012 secara terbuka kepada publik, maka akan ketahuan publik adanya kajian palsu dan di duga memakai konsultan yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

Dan cara yang paling aman adalah menyem-bunyikan Lampiran 1 Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 17 tahun 2012 dimaksud dan melakukan perubahan secara diam-diam. Karena Pemerintah sudah salah salah dan sulit memper-tanggungjawabkan anggaran APBD 2012 yang telah dibelanjakan melalui SKPD bersama instansi terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Kesalahan dan cacat hukumnya Perwal ini akibat indikasi masuknya kajian palsu akhirnya mengikat Walikota dan DISHUBKOMINFO karena Lampiran 1 berlaku satu kesatuan dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012.

Berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang – undangan cq. Peraturan Walikota apabila Teknis penulisan Peraturan ada ketentuan tersendiri didalam salah satu pasal yang menyebutkan Lampiran merupakan satu kesatuan dari peraturan Walikota, maka mempunyai konsukensi hukum apabila lampiran Peraturan Walikota yang cacat hukum atau mengandung ketidak benaran secara hukum peraturan walikota harus dicabut dan/atau dibatalkan dengan peraturan yang setara (oleh Walikota Tangsel dengan peraturan yang setara).

Tetapi tidak menjadi mudah bagi Walikota dan DISHUBKOMINFO dan instansi terkait akibat hukumnya karena terancam akan menjadi persoalan hukum baru apabila ada kerugian pihak pengusaha dan masyarakat paling tidak bertanggungjawab moral atas kebohongan publik ini. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dipimpin sekarang akan luntur.

Tim teropong Post dalam investigasinya menemukan ada perubahan secara” parsial” atau sebagian perubahan dari Lampiran 1 PERWAL No. 17 tahun 2012, hal ini jelas membuktikan bahwa DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan telah melampaui kewenangan dan Penyalahgunaan Kewenangan (Detournement de poufoir) terhadap Walikota.

Kadishubkominfo yang meneribitkan cell plan bisa dianggap memasulkan tanda tangan Walikota dan Setda sekarang merupakan persoalan serius. Perubahan ini menyebabkan DISHUBKOMINFO melanggar Tata Peraturan Walikota, sehingga perubahan yang dilakukan ini dapat diklasifikasikan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, pihak lain atau korporasi (badan hukum), dan termasuk kategori Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Dan dapat diduga DISHUBKOMINFO sengaja menyembunyikan Lampiran 1 dan melakukan perubahan secara parsial secara diam-diam (penyelundupan produk hukum) untuk melindungi dan/atau melanggengkan cacat Hukum Peraturan Walikota yang salah dalam menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012. (lihat pertanyaan TP dan Jawaban Walikota No. 26 berkaitan perubahan cell planning menara tele-komunikasi oleh Kadishubkominfo ber-dasarkan surat Dinas Perhubungan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 800/707/TU/ tanggal 9 Mei 2014 dan berdasarkan jawaban No. 26 (ganda jawaban Walikota, seharusnya No. 27), akan berkonsekuensi hukum apabila pada tahun 2014 studi/kajian “ Cell Planing “ oleh konsultan berdasarkan anggaran APBD 2014 telah diberlakukan “Perubahan Cell Planning 2014 “, yang titik koordinat Cell Planning berdasarkan surat KADISHUBKOMINFO No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014.

Bisa disimpulkan hasil dari investigasi Teropong Post, selama belum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan serta menerbitkan PERWAL yang baru, maka Walikota bersama-sama dengan DISHUBKOMINFO telah melakukan Pembohongan Publik dan harus mempertanggung jawabkan seluruh prodak perijinan rekomendasi Pendirian Menara Bersama ( BTS) baik peraturan turunan lainnya yang menyangkut PERWAL No. 17 Tahun 2012. Walikota dan DISHUBKOMINFO dapat dituntut pertanggung jawaban pidana dan perdata oleh para Pengusaha dan masyarakat yang dirugikan dengan adanya PERWAL tersebut. Pihak yang dirugikan dapat menguji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkaitan dengan asas- asas umum Pemerintahan Daerah.

Bisa dibayangkan sebagaimana jawaban No. 25 Walikota atas wawancara ekslusif di atas, Dimana disebutkan “ Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah merubah Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012, menunjukkan jawaban Walikota ini sungguh Walikota telah melanggar Teknik Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Membuktikan pemerintah Cq. Walikota dan DISHUBKOMINFO tidak taat aturan “.

“ Tidak melakukan perubahan Perwal No. 17 Tahun 2012, berarti Walikota terbukti tidak melakukan perbaikan Lampiran 1 Perwal bermasalah akibat ada masuknya kajian yang tidak benar/palsu yang merupakan satu kesatuan dengan Perwal yang diberlakukan sesuai pasal 6 ayat 4 maka Walikota dan DISHUBKOMINFO dan instansi terkait jelas bisa dipidanakan “. Memang sulit dan membingungkan akibat hukum yang ada bagi Walikota, melakukan perubahan menunjukkan PERWAL No. 17 Tahun 2014 adalah peraturan Walikota yang sakit sejak lahir. Tidak melakukan perubahan PERWAL maka “ Walikota dan DISHUBKOMINFO dan instansi terkait akan terkena “ TINDAK PIDANA KORUPSI “.

Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berten-tangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Fatalnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dituntut ganti rugi secara perdata. Walikota, Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) serta instansi terkait karena sudah melakukan pembelanjaan APBD berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota yang sakit mulai 18 Juni 2012. Dimana penyelenggara pemerintahan yang tidak taat aturan bisa di jerat dengan pasal 12 Huruf e Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (TIM TP).