PPDB Di SMAN 6 Tangsel Diduga Menjadi Ajang Transaksi Nominal Fantastis

Teropongpost, Tangsel,– PPDB 2015 tingkat SMPN, SMAN dan SMKN telah berlangsung sejak awal bulan Juli lalu. Namun banyak terdapat kejanggalan yang mengindikasikan kepada Pungutan Liar (PUNGLI) selama proses PPDB berlangsung. Saat tim Teropongpost melakukan investigasi, bahwa SMAN 6 Tangsel ditemukan adanya dugaan transaksi-transaksi nominal yang fantastis. Selain itu, SMAN 6 Tangsel juga diduga melakukan diskriminasi terhadap penerimaan peserta didik baru.

Diantara kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yaitu pendaftaran calon peserta didik baru melalui jalur khusus atau jalur tiga puluh porsen (30%) yakni khusus jalur titipan. Sistem seperti ini diduga sengaja dibuat guna menciptakan lahan penghasilan bagi kalangan tertentu. Sungguh sangat ironis jika penerimaan calon peserta didik ditentukan oleh nominal. Hanya golongan elit dan yang mampu memberikan angka fantastis yang dapat diterima disekolah, lalu bagaimana yang tidak mampu?

Ketika dimintai keterangan oleh tim teropongpost terkait jalur khusus di SMAN 6 Tangsel, Zulkarnaen selaku ketua panitia PPDB cenderung mengelak dan bersikap kurang ramah saat diambil gambarnya, selasa (07/07).

“Saya hanya mengurusi yang ini, online sama dia jalur khusus sama jalur lokal, maaf ini, gak bener ini, kamu mengganggu profesi saya itu, kalau saya gak mau kenapa, kan profesi saya,ngapain kamu ganggu profesi saya, kalau gak izin gak ada itu, ngaco kamu, nanti saya akan tuntut kamu, saya juga punya pers, saya juga punya wartawan”, ucap Zulkarnaen dengan nada kurang ramah sambil berjalan dan masuk ke mobilnya.

Nilai dan prestasi tidak lagi menjadi jaminan bagi calon peserta didik baru untuk dapat diterima di SMAN 6 Tangsel, tetapi golongan elit dan nominal yang fantastislah yang menentukan. Sungguh sangat memilukan jika hak pendidikan bagi setiap anak terhalang oleh sistem yang memberikan keuntungan bagi kalangan tertentu seperti ini.

Sistem seperti ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena hanya akan merusak citra bangsa terutama di dunia pendidikan. Bagaimana bangsa mau maju jika generasinya dihalang-halangi untuk maju. Sebaiknya pemerintah cepat mengambil sikap dan menindak dengan tegas jika hal seperti ini benar terbukti. (Hr)