PROTEIN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MASIH DILELANG, DIDUGA KUAT PUNGUTAN LIAR MASIH BERJALAN

Teropongpost, Tangsel-Banyak pungli terjadi di Wilayah Tangsel berkaitan dengan tidak adanya anggaran Protein Makanan Tambahan (PMT) yang dulunya sempat diprogramkan dari Dinas Kesehatan. Semenjak tidak ada lagi anggaran PMT dari Dinas Kesehatan, Masyarakat bisa terbebani dengan masalah Protein Makanan Tambahan. Salah satunya tempat Pungli PMT di Posyandu Kelurahan Bambu Apus, Selasa (14/04/2015). “Setiap bulan sekali, Posyandu, Imunisasi, KB dan Poswindu. Poswindu untuk Bapak-bapak yang Usia 45 Keatas, sedangkan posyandu untuk usia 0-50 bulan. Rutinitas yang lain seperti PKK, terus LOKMIN. lokmin di Puskesmas Bina Baru, kalo KIE itu dikelurahan kita, karena kalo lokmin itu mencakup 3 kelurahan, kelurahan Bambu Apus, kelurahan Benda Baru, kelurahan Kedaung, dan semua kader jadi satu. Kalo disini KIE biasanya tanggal 29, 27 gitu, jatahnya kesini untuk kita kelurahan satu.” Ungkap Siti Sularsih ketua posyandu kelurahan bambu apus.

“untuk Berkaitan posyandu yang itu geratis, paling untuk PMT seikhlasnya. Karena dari Puskesmas dan dari Dinkes tidak ada anggaran. Dulu tahun 2014 dapat biskuit, sekarang enggak dapat sama sekali. Paling sebisa-bisa kita pak, jadi pungutan yang kaleng itu kita kumpulkan, untuk bulan depan beli apa, kaya sekarang bikin ager, itu disana ada jatah jadwalnya dan Alhamdulillah kita kebantu gitu. ” Ujar Siti Sularsih ketua posyandu kelurahan bambu apus. Jika memang PMT tidak lagi di programkan oleh Dinas Kesehatan dan Pungli PMT terus dilakukan, bahwasannya kesehatan dari Dinas Kesehatan kurang optimal berkaitan dengan program-program yang diadakan untuk kesehatan, khususnya Posyandu, salah satunya untuk PMT. Jika memang masih di anggarkan, kemana larinya anggaran PMT yang ada (dalam APBD).

Faktor kebiasaan mungkin saja terjadi untuk melakukan pungutan, walaupun sudah ada anggaran untuk PMT. Tetap ini tidak dibolehkan pembiaran oleh Dinas Kesehatan terhadap posyandu, melakukan pungutan, sangsi tegas harus diberlakukan, terhadap pelanggaran ini. Dugaan kuat terjadi kembali kebocoran anggaran sampai tingkat posyandu untuk Dinas Kesehatan.wwwfAWF
“Sudah ada di APBD murni, tapi sedang dalam proses lelang.” Ungkap Suharno Kepala Dinas Kesehatan.
Apabila PMT sudah ada di APBD murni, kenapa PMT itu dalam pengadaanya harus mesti melalui proses lelang sedangkan PMT sangat diperlukan untuk balita sampai anak-anak usia dini. Dari dulu masih aja lelang, tidak ada berobat gratis dari dinas kesehatan jika persoalan PMT aja masih di perhitungkan. Siapakah yang bertanggung jawab, Puskesmas atau Dinkes Tangsel, kemanakah larinya anggaran berkaitan PMT, harus berapa tahun PMT dilelang? sungguh menyedihkan Kota Tanggerang Selatan. (Maulana)