Proyek Siluman Dinas Binamarga dan SDA Marak di Tangsel

Teropong post ,Tangsel,-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pembangunan di Tangsel, sudah selayaknya masyarakat Tangsel harus mengetahui berapa jumlah, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan dan infrastruktur di tujuh kecamatan di tangsel. Dengan sudah terlaksananya beberapa titik pembangunan pekerjaan jalan.

Seperti kecamatan Pamulang, kelurahan Pondok Benda, di RW 05, pembangunan jalan lingkungan yang di dambakan warga setempat akhirnya tercapai sudah, namun pelaksanaan pembangunan tersebut, beriringan dengan kerjabakti yang dilakukan di Rukun tetangga (RT 03). Ini merupakan sumbangsih warga masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan di Tangsel.

Sejatinya pembangunan tersebut adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah melalui pajak yang di bayarkan, namun jika masyarakat disiasati untuk terjun langsung ke pembangunan proyek, maka pihak yang di untungkan adalah pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut. Efisiensi dari biaya tenaga kerja pun berkurang, sehingga berimbas kepada keuntungan besar pengusaha.

Dengan pembangunan tanpa papan proyek, berapa besar pagu anggaran yang dikeluarkan pemerintah, seolah pemerintah melalui pengusaha yang mengerjakan proyek, meyakinkan bahwa mereka adalah pahlawan dalam pembangunan.
Seperti yang terjadi di RT 03/05 kelurahan Pondok Benda, Pamulang. Pembangunan paving blok, di jalan lingkungan dilakukan berbarengan dengan kerja bakti warga, yang di umumkan sebelumnya melalui tempat ibadah. Pengerjaan proyek tersebut tanpa papan proyek berapa besar pagu anggaran yang dikeluarkan masyarakat melalui retribusi pajaknya yang dibayarkan oleh pemerintah.

Tanpa adanya konsultan pengawas ditempat dilakukannya proyek menjadi tanda tanya besar, seolah spesifikasi pengerjaan tersebut telah benar adanya, tanpa adanya bukti transparansi besarnya anggaran dan volume jalan lingkungan yang di bangun. Ini merupakan contoh pengerjaan proyek yang tidak patut di tiru oleh pelaksana proyek dan pemerintah seharusnya.

“Saya heran ini proyek apa, kok masyarakat ikut gotong royong dalam pengerjaan proyek paving blok, kalau seharusnya ini proyek dari pemerintah mana tenaga kerja dari yang punya proyek, enak dong untung besar”, tegas warga yang enggan di sebut namanya.

Ironisnya setelah dikonfirmasi TP pihak kelurahan membenarkan adanya pelaksanaan proyek tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan kerja bakti warga, sebagai keterangan tambahan agar warga masyarakat turut peran aktif dalam menjaga hasil pembangunan di wilayahnya. Tentu ini sudah salah kaprah himbauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan Pondok Benda.

Sudah seharusnya ini menjadi acuan dari aparat penegak hukum, untuk mengaudit pengerjaan proyek yang dilakukan pemerintah, apakah ada dugaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Sudah seharusnya pula tindakan ini harus dilakukan efek jera, untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
(HR)