PT.SWAKARSA WIRA MANDIRI Pasang Plang, Ratusan Warga Resah.

Teropongpost, Bogor,- Tanah bekas perkebunan PTPN X1 seluas 31,9 Hektare terletak di Rw007 dan Rw005 Desa Curug kecamatan Gunung sindur kabupaten Bogor, lahan tersebut sudah digarap masyarakat setempat dan sudah membayar pajak sejak puluhan tahun bahkan diatas lahan itu sudah berdiri bangunan permanen juga gedung SDN.

Memang Pembayaran PBB oleh masyarakat, bukan suatu alat bukti, sebagai bukti kepemilikan, namun dengan adanya penguasaan fisik lahan oleh masyarakat, menjadi hal yang seolah, kepemilikan tanah tersebut menjadi milik dari warga walaupun statusnya menjadi tanah garapan.

Ketua RT setempat (SM) mengatakan,tanah bekas perkebunan sudah puluhan tahun terbenkalai seperti tidak ada pemiliknya kemudian digarap masyarakat dan dibangun rumah tinggal, sekitar dua minggu lalu PT.SWAKARSA WIRA MANDIRI memasang plang dilokasi itu dan mengakui lahan itu miliknya,dengan adanya pemasangan plang tersebut masyarakat yang tinggal ditempat itu menjadi resah terang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat di lokasi (5/9).

Penggarap lahan seluas 2000 meter yang tidak mau di sebut namanya mengatakan,” saya menggarap lahan ini sejak thn 1990 dan saya bayar pajak PBB nya,saya anggap lahan ini lahan tidur sejak lama,setahu saya ini lahan fasos – fasum Sentul City yang sudah diserahkan ke Pemda kab.Bogor pada tahun dua ribuan, kenapa kok sekarang diakui oleh PT.SWM, sepertinya ada konspirasi antara PT dengan Pemda untuk mengelabui masyarakat, saya sebagai masyarakat minta kepada Pemda kab. Bogor untuk memberikan penjelasan sebenarnya tanah ini milik siapa ? Terangnya.

Kepala Desa Curug Edi Mulyadi ketika di konfirmasi beberapa waktu lalu diruang kerjanya mengatakan,”PT.SWM memang sebagai pemilik sedang menertibkan dan merapihkan lahannya dan soal terbitnya lima sertipikat diatas lahan tersebut seluas 7,3 Hektare, saya akui, saya memang menandatangani surat seporadik yang di keluarkan BPN a/n PT. KARTIKA, Pungkas Kepala Desa.

Dengan adanya pemasangan Plang ini, harapan warga agar dari pihak pemerintah daerah juga dapat memikirkan nasib warga yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah memiliki PBB diatas lahan tersebut. Kepemilikan dengan terbitnya lima sertifikat seolah sudah menjadi konsumsi hukum yang sedianya akan, memberikan kepastian hukum siapa kepemilik tanah tersebut yang sah di kemudian hari melalui putusan pengadilan.(Red)