Pungutan PTSL “UANG BISA KEMBALI KE MASYARAKAT”

Teropongpost, Tangerang Selatan,– Masyarakat yang cerdas haruslah berpedoman akan kegitan Pendaftaran Tanah Sistemeatis Lengkap (PTSL), berikut adalah dasar hukum diselenggerakannya program PTSL Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sebagai Kota dengan Moto Cerdas Modern dan Religius, yakni Kota Tangerang Selatan, dituntut masyarakatnya harus cerdas dalam menyikapi kegiatan pemerintah khususnya dalam PTSL. Tentu ini dari mulai di selengarakan, sampai dengan momentum penyerahan langsung kepada masyarakat Tangsel beberapa tahun lalu, langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Jokowidodo, seharusnya masyarakat dapat menyampaikan langsung kepada presiden bahwa ada pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di Kota Tangerang Selatan yang nominalnya sangat bervariatif.

Terbukti hingga saat ini dugaan pungutan liar itupun hingga saat ini masih berlangsung di beberapa kecamatan, khusus di Pamulang, menjadi perhatian khusus tim penelurusan investagasi, dari hasil pengamatan langsung dan terlebih menjadi peserta untuk dapat mengikuti PTSL. Bahwa Program PTSL di sambut antusias oleh masyarakat di karenakan gratis, namun kondisi tersebut berbading terbalik seolah menjadi barang komuditi, bagi sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab pada aparatur pemerintahan, karena permintaan atas kebutuhan dari masyarakat akan legalitas tanahnya menjadi sertifikat.

CONTOH Form BPHTB TERHUTANG
Dengan demikian, masyarakat yang akan memproses Akte Jual Beli Barupun mendapat fasiltas pengurangan dari pembayaran BPHTB waris, jual beli, ataupun hibah sebesar 75 %, dari ketentuan yang berlaku. Tidak dipungkiri juga untuk berkaitan berkenaan dengan honorarium PPATS Kecamatan seharusnya mendapatkan fasilitas gratis. Namun hal yang terjadi di lapangan kebiasaan di luar ketentuan yaitu ada honorarium kelurahan yang di jadikan saksi yaitu lurah dan Sekertaris lurah, tetap terjadi, dan meminta dana secara terang-terangan.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”) disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – “Menteri”) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Mengenai uang jasa (honorarium) bagi PPAT Sementara, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016: Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Sehingga pungutan yang dilakukan dalam hal ini saksi Lurah dan Sekertaris kelurahan dapat di katagorikan Pungutan liar sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 12 huruf e dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 jo Pasal 12 A UU RI No 31/1999 jo UU RI No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disini memang dibutuhkan kejelian masyarakat Tangsel yang dikatakan dalam moto cerdas, harus meminta bukti penyerahan sejumlah uang dalam bentuk otentik, berupa kwintansi.

Begitu pula dengan PTSL, seharusnya masyarakat yang di mintakan sejumlah uang harus meminta tanda bukti penyerahan sejumlah uang dalam bentuk kwitansi. Dalam prakteknya terjadi, pungutan PTSL dilakukan oleh ketua RT, atas permintaan dari pihak Kelurahan, baik dalam bentuk kwitansi atau tanpa adanya kwintasi. Berbeda dengan masyarakat yang ada di lingkugan kelurahan pondok benda, demi memfasilitasi keinginan warga dalam berproses PTSL, RT setempat tidak segan-segan mengeluarkan kwitansi dan menuliskan atas perintah siapa dalam kwintasi tersebut. Sehigga dengan harapan, jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pihak ketua RT dapat meminta pertanggungjawaban kepada yang memberikan perintah tersebut, minimal uang warganya dapat kembali.

Benar saja, ketika diketahui oleh yang dituliskan dalam kwitansi tersebut atas perintah Sekertaris Kelurahan Pondok Benda, Pamulang Tangsel, akhirnya sekertaris kelurahan yang berinsial H itupun datang bersama RT setempat dan mengembalikan uang yang tertera dalam kwitansi sebesar dua juta rupiah, dan seolah tidak mengakui bahwa itu perintahnya.

“Malah kalau bisa gratis pondok benda”, kilah hasan, setelah diketahui bahwa menurut keterangan pada kwintansi tersebut atas perintahnya.

Ditempat terpisah, kordinator PTSL kelurahan dinkonfrontir dengan salah satu RT oleh TIM Teropongpost, membenarkan adanya pungutan tersebut.

Diharapkan kepada masyarakat, untuk dapat menggunakan cara cerdas, bahwa pungutan uang PTSL itu dapat di kembalikan, antara lain sepanjang ada bukti, saksi pada saat menyerahkan uang, atau bukti foto pada saat menyerahkan uang pungutan PTSL, segera meminta kepada pelaksana di kelurahan, yang bertanggung jawab, dalam hal ini sebagai tempat dimana uang PTSL tersebut, dikumpulkan dengan tidak lupa juga meminta bukti tanda terima uang tersebut dari pihak kelurahan. Karena pengumpul uang PTSL di setiap RT, di serahkan kepada Pihak Kelurahan.

“Gak tau nih nominalnya sekitar dua jutaan, tapi sekarang mau dititip lima ratus, satu juta dulu itu boleh, teruskan ada permintaan dari ibu, ya udah bang saya mau kasih, dan saya mau dikeluarkan kwitansi, atas nama abang, selaku RT terus siapa yang berbicara begitu, wah bu saya berat kalo begini, ya udah saya gak mau keluarkan kalo gak ada, ya udah kalo begitu nanti tukar kwitansi kalau sudah di kelurahan”, terang wakil RT

Sudah sewajarnya secara bersama-sama dan sendiri-sendiri datang ke kelurahan mempertanyakan untuk dapat menerima uang yang di setorkan kembali, karena itu jelas adalah diduga kuat pungutan liar, yang membawa kepada konsekuensi hukum. (Andri)