Rencana Pembangunan Gelanggang Budaya Kota Tangsel Mendapat Penolakan dari berbagai kalangan

Tangsel TP-. Rencana pembangunan Gelanggang Budaya Kota Tangsel di sekitar kawasan Hutan Kota 2 BSD City pada 2015 mendatang, mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Dewan Tani Indonesia (DTI) Kota Tangsel termasuk yang secara tegas menolak rencana pembangunan gelanggang buadaya Tangsel tersebut.
“Kami menilai, rencana itu merupakan bentuk kegagalan Pemkot Tangsel dalam memahami pentingnya daya dukung lingkungan terhadap suatu daerah yang sedang berkembang,” tegas Tb. Ardhiasnyah Maulana, Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI) Kota Tangerang Selatan.


Menurut dia, hutan Kota 2 yang dibangun oleh PT. BSD City, Tbk ini merupakan satu-satunya ruang terbuka hijau yang cukup luas di Kota Tangsel, yakni mencapai 9 hektare yang di dalamnya terdapat lebih dari 25 ribu batang pohon besar, danau seluas 2 hektare, air terjun, pohon, hingga sentra tanaman hias.
“Itu sebabnya kita perlu menjaga area ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu area yang menjadi daya dukung alam terbesar di daerah ini,” tandasnya.


Bila melihat dari rencana pembangunan gelanggang budaya itu, terdapat potensi dilakukannya penebangan terhadap sejumlah pepohonan besar, termasuk menggusur sebagian besar sentra tanaman hias di lokasi tersebut. “Saya kira, merusak sebagian area hutan kota untuk dijadikan gelanggang budaya merupakan sikap yang tidak adil bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dikatakan, kebutuhan akan gelanggang budaya itu tentu tidak sebesar kepentingan kita dalam menjaga daya dukung alam secara global. Apalagi kita tahu, dari waktu ke waktu, pengisian ruang kota oleh pihak swasta semakin gencar hingga berakibat semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Tangsel. Mestinya, Wali Kota dapat mengimbangi gerak pembangunan pihak swasta itu dengan menambah ruang terbuka hijau di sejumlah lokasi kota. Bukan sebaliknya, ruang terbuka yang sudah ada justru dikurangi oleh proyek pemda itu sendiri.
“Kami berharap agar Pemkot Tangsel dapat lebih realistis dalam menentukan skala prioritas pembangunan di wilayahnya, serta mempertimbangkan keutuhan ekosistem yang sudah ada serta menjaganya dalam jangka panjang,” katanya.


Sementara itu, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menyerukan agar Pemkot Tangsel segera membatalkan rencana pembangunan Gelanggang Budaya Kota Tangsel di sekitar kawasan Hutan Kota 2 BSD City, Serpong. Kami menilai ada sesuatu yang ganjil dengan rencana proyek tersebut, di mana situasinya terkesan serba dipaksakan. Apalagi kabarnya, pihak DPRD sudah pernah menolak rencana pembangunan gelanggang budaya ini pada APBD 2014, namun Pemkot Tangsel tetap ngotot untuk merealisasikannya, bahkan rela bila harus mundur hingga tahun depan (2015).


TRUTH juga mengajak semua elemen masyarakat Kota Tangsel untuk mengawasi rencana ini secara bersama-sama. Jangan-jangan ada “sesuatu” di balik proyek tersebut. Apalagi nilainya juga tidak kecil, yakni sekitar Rp.26 miliar dan ditambah biaya jasa konsultan pembangunan sebesar Rp.590 juta. Dengan “track record” Pemkot Tangsel, di mana sejumlah proyek pemda terdapat kasus penggelembungan atau mark up, seperti yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan, maka wajar saja bila kita perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap beberapa proyek yang (dianggap) mencurigakan.


“Bila melihat sejarah perjalan pengajuan proyek ini, kami menilai rencana pembangunan gelanggang budaya ini patut diwaspadai secara serius. Banyak aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama, mulai dari status lahan, hubungannya RTRW, perizinan, analisa lingkungan, hingga perencanaan maupun penggunaan anggarannya. Sebagai pandangan awal, kami melihat hal ini sebagai bentuk pemborosan atas APBD, mengingat masih banyak urusan publik yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan Wali Kota Tangsel ketimbang membangun sebuah gelanggang budaya,” kata Aru Wijayanto, Koordinator TRUTH.
“Kami juga berharap agar pihak DPRD lebih cermat dan berhati-hati dengan sejumlah rancangan proyek fisik yang diajukan melalui R-APBD, dan lebih jeli dalam membaca skala prioritas urusan publik,” imbuhnya. (ARYA)