SEKERTARIAT MPW PROV JAWA BARAT TOLAK MEMORI BANDING, DIDUGA KUAT MPW PROV JAWA BARAT MELINDUNGI NOTARIS

Teropongpost, Bandung – Tanah merupakan permasalahan yang besar yang ada di Negara Indonesia, dengan perlindungan hukum yang dianggap kurang melindungi para pemiliknya kerap oknum – oknum Notaris menyalah gunakan jabatannya dan berkerjasama dengan Mafia Tanah hanya untuk mendapatkan keuntungan peribadi tanpa memperhatikan etika dan sumpah jabatan sebagai Notaris, tidak bisa di pungkiri dengan harga tanah yang nilainya luar biasa kerap menghadirkan permasalahan. Kerapnya terjadi Permasalahan Tanah tidak bisa dipungkiri lagi, keterilibatan dari oknum Notaris nakal mempunyai peran yang sangat sentral dalam pembuatan Dokumen – dokumen resmi yang merupakan domainnya, ini diduga modus oprandi yang mulai masuk di Kota Bandung dengan semata – mata hanya untuk uang.

Dengan perbuatan dari oknum Notaris banyak pihak yang dirugikan akibat dari perbuatannya tersebut. Lagi – lagi permainan oknum notaris tidak mungkin sendiri, dengan dibantu mafia tanah lengkap sudah permainan tersebut dilaksanakan, terstruktur dan sistematis dalam mengelabuhi pihak penjual. Modus kejatan tersebut terbungkus sangat rapih oleh oknum Notaris dan Mafia tanah yang kerap menindas dan mengkerdilkan pihak penjual tanah, dimana peran pengawasaan dari MPD, MPW dan MPP. Walaupun Modus yang dimainkan oleh parah oknum Notaris dan Mafia tanah kerap terbaca oleh pihak yang dirugikan, tentunya pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum baik melalui Majelis Pemeriksa Daerah (MPD), Majelis pemeriksa Wilayah (MPW) bahkan sampai tingkat pusat yaitu Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) upaya hukum tersebut sia- sia dan membuang waktu saja. Sifat hukuman administrative yang diberikan kepada oknum Notaris kerap tidak menimbulkan efek jera, mengingat hukum dibuat agar membuat efek jera, dengan hukuman tersebut menimbulkan ketidak puasan bagi para pihak yang dirugikan akibat tindakan oknum Notaris.

Hadirnya Majelis Pemeriksa Daerah (MPD) dan Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) tidak menjadi jalan keluar dan solusi bahkan diduga MPD dan MPW kerap melindungi Oknum Notaris dari perbuatan kejinya tersebut. Tepatnya di Bandung, KANWIL (30/03), Erdian selaku Staf pelayanan umum memaparkan “memori banding tidak bisa kita terima, sesuai UU Jabatan Notaris Putusan MPW bersifat Final”, ucapnya. Padahal sebagai fungsi pelayan apakah pantas menolak dan tidak melayani, kalaupun dasarnya UU Notaris ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Dengan dasar tersebut diduga KANWIL Hukum dan HAM Kota Bandung melindungi oknum Notaris Nakal yang tidak taat Peraturan perundang – undangan serta Peraturan Menteri Hukum dan Ham.

Dengan Sanksi yang diatur dalam UUJN tidak menimbulkan efek jerah kepada oknum – oknum Notaris untuk melakukan kejahatan serta dengan permasalahan tersebut, MPD Kota Bandung dan MPW Jawa barat diduga melindungi oknum Notaris nakal. Perbuatan aktif dengan data – data dari pelapor, sama sekali tidak diindahkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Prov Jawa Barat yang diketahui oleh Dr. Agus Anwar, bahkan ada upaya untuk meneruskan proses AJB dengan sudah diketahui bahwa belum terselesaikan pembayaran dengan pembeli. Bukti – bukti awal berkaitan modus operandi para Notaris/PPAT sudah di Laporan Polisi (LP) tindakan para Notaris yang diduga kuat memasukan dokumen palsu berupa pembukaan blokir dan proses pemeriksaan Notaris dan Pelapor sampai dengan peroses pengambilan keputusan ternyata berganti – ganti Majelis serta sampai pada pembacaan putusan, Ketua Majelis MPW Dr. Agus Anwar, SH,.MH tidak hadir dan tidak membacakan putusan tersebut, sehingga pada akhinya terperangah dengan putusan yang ringan, “ Peringatan tertulis” sehingga diduga kuat bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah main mata dengan Notaris. (MPR)