SELAIN MENDAHULUI START PPDB, SMPN 17 TANGSEL JUGA MELAKUKAN PUNGLI PENDAFTARAN SISWA BARU

Teropongpost.Tangsel-Semakin lama semakin melunjak selain mendahului start PPDB kamis (18/06) lalu, SMPN 17 juga melakukan pungutan liar (Pungli) bagi para pendaftar calon siswa baru di SMPN 17. Senin, (29/06) pungli mulai terjadi bagi calon peserta didik baru yang mendaftar di SMPN 17. Dengan jumlah pendaftar mencapai 1000 peserta dengan dikenakan biaya Sepuluh Ribu rupiah untuk satu orang untuk membeli blanko pendaftaran yang seharusnya di anggarkan oleh sekolah dijadikan pungutan untuk para wali murid yang mendaftar di SMPN 17.

Jika pendaftaran dikenakan biaya sepuluh ribu rupiah untuk satu orang, sedangkan yang mendaftar di SMPN 17 mencapai 1000 peserta berapakah keuntungan dari pihak sekolah. Puluhan juta bisa di untungkan oleh pihak sekolah dengan melakukan pungutan pendaftaran calon siswa baru.

“Saya mendaftar di disini di suruh bayar sepuluh ribu rupiah untuk membeli Blanko pendaftaran yang sudah disediakan oleh sekolah.” Ungkap Bapak Wali Murid Pendaftar SMPN 17.

Seharusnya pungutan liar ini tidak terjadi, apalagi sudah ada anggaran untuk masalah blanko pendaftaran yang sudah di tentukan oleh pemerintah, tidak ada pungutan-pungutan untuk pendaftaran calon peserta didik di setiap sekolah-sekolah. Pemerintahpun melarang pungutan untuk calon didik baru, tapi kenapa pungutan seperti ini masih terjadi, lalu aturan darimana bisa dilakukan pungutan liar seperti ini?.

” Tidak ada biaya. sumbangan mungkin, mungkin sumbangan.” Ungkap Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Tangsel.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Tangsel Nomor 421/1233.1-Didik/2015 Edaran tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMPN, SMAN dan SMKN Tahun Pelajaran 2015/2016 yang baik dan yang bertujuan memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk melanjudkan studi ke jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas di Kota Tangsel, serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan lebih memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, khususnya kewenangan sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali rambu-rambu penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2015/2016.

Seharusnya ada tindakan yang tegas jika terjadi pungutan liar seperti ini, jangan dibiarkan terus menerus. Apalagi sekarang sudah jelas terkait aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.(Maul)