SEMINAR NASIONAL PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Teropongpost. Jakarta -Seorang diantara tokoh hukum pidana Indonesia, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan bagi kebanyakan Negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari sudut Kulturhistoris, karena kebaanyakan Negara-negara dimaksud tidak mencantumkan lagi pidana mati dalam kitab Undang-undangnya. Persoalan ini masih selalu menjadi masalah dalam hukum pidana, tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati. Selanjutnya hukuman mati di Indonesia telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya terhadap kejahatan yang di anggap sangat berbahaya (ekstra ordinari crime), seperti pada tindak pidana Terorisme, Narkotika Dan Psikotropika, Korupsi, Kejahatan HAM dan Pidana Militer. Hukuman mati sudah dikenal sejak ribuan tahun usia sejarah peradapan manusia.

Masalah pidana mati yang disampaikan oleh para pembicara adalah pidana mati dalam konteks sosial tertentu, dan tidak pernah diluar konteks tersebut. Pembicaraan mengenai hukum mati dewasa ini tidak dapat dilakukan seperti pada waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu.

Isi dari seminar nasinal ini mencakup dari sudut pandang yang berbeda, sebagai mana dalam RUU KUHP, berhubungan erat dengan kehidupan manusia, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

“Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kepada masalah pidana mati dalam konteks dunia abad ke- 21. Jauh diwaktu lampau, segalanya tampak sederhana, seperti rumus Nyawa Dibalas Nyawa. Dalam konteks sosial seperti itu, hukum mati tidak banyak dipermasalahkan. Tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat dipahami dengan cara sederhana seperti itu. Dan banyak ajaran, doktrin, lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia. Dalam sejarah, sudah berapa banyak orang-orang dijatuhi pidana mati, digantung, dipancung, ditebas oleh guillotine, ditembak dan disuntik. Orang-orang terkenal tidak terkecuali dari eksekusi, mulai Raja Louis XVI, Permaisuri Marie Antoinette, Robespierre, Kaisar Rusia Nicholas, sampai ke Herman Goring serta sejumlah petinggi Nazi Jerman di akhir perang dunia kedua dan yang paling akhir Saddam Husein”. Ungkap Abdul Azis Muhammad, SH, MH, (Dosen Fakultas Hukum UMJ).

Hukuman mati itupun tidak kunjung padam hingga hari ini. Demi memberantas korupsi dinegerinya, seorang pemimpin Cina tidak segan-segan memesan seratus peti mati buat para koruptor, termasuk satu buat sang pemimpin apabila melakukan kejahatan itu. Zaman berputar dan sejarah memasuki era peradaban baru. Peradaban manusia semakin kaya dengan berbagai pertimbangan, pemikiran dan kehadiran lembaga-lembaga yang ingin memuliakan nyawa manusia. Ada hak asasi manusia, ada konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang larangan perlakuan terhadap manusia secara kasar dan merendahkan martabat (crue and degrading punishment). sebagian bangsa-bangsa didunia menerapkan ancaman pidana mati dan sebagian lagi sudah menghapuskannya. Bahkan pada suatu negara federal, negara-negara bagiannya juga menerapkan politik pemidanaan yang berbeda-beda.
Pidana mati merupakan pidana yang tua dalam usia, tetapi muda dalam berita. Pidana mati sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi perdebatan diberbagai kalangan sehubungan dengan faktor Pro dan Kontra pidana mati.

Dalam konteks perspektif globalpun, masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi pidana mati dan eksekusinya. Data yang dihimpun oleh Barda Nawawi Arief, menunjukan keseimbangan antara kelompok kontra pidana mati (Abolisionis) dan kelompok propidana mati (Retensionis), sehingga terdapat 98 Negara dari kelompok abolisionis yang masih menggunakan pidana mati sebagai pidana eksepsional, untuk keadaan khusus. Jadi masih terdapat 109 Negara yang masih mengakui adanya pidana mati, dan ada juga yang tidak menggunakan atau melakukan penundaan pelaksanaan penjatuhan pidana mati dalam waktu yang cukup lama. Dinegara Amerika Latin telah menghapuskan pidana mati, namun beberapa negara lainnya seperti Brazil, masih membolehkan pidana mati dalam keadaan akstional. Di USA, Guatemala, dan Negara-Negara Karibian, Asia dan Afrika masih mempertahankan pidana mati termasuk Indonesia. Albania adalah negara yang terakhir menghapus pidana mati (2007). Filipina menghapus pidana mati, tetapi pada tahun 1993 mengintrodusir kembali pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati. Adapun negara-negara yang menghapuskan hukuman mati terhadap seluruh tindak pidana (abolish for all crime) terdiri dari 69 negara.

Upaya Hukum Biasa/Peninjauan Kembali

“putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan pada semua tingkat, yaitu putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) maupun putusan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), asalkan putusan disetiap tingkat tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ungkap Dari Ketua Komnas Ham (Natalius Pignai)

Meskipun permintaan peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan semua tingkat pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi undang-undang menentukan pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag rechts vervolging).

Pengecualian tersebut oleh undang-undang dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan terpidana, yaitu memberi kesepakatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya agar dapat terlepas dari kekeliruan pemindanaan yang dijatuhkan kepadanya.

Oleh karenanya, dari sisi ini dipandang logis pengecualian tersebut, karena sangat tidak wajar bagi tepidana yang telah dibebaskan dari pemidanaan atau telah dilepaskan dari tuntutan hukum, ia mengajukan keberatan dengan melakukan pengajuan peninjauan kembali.

Kesimpulan dari pada pembicara adalah Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, dan tidak lagi menjadi pidana pokok dalam RUU KUHP. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah pemohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

Adapun pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa pencobaan selama sepuluh tahun, jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar dan terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki serta kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan selanjutnya ada alasan yang meringankan. Jika yang terpidana selama masa percobaan menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Untuk Seminar Nasional tentang Pidana Mati Dalam Perspektif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di selenggarakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di programkan dari Organisasi Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada 11 April 2015. Seminar Naional tentang Pidana Mati Dalam Perspektif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjudnya dibuka oleh Dr.H Syaiful Bakhri, SH,MH (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta). Pembicara Mentrian Hukum Dan Ham (Dirjen Ham), Ketua Komnas Ham (Natalius Pignai), Dr. Chairul Huda, SH,MH (Pakar Hukum Pidana), dan A. Azis Muhammad, SH,MH (Pakar Hukum Pidana).

“Untuk masalah Seminar Nasional tentang Pidana Mati Dalam Perspektif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sangatlah penting bagi Bangsa dan Negara, terutama untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tentunya. Sebagaimana pidana berhubungan erat dengan kehidupan manusia yang berkaitan dengan nyawa dan kebebasannya. Dan mudah-mudahan seminar yang kami adakan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Insyaallah kita akan mengadakan lagi dilain waktu dan mudah-mudahan untuk seminar berikutnya banyak dukungan dari para pihak termasuk dari instansi-instansi yang terkait lainya.” Ungkap Komandan Resimen Mahasiswa (M. Ikbal Apriansyah). (Maulana)