SETADIUM GENERALE Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Di wilayah Republik Indonesia Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakrta

foto niak

Teropongpost, jakarta.- seminar nasional dengan tema Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Republik Indonesia yang bertempat digedung auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakrta, dengan narasumber Jenderal Pol Drs. Badrodin Haiti Kepala Kopolisisan Republik Indonesia, Selasa (15/09).

Menurut DEKAN FH-UMJ bahwa seminar ini merupakan kegiatan rutin yang telah ada sejak dulu yakni merukan tradisi yang ada dalam akademik saat dimulainya perkuliahan perdana diawali dengan kuliah umum atau stadium generale.

“Untuk kali ini memang kami memilih sebuah tema yang mungkin saja menurut kami itu agak membawa suatu manfaat yang besar terhadap pemahaman mahasiswa kita yang memang mahasiswa baru kita inikan masih sangat baru dan mungkin mereka masih awam dibidang hukum, nah oleh sebab itu kami ingin mengundang Kapolri sebagai narasumber untuk menyampaikan apasih sebenarnya peran daripada polisi dalam rangka penegakkan hukum di wilayah Republik Indonesia”, jelasnya usai kegiatan seminar di ruangannya.

Dekan Fakultas Hukum UmJ juga menambahkan “kita sama-sama tahu bahwa penegakkan hukum kita sangat amat jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri, kita coba menggali bahwa polisi juga memang ada nilai negatifnya tetapi kita juga harus melihat bahwa ada nilai positif yang dilakukan oleh pihak kepolisian” tambahnya.

Legalitas polri yang tertuang UU No 11 Tahun 2011 telah jelas menjabarkan terkait hirarki-hirarki peraturan perundang- undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan-peraturan daerah. Sedangkan peran polri dalam UUD NKRI 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 dijelaskan bahwa kepolisian Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.

Dalam penjabaran lebih lanjut di atur dalam TAP MPR No. 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, yakni peran kepolisian RI diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, kepulisian NKRI berperan memelihara keamanan, kemudian ditegaskan dalam TAP MPR No 7 Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri dalam bab II Pasal 6 disebutkan bahwa Kepolisisan RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan di dalam masyarakat. Kemudian dijabarkan lagi dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan kepolisisan NKRI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kita dapat melihat bahwa polri memiliki tugas yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kestabilitas keamanan dalam Negeri, oleh karena itu selayaknya apabila Polri melakukan perannya secara maksimal harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Drs. Badrodin Haiti menegaskan bahwa hukum dan penegakkannya adalah simbol peradaban yang memanusiakan manusia, oleh karena itu sebenarnya penegakkan hukum menjadi satu hal yang sangat penting di dalam proses berbangsa dan bernegara. Seringkali korban tidak diperhatikan atau harapannya sering tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh jaksa dalam penuntutan, hanya terbatas pada normatif di dalam pasal-pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan. Di luar itu tentu bisa berbeda dan menimbulkan suatu ketidak puasan.

“Pada implementasinya penegakkan hukum tidak selamanya mampu mengakomodasi nilai yang terdapat di dalam hukum. Nilai dalam hukum itu termasuk nilai keadilan, kadang-kadang nilai keadilan menurut hukum ini bisa saja tidak sama dengan atau tidak singkron dengan nilai kepastian pada masyarakat demokrasi yang memiliki rasa keadilan yang tinggi, penegakkan hukum yang tidak mengakomodasi nilai-nilai di dalam hukum itu akan menuai kritikkan atau koreksi”, tegasnya saat menyampaiakan materi kuliah umum.

foto naik

Dalam prakteknya, penyelesaian perkara di pengadilan tidaklah membuat proses itu sederhana dan selesai, pasalnya orang yang kalah masih merasa sakit hati sedangkan orang yang menang merasa cukup puas. bayangkana jika orang yang berperkara di pengadilan adalah tetangga, maka akan menjadi persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai, tetapi demikianlah hukum yang berlaku di negara kita.
“Hukum kita peninggalan dari zaman belanda yang diadopsi dari prancis. Ini harus ada perkembangan-perkembangan. KUHP sudah mungkin dua puluh tahun lebih rencana perubahan itu, atau mungkin bisa tiga puluh tahun sejak saya tamat dari akademy itu sudah ada poja-poja tentang penyusunan kuhp, tapi sampai sekarang belum selesai, belum lagi nanti hukum acaranya, jadi baru dibahas yang RUU KUHP, kuhapnya itu sendiri mungkin nanti dilakukan perubahan yang mendasar”, Ujar Kapolri

Pemikiran untuk memperbaharui hukum pidana materiil (KUHP), sebenarnya sudah terjadi sejak terbitnya UU No. 1 Tahun 1946, selanjutnya ditegaskan pada seminar hukum pidana nasional tahun 1963 di Semarang. Penyusunan KUHP yang baru bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda.

Jenderal Pol Drs. Badrodin Haiti mengaku telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran terkait kasus-kasus yang sifatnya ringan dan pelakunya kelompok-kelompok yang rentan dapat dilakukan langkah-langkah yakni upaya mediasi, tidak menuntut melalui proses hukum. Jika tidak bisa, dilakukan upaya gelar perkara guna mencari apakah ada upaya-upaya lain yang dapat menyelesaikannya, jika tetap tidak bisa maka dilakukan proses hukum tetapi tidak dilakukan penahanan.

“Saya sudah mengusulkan pada setiap tingkat pemeriksaan bisa dilakukan langkah-langkah pengembangan restorativ justic”, tegasnya.
Jika Penegakkan hukum bisa dilakukan tetapi tidak memenuhi rasa keadilan, maka pihak kepolisisan seharusnya bisa menggunakan diskresi kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam UuUNo. 2 Tahun 2002, namun dalam pelaksanaannya harus terdapat pengawasan agar tidak disalah gunakan

“polisi sebagai bagian dari penegakkan hukum juga tidak sempurna tetapi mari kita berupaya untuk bisa memperbaiki para penyidik-penyidik Polri, mulai dari Mabes Polri sampai tingkat Polsek, agar penegakkan hukum itu bisa mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang hakiki dari pada penegakkan hukum yang ideal yaitu terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan semuanya itu adalah bermuara pada kesejahteraan masyarakat”. Ucap Kapolri
Hukum adalah simbol dari peradaban dalam menyelesaikan masalah didalam memanusiakan manusia sehingga penegakkan hukum merupakan faktor yang penting dalam Negara yang demokratis, apalagi Negara kita adalah Negara hukum, sehingga dari prinsip-prinsip Negara hukum harus ada dan berfungsi di dalam Negara kita.

Aturan hukum yang sudah dirancang secara baik tanpa didukung penegak hukum yang berkualitas dan berintregritas maka aturan tersebut akan menjadi tulisan yang tanpa makna, tanpa dapat mengatur prilaku kehidupan manusia. Bahkan hukum dapat dijadikan sebagai tool of crime jadi bisa saja dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Dimana hukum dimanipulasi sedemikian rupa diluar kepentingan hukum itu sendiri. (Mush)