STRATEGI NOTARIS /PPAT KOTA BANDUNG BERBAGAI CARA DILAKUKAN KETIKA MELANGGAR KODE ETIK

Teropong Post, Bandung- Hasil sidang MPW di Kota Bandung, yang dijalani oleh dua Notaris Hikmah dan Mike hanyalah rekayasa dan tidak jelas keputusan yang di berikan oleh MPD Kota Bandung dan MPW provinsi Jawa Barat. Sebelum sidang di mulai, dua Notaris ini sempat melakukan rapat dengan MPW Provinsi Jawa Barat untuk melakukan strategi agar hasil yang disidangkan mendapat keputusan teguran.

Ketika sidang etika dimulai yang dijalani oleh dua Notaris dan Pelapor/penjual, MPW mengungkapkan sidang yang akan dijalani oleh dua Notaris dan Pelapor/penjual adalah sidang terbuka. Ketika sidang terbuka disahkan oleh Ketua MPW berarti jelas sidang terbuka adalah untuk umum, namun ketika dari salah satu pihak Penjual mengambil gambar, dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat sempat melarang untuk mengambil gambar setelah di ingatkan kembali oleh Pelapor bahwa sidang ini terbuka untuk umum. Berarti cukup jelas ternyata sidang ini hanya rekayasa untuk menutupi dari dua pihak Notaris.

“Keputusan yang dijatuhkan oleh MPW, ini tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dua Notaris Mike dan Hikmah, padahal jelas-jelas Mike dan Hikmah melanggar kode etik dan melakukan persengkongkolan dengan Mafia Tanah, Saya akan melakukan Banding di MPP berkaitan dengan kasus”. ungkap Hj. Euis yang dirugikan oleh Notaris dan PPAT.

Berkaitan dengan persoalan keputusan sidang abal-abalan MPW Kota Bandung yang di jatuhkan oleh Mike dan Hikmah sebenernya sangat-sangat bobrok dengan hasil keputusan sidang MPW hanyalah teguran lisan. Jika keputusan hasil sidang hanyalah teguran lisan saja, sedangkan berkaitan bukti-bukti yang ada terlihat cukup jelas. Terus yang bermain didalam sidang ini siapa dong… sungguh strategi yang menakjubkan bisa terjadi keputusan yang tidak sesuai dengan perbuatanya.

Ini semua tergantung dari Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang bisa diharapkan untuk menangani kasus ini. Jangan sampai majelis pengawas pusat (MPP) salah dalam mengambil keputusan terkait persoalan ini. Jika MPP salah mengambil keputusan dan kasus seperti ini dibiarkan terus menerus maka tak ada artinya Negara ini hanya diisi dengan notaris nakal yang tidak sesuai dengan tugas dan kode etik sebagai Notaris. Ini sama halnya merusak citra nama baik Notaris sebagai mana mestinya. (ma’ul).