SUKA CITA MASYARAKAT TANGSEL PENYERAHAN SERTIFIKAT OLEH PRESIDEN

Teropongpost, Tangsel,- Sebanyak Lima ribu sertifikat diserahkan di ICE, BSD (26/09) diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang hadir dalam kesempatan ini di damping oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Agraria dan Tata Ruang ( ATR )/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Banten, Wahidin Halim, dan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk sesi kedua kalinya yang pada kesempatan beberapa tahun lalu diserahkan oleh Presiden, terutama, untuk kecamatan yang belum melaksanakan program PTSL, yang di mulai tahun 2017.

“Jumlah warga yang akan menerima sertifikat program PTSL ini akan terus bertambah dan penyerahan sertifikat akan terus secara berkesinambungan akan segera diberikan kepada warga yang mendaftar untuk mengikuti program PTSL,” terangnya.

Walikota Tangsel berharap dengan ada program PTSL khusus nyah warga Tangsel yang belum memiliki sertifikat agar segera mendaftarkan kepada BPN melalui panitia PTSL yang sudah di bentuk kepada para RT dan RW diharapkan peran aktifnya untuk membantu warganya yang ingin mensertifikatkan tanahnya

Pemkot Tangsel sangat mendukung program PTSL ini dengan mensinergikan kegiatan yang dapat mendukung program PTSL dan bahkan pemerintah Tangsel memberikan kebijakan pengurangan pembayaran BPHTB bagi warga yang tidak mampu sebesar 75%, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR / BPN RI, bahwa BHPTB dapat terhutang dulu dan bagi warga yang tidak mampu kemudian memiliki hutang BPHTB maka di sertifikatnya akan dicap “Memiliki Hutang BPHTB”.

Hal yang berkaitan dengan BPHTB terhutang ini memang bukanlah suatu kebijakan yang mutlak, sebab sudah di atur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN dijelaskan antara lain jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang; putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan; pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Airin menjelaskan, 5000 warga Tangsel yang menerima sertifikat terdiri dari 4 kecamatan, untuk Kecamatan Pamulang terdiri dari Kelurahan Benda Baru sebanyak 250 buku sertifikat, Kelurahan Pondok Benda sebanyak 100 buku sertifikat, Kelurahan Pondok Cabe Ilir sebanyak 600 sertifikat, Kelurahan Kedaung sebanyak 700, Kelurahan Bambu Apus sebanyak 250 sertifikat, Kelurahan Pamulang Barat sebanyak 300 sertifikat dengan total yang diberikan sebanyak 2200 sertifikat tanah.

Untuk Kecamatan Serpong Utara, sebanyak 500 sertifikat untuk dua kelurahan yakni Kelurahan Lengkong Karya dan Kelurahan Pondok Jagung.

“Sementara untuk Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1750 sertifikat dan Kecamatan Serpong untuk Kelurahan Lengkong Gudang Timur sebanyak 250 sertipikat, “ungkapnya.
Hal lain dalam sambutannya Jokowi menjelaskan, pemerintah menargetkan pembagian sertifikat tanah di tahun 2018 mencapai 7 juta. Setelah pada 2016 lalu, pembagian sertifikat tanah kepada rakyat menyentuh angka 5 juta.

“Tahun depan (ditargetkan) 9 juta,” tegas Presiden.Jokowi menjelaskan, program pembagian sertifikat tanah gratis kepada warga dilakukan untuk menekan kasus sengketa lahan di Tanah Air. Selama ini, kata Jokowi, banyak sekali keluhan yang disampaikan warga kepadanya soal sengketa tanah antara warga dengan warga, maupun antara warga dengan perusahaan.

“Kalau sudah pegang ini (sertifikat tanah), mau apa, tidak ada yang mau berani. Ini tanah saya, ada sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikat, bisa disengketakan,” tuturnya.

Jokowi berpesan untuk tidak menyalahgunakan surat tanda bukti pemegang hak atas tanah tersebut. Jokowi berharap, mereka menyimpan sertifikat di tempat aman sehingga tidak mudah hilang dan rusak.

Tentu dorongan Presiden ini, harus dilaksakan dengan dukungan pemerintah setempat, tentu aparatur pemerintahan dari mulai RT, kelurahan dan kecamatan yang bersentuhan langsung dengan proses awal, ada dugaan fakta yang berbanding terbalik, dengan adanya pungutan yang di temukan oleh tim investigasi Teropongpost, di lapangan dalam pembuatan sertifikat, tentu ini harus di dorong kepada efek jera, bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Miris jika program ini dengan dukungan dari pemerintah, masih saja dilakukan dugaan pungutan kepada masyarakat, honorarium panitia yang di bentuk tentu sudah diperhitungkan dalam anggaran, tidak ada alasan pembenar apapun bahwa kegiatan ini tidak ada anggarannya. Maka harus dimulai dari masyarakatnya yang jeli dan cerdas, agar tidak di bohongi oleh aparatur yang bermental korup, jika kaitan dengan dugaan pungutan PTSL, masyarakat wajib meminta bukti kwitansi, dengan dana yang di keluarkan dan jika diatas satu juta harus bermaterai, jika memang tidak diberikan bukti, harus ada bukti pendukung, masyarakat harus foto penyerahan dana tersebut dan atau ada yang menyaksikan penyerahan dana tersebut. Sehingga dengan bukti itulah dapat di minta kembali dana yang sudah di serahkan.

“Lega saya mas, setelah acara penyerahan itu saya bangga bisa liat langsung Bapak Presiden, dan hal yang lebih penting, rumah saya sudah ada sertifikatnya”, ujar warga yang enggan disebut namanya.

Di tempat terpisah, warga yang menerima sertifikat di kediamannya, merasa lega kini ke absahan secara legal formil, status tanahnya sudah menjadi sertifikat. Upaya keseriusan dalam pengurusan surat-surat untuk menjadi Sertifikat tidak sia-sia, terlihat nampak dengan wajah yang berseri-seri. (TIM TP)