SURAT DISHUB KOMINFO TANGSEL “ MENJERAT “ WALIKOTA TANGSEL

Pelampauan kewenangan (Abbuse of Power),
Penyalahgunaan kewenangan ( Detournement de pouvoir ).

Tangsel TP,- Diawali surat Dishubkominfo kepada Redaksi Teropong Post menjawab surat secara kedinasan. Surat menyurat redaksi teropong Post menyikapi adanya temuan Teropong Post dari adanya suatu temuan kajian. Yang mana kajian melalui konsultan telah dimasukkan Walikota sebagai lampiran dari peraturan. Peraturannya disebut Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012. Dikenal sebagai Perwal 17.

Kajian yang di soroti Teropong Post adalah kajian palsu. Kenapa disebut kajian palsu, karena adanya ditemukan Titik Koordinat yang akan menentukan dimana letak suatu menara telekominikasi di dirikan. Titik koordinat yang di jadikan acuan pengusaha dalam titik koordinat eksisting berjumlah 94 titik koordinat, dan untuk Titik koordinat news site 25.

Yang menjadi sorotan sehingga dinyatakan palsu karena dari 94 titik koordinat ditemukan ada 21 titik koordinat eksisting yang bermasalah / palsu dan fiktif. Dan ditemukan juga adanya titik yang tidak lengkap 1 titik koordinat sehingga dapat diklasifikasikan titik koordinat eksisting yang bermasalah / palsu dan fiktif. Menjadikan 22 Titik Koordinat yang palsu/fiktif seolah benar. Titik koordinat baik yang asli dan yang palsu/fiktif setelah diteliti dengan seksama merupakan duplikasi dari titik koordinat yang sudah dikaji. Karena fasil duplikasi menjadikan 44 titik kordinat secara keseluruhan bermasalah. Titik koordinat yang ada, di pakai tersebar di 7 Wilayah Kecamatan se Kota Tangsel.

Naifnya kajian palsu/fiktif ternyata dimasukkan oleh Walikota ke dalam lampiran. Yang mana lampiran ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota dan sudah di sahkan menjadi lembaran daerah sejak 18 Juni 2012. Kalau lampiran ini sudah menjadi SKPD dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Walikota dan sudah masuk ke dalam SSK (satuan Kerja). Maka apa yang sudah ditetapkan Walikota sudah dianggarkan dan belanjakan dalam SKPD. Sehingga muara sejak di jadikan Peraturan Walikota ( PERWAL) harus dipertanggungjawabkan oleh Walikota. Baik secara hukum adminstrasi negara, pidana dan tanggung jawab moril. Walikota telah membohongi rakyat dan menjadikan uang rakyat suka-suka. Dan sudah tentu menjadi pembahasan yang panjang dan menarik.

Aroma bau busuknya kajian palsu PERWAL No. 17 tahun 2012 yang tercium insan pers, membuat TIM Teropong Post mencari klarifikasi kepada Walikota mau pun Dishubkominfo. Tidak di duga Walikota tidak menjawab surat TP, Tetapi yang menjawab surat adalah Kepala Dishubkominfo dengan menjawab “ ……, maka rencana pada anggaran tahun 2014 akan dilakukan kegiatan review cell planning menara telekomuniukasi di Kota Tangerang Selatan sebagai bahan kajian perubahan Perwal No. 17 tahun 2012 “.

Jika diteliti secara seksama, seolah perencanaan melakukan review kajian No. 17 Tahun 2012 yang di motori Dishubkominfo merupakan suatu hal sepele. Kajian sudah ditetapkan sebagai aturan, aturan sudah menjadi produk hukum. Produk hukum sudah dituangkan menjadi program, programnya acak – acakan.

Manipulasinya kajian selama ini dijadikan acuan memberikan ijin / rekomendasi kepada provider sebagai investor untuk dapat menerbitkan IMB. Pertanyaan nya kalau Titik Koordinatnya adanya palsu/berdasarkan kajian fiktif, berarti titik koordinatnya tidak pernah ada dalam Peraturan Walikota. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Cq. Kabid Kominfo Drs. Sodikin lebih Cq. Kasi Kominfo Dian selama ini menerbitkan dan men sahkan titik koordinat berdasarkan kajian yang mana kalau menentukan kajian tepat di 21 titik palsu/fiktif). Berarti jajaran Dishubkominfo menerbitkan titik koordinat juga secara palsu/fiktif dan seolah-olah benar sesuai Perwal. Pertanyaan nya memakai cara dan kajian yang mana ? Bagaimana pertanggungjawabannya. Inspektorat Khusus Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri pasti instansi yang berwenang atas permasalahan ini. Maka menjadi persoalan serius dan menjadi pembahasan yang panjang untuk ini tentunya.

 

WALIKOTA BERSAMA KA DISHUBKOMINFO TANGSEL

MENGECOH TEROPONG POST

Tangsel TP,-Walikota bersama Kadishub berusaha mengakali dan mengecoh TP, seolah yang bermasalah hanya berupa kajiannya saja, bukan peraturannya.

Bahwa Walikota mempunyai kewenangan membuat peraturan, dan dapat merubah kembali suatu aturan yang pernah dibuatnya, kapan pun berdasarkan kewenangannya. Suatu kajian menurut Hukum Adminstrasi Negara dan Hukum Tata Negara tidak bersifat mengikat dan bisa di pakai atau tidak dipakai oleh Walikota dalam membuat peraturan. Tetapi sekali kajian dijadikan dasar atas dasar yang palsu, menjadikan suatu aturan menjadi cacat hukum dan masuk dalam ranah hukum pemerintahan, hukum peradilan yang meliputi peradilan tata negara, peradilanadminstrasi negara, hukum acara pidana dan hukum acara perdata, hukum kepolisian, proses perundang-undangan.
060714_0837_Dishubkomin1.png
Bahwa penyelenggara negara yang baik harus taat asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik :

  1. Asas Kepastian Hukum;
  2. Asas Keseimbangan
  3. Asas Kesamaan
  4. Asas Bertindak cermat
  5. Asas Permainan yang layak
  6. Asas Keadilan dan kewajaran
  7. Asas Perlindungan atas pandangan hidup
  8. Asas Kebijaksanaan
  9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan umum

Walikota dan Kadishubkominfo ternyata secara sadar dan terang-terangan berusaha mengelabui rakyat. Dengan tipu-tipuan melakukan perubahan peraturan yang ternyata bukan merupakan perubahan peraturan. Karena didasari penyelundupan hukum serta menabrak Peraturan Perundangan yang berlaku. Saat Menerbitkannya Perwal dengan menabrak 11 Peraturan Perundangan, 5 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah nya sendiri.

Merubah peraturan dengan cara suka-suka tanpa memperhatikan tata peraturan perundangan adalah penyelewengan hukum / penyelundupan hukum. Merubah lampiran dalam Perwal yang sudah menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Walikota boleh-boleh saja, kalau kajian nya tidak merupakan kajian palsu/fiktif. Apabila sudah berlaku hal yang palsu/fiktif dan sudah menjadikan suatu peraturan maka sepatutnya tidak bisa dicabut secara parsial saja, ini jelas Pemerintah Kota Tangsel harus bertanggungjawab secara hukum mau pun secara moril. Ini pembohongan publik.

Yang tidak boleh dilupakan Walikota dan Ka Dishubkominfo adalah : Kajian palsu/kajian fiktif yang menjadi suatu peraturan, maka sepatutnya tidak bisa dicabut secara parsial dengan se enaknya soalah-olah tidak ada pertanggungjawabannya secara hukum. Delik pidana atas kajian palsu/fiktif merupakan persoalan serius yang harus di proses hukum. Penyelenggaraan peraturan yang didasari kajian palsu/fiktif juga merupakan persoalan hukum. Tidak boleh ada pembiaran ( by ommisien) oleh pemerintah dan harus diusut tuntas.

(lihat berita Surat Ka DISHUBKOMINMFO)

060114_0744_SURATDISHUB1.png

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA BERSAMA KA DISHUBKOMINFO TANGSEL

Pelampauan Kewenangan (Abbuse of Power),

Penyalahgunaan Kewenangan ( Detournement de pouvoir ).

( HUKUM ADMINISTRASI NEGARA disarikan dari : FULLY HANDAYANI RIDWAN, SH, Mkn )

Dalam menjalankan tugas, seorang pejabat pemerintah atau pejabat adminstrasi Negara dibatasi oleh dua asas, antara lain : asas Yuridikitas ( rechtmatingheid ), bahwa setiap tindakan pejabat Adminstrasi Negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, hal ini tidak tertulis; asas yang kedua adalah asas legalitas ( wetmatigheid ) bahwa setiap tindakan pejabat Adminstrasi Negara harus ada dasar hUkum, maka azas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Azas diskresi dari Freis Ermessen yaitu kebebasan dari seorang pejabat adminstrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Dengan demikian, setiap pejabat adminstrasi negara tidak boleh menolak mengambil keputusan bila ada seorang warga masyarakat mengajukan permohonan, dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Namun kewenangan diskresioner ini kadang menimbulkan akibat negatif, bila penggunaannya terlalu berlebihan. Akibat tersebut adalah pelampauan kewenangan (Abbuse of Power), penyalahgunaan kewenangan ( Detournement de pouvoir ).

Abbuse of power terkadang diartikan pula dengan mal administrasi. Didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan mengenai pengertian mal administrasi, yaitu : ” Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian meteriil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan ”.
060114_0803_OknumPeruba1.jpg
Kesimpulan dari Abbuse of power dari beberapa pendapat bisa diartikan pula dengan : “ Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi “ .

Surat Ka DISHUBKOMINFO kepada Redaksi Teropong Post, 7 April 2014 :

Pelampauan Kewenangan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Sudah direncanakan Dishubkominfo, surat tanpa ada tembusan kepada Walikota serta instansi terkait. (lihat berita terkait Sim Salabim, hal. 7 )

Surat Dishubkominfo yang menjelaskan dua hal :

  • antara lain bahwa selama ini seluruh ijin / rekomendasi di keluarkan oleh Dishubkominfo berdasarkan lampiran 1 Perwal 17 tahun 2012, yang merupakan hasil kajian jasa konsultan pekerjaan survey menara telekomunikasi pada tahun 2012. (kajian palsu/fiktif; redaksi TP).
  • dan bahwa rencana pada anggaran tahun 2014 akan diadakan kegiatan review cell planning menara telekomunikasi di kota Tangerang Selatan sebagai bahan kajian perubahan Perwal No 17 Tahun 2012. ( kajian yang mana, untuk melakukan perubahan dan menggunakan anggaran Pemkot Tangsel 2014 Posting anggaran apa ?); (Tim)