SURAT KUASA PEMBUKA TABIR POLEMIK ALFAMART DI TANGSEL

Teropongpost, Tangsel- Masih mandek dan belum jelasnya sikap instansi terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengenai masalah ratusan toko Alfamart yang tidak memiliki ijin, menghadirkan dugaan kuat, adanya permainan belakang layar, dan menguapnya aroma skenario penegakan hukum dan peraturan terhadap toko modern tersebut.

Adanya bukti surat kuasa management PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku perusahaan retil pengelola Alfamart, kepada pihak ke 3 (Tiga) untuk melakukan pengurusan perijinan dan permasalahan toko Alfamart di Kota Tangsel, jadi pendukung terindikasinya konspirasi antara Alfamart dan perangkat daerah Pemkot Tangsel.


Ketika coba ditelusuri oleh insan media, sesuai dengan fakta yang ada, serta dari informasi yang berhasil dihimpun, pihak ke 3 yang dikuasakan oleh manajement Alfamart diduga kuat adalah isteri dari seorang pejabat Dinas yang juga selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangsel.

Ketika dikonfirmasi dikediamannya pada (14/11) malam, dikawasan Pagedangan Kabupaten Tangerang, perwakilan management Alfamart berinisial IH, membenarkan perihal yang tertera dalam surat kuasa tersebut.

“Soal yang nama tertera itu iya, cuma selanjutnya ke Pak Budi saja, dia selaku Corcom (Corporate Comunication) nati saya telpon dia jangan disini deh, kita ketmuan di kantor atau diluar saja. Bukan saya tidak mau menerima, soalnya saya lagi ngaji sama isteri saya, jangan disini enggak enak, nanti saja kita ketemuan di luar” ujar IH.

Jika dilihat dari data Lecense Departement PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku bagian dari menegement yang membidangi masalah perijinan, baru ada 8 toko yang sudah mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) dari 212 toko Alfamart yang tersebar di wilayah Kota Tangsel, baik toko yang regular maupun Franchise, yang kemudian dapat dirincikan dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Mengenai Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), ada 164 toko yang SKDU nya Sudah Expired atau kadaluarsa, 17 toko tidak ada SKDU, dan sisanya 31 toko memiliki SKDU.
2. Sehubungan dengan sertifikat Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordinantie/HO),203 toko tidak memiliki, 9 toko sisanya sudah ada sertifikatnya.
3. Terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ada 83 toko yang telah memiliki IMB, yang mana bangunan dari 53 toko diantaranya sudah sesuai peruntukannya, kemudian 27 toko dari 83 toko tersebut, peruntukan bangunannya tidak sesuai.

Uraian rincian dan klasifikasi data diatas, tentunya dapat dihitung estimasi biaya retribusi Pemasukan Asli Daerah (PAD) Tangsel, maupun nominal lainnya yang tentunya memunculkan angka rupiah yang tidak sedikit, hal ini memungkinkan peluang menjadi bancakan para pemangku kepentingan.

“Dalam hal ini, peran Walikota sebagai atasan harus aktif memantau kinerja anak buahnya, tindak tanduk bawahan yang bisa berakibat sanksi hukum akan mencoreng wajah pemerintahan Kota Tangsel sendiri. Sudah bukan rahasia umum bahwa kewenangan sering diselwengkan oleh oknum-oknum untuk memperkaya diri,” ujar Amin, selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Nasional (LIPPN), ketika dimintai tanggapan perihal terkait (15/11).
(Kibo)