“ TERBONGKAR SINDIKASI ”

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

( PERWAL NO. 17 TAHUN 2012 )

 

” TERBONGKAR SINDIKASI “

PENELITIAN DAN KAJIAN FIKTIF

 

 

Teropong Post, Tangsel

 

Penyelenggara Telekomunikasi Kota Tangsel boleh tercengang dan terkesima, masyarakat pengguna seluler di Kota Tangsel boleh kecewa akibat sinyal selularnya bisa buruk dan hilang tiba-tiba. Karena pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sudah sejak awal perencanaannya amburadul dan asal-asalan.

 

Kusutnya Perwal No. 17 Tahun 2012 sudah mulai dirasakan para pelaku bisnis seluler dan peralatan menara telekomunikasi. Mulai kusutnya perijinan, lemahnya pengawasan, membuat bisnis BTS tidak jelas, menjadikan Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) Kota Tangsel puluhan milyar hingga ratusan milyar sejak tahun 2012 – 2014 tidak jelas. Kalau tidak ingin dibahasakan ” Jadi bahan bancakan pejabat terkait “.

 

Ibarat berkaca dalam kaca yang retak, sehingga yang berkaca tidak jelas rupawan nya wajah. Sehingga kalau mau kelihatan rupawan nya wajah maka harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab atas retaknya kaca. Sehingga Kota Tangsel lebih rupawan dan dipandang tidak sebelah mata dan menjadi idaman bagi para investor. Menjadikan Kota Tangsel memiliki Pemerintahan yang bersih tidak berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

WALIKOTA TANGSEL HJ. AIRIN RACHMY DIANY, SH,MH, adalah orang Pertama yang harus dipertanyakan dan bertanggungjawab untuk itu. Berdasarkan Perwal No. 17 tahun 2012 yang mengeluarkan aturan tentang PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO KOTA TANGSEL, yang di pimpin DRS. H. SUKANTA, dan jajarannya adalah Pihak Kedua sebagai penanggungjawab atas diberikan atau tidak diberikannya ijin/rekomendasi terkait Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekoumikasi Bersama.

 

Karena aturan-aturan Pemerintah Daerah Kota Tangsel di duga kuat sarat berbau KKN, penuh tipu-tipuan di buat seolah indah, baik, sesuai Peraturan Undang-undang, aturan Pemerintah Pusat, Aturan Pemerintah Propinsi Banten dan aturan Pemerintah Daerah Kota Tangsel lainnya.

 

Ternyata semua aturan yang ada mudah ditelikung dan direkayasa dengan satu kajian dan penelitian fiktif berbau KKN. Uang rakyat yang digunakan dalam membuat Peraturan Walikota berdasarkan kajian murahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Konsultan dan tim pembahas teknis harus diperiksa , Inspektorat Jenderal, Kepolisian, Kejaksaan apabila ada unsur pidananya. Termasuk apabila ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, agar dilakukan audit oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK), Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Tim investigasi TEROPONG POST siap membuat tulisan sesuai fakta, dengan tema : ” GURITA MENARA BTS BERBAU KKN di KOTA TANGSEL “.

 

  1. Terbongkar Sindikasi Penelitian dan Kajian Fiktif
  2. Surat Dishubkominfo Tangsel “Menjerat” Walikota Tangsel
  3. Permohonan Rekomendasi Dishubkomifo diduga ada permainan
  4. Mengecoh Teropong Post
  5. Dishubkominfo Tangsel Diduga Kuat Sarang Korupsi
  6. BP2T Tangsel Kangkangi Perda dan Peraturan Bersama Menteri
  7. Cell Plan bermasalah Walikota tutup mata Kadishub bermasalah dilindungi
  8. Lampiran Perwal No. 17 Tahun 2012 Tangsel Amburadul
  9. Pengurusan IMB di Tangsel SOP Waktu Pengerjaan “MOLOR”
  10. Pelampauan Kewenangan (Abbuse of Power, Penyalahgunaan Kewenangan (Detournement de Pouvoir)
  11. Sim salabim….. Abra…Kadabra…. Walikota bersama Dishubkominfo sulap Perwal.
  12. Oknum perubahan Perwal atas kajian Fiktif harus diperiksa secara Hukum Pidana

Kenapa bisa begitu? Karena suatu Peraturan Walikota ditanda tangani oleh Walikota. Sehingga Walikota yang harus bertanggungjawab apabila ada pembahasan, penelitian, kajian fiktif. Tidak terbayangkan sosialisasi peraturan Walikota menyikapi titik koordinat bodong/fiktif ditingkat Kecamatan, Kelurahan, RW/RT hingga sampai kepada masyarakat. Sudah dapat dipastikan amburadul. Pengawasannya sudah pasti lebih amburadul lagi dan jauh.

 

Sehingga transparansi pembangunan sulit diketahui oleh masyarakat, investor swasta, BUMN, BUMD, koperasi, dan instansi pertahanan keamanan negara. Pembangunan bisa dipastikan jauh dari transparan, jauh dari pemerintahan yang bersih dari dugaan KKN. Percepatan pembangunan telekomunikasi di Kota Tangsel akan terganggu pada umumnya dan sulit memacu dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pembangunan alat komunikasi seluler khususnya di Kota Tangsel yang berguna bagi masyarakat Kota Tangsel, termasuk hubungan masyarakat Kota Tangsel dengan masyarakat termasuk di wilayah Indonesia lainnya. Sehingga akan memacu percepatan pembangunan yang terintegrasi dengan kota – kota lainnya dalam belahan dunia mana pun.

 

Ironisnya kajian dan penelitian titik koordinat BTS harus sesuai kajian yang betul-betul akurat. Karena menentukan atau mendirikan titik koordinat dalam cakupan wilayah tertentu akan terhubung dengan cakupan wilayah sinyal sesuai cakupan selanjutnya, dan begitu seterusnya.

 

Baiknya perencanaan cakupan sinyal yang satu dengan cakupan sinyal yang lain dalam satu wilayah akan menentukan sinyal akan baik atau tidak. Aturan ideal dan baik harus terintegral dalam pembahasan antar instansi terkait termasuk harus mengundang LIPI dan membayar konsultan yang tidak murah. Semuanya uang rakyat. Tetapi ironisnya, Peraturan Walikota Kota Tangsel berkaitan pengaturan pembangunan menara BTS telah dimanipulasi.

 

Suatu provider sebagai investor seluler harus mengikuti titik koordinat ( idealnya mengikuti aturan titik koordinat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Walikota ). Harus memperhatikan hal yang mendasar yaitu Titik Koordinat harus berdasarkan penghitungan longitude dan lattitud. Dengan kata lain, menentukan koordinat asal-asalan berarti tidak menghitung atau memperhatikan longitude dan lattitude. Bisa dibayangkan provider sebagai investor dalam membangun Menara BTS nilai investasi 1 BTS berkisar 1 milyard s/d 2 milyard. Sinyalnya bisa berantakan dan banyak gangguan. Provider seluler selaku investor merugi, dan yang pasti masyarakat pengguna seluler ikut menanggung rugi karena seluruh kerugian dibebankan kepada rakyat selaku konsumen kalau hubungan seluler nirkabelnya terganggu.

 

Dan bisa dibayangkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2012 dimaksud, seluruh kajian berkaitan titik koordinat nya menjadi dapat dipertanyakan. Kalau kajiannya di duga kuat fiktif, maka Walikota Kota Tangsel wajib mempertanggung jawabkan seluruh anggaran mulai dari pra pembahasan, pembahasan termasuk kajian dan penelitian. Apakah konsultan kajiannya sesuai dengan tender atau penunjukkan langsung, termasuk biaya sosialisasi kepada publik. Bapedda harus membuka biaya membuat Peraturan Walikota 17 tahun 2012; untuk dapat diketahui ada tidaknya dan berapa besar kerugian negara).

 

Peraturan Walikota boleh saja mengabaikan dan tidak wajib menggunakan naskah akademis / kajian. Tetapi bila Peraturan Walikota telah memakai kajian fiktif dan memasukkan hasil kajian akademis fiktif ke dalam lampiran peraturan Walikota. Berarti kajian fiktif yang telah masuk dalam (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah masuk dalam lembaran daerah, maka Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Kota dapat dimintai pertanggungjawaban karena SKPD adalah pengguna anggaran daerah. Peraturan Walikota yang berlaku sejak 18 juni 2012 s/d 6 Mei 2014 menunjukkan kurun waktu 2 tahun 6 bulan. Produk hokum akibat Peraturan Walikota Tangsel bermasalah, merupakan hal yang fatal dan bisa menjadi persoalan hukum adminstrasi pemerintahan, persoalan pidana dan menunjukkan moral yang buruk dari yang mengeluarkan peraturan termasuk yang menggunakan peraturan setingkat Kepala Dinas dan instansi terkait lainnya. Dan bisa membuat Pemerintahan hilang kepercayaan rakyat. Dan dapat mendorong rakyat meminta mundurnya pemerintahan dari kursinya.

 

Dan bisa dibayangkan, bagaimana Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tangsel menjalankan tugas memberi ijin atau menolak ijin, menentukan pengajuan / permohonan rekomendasi kalangan swasta dapat disetujui / ditolak. Karena akan menggunakan rasa suka atau tidak suka atau unsur KKN yang mengental akibat tidak adanya kepastian yang menjamin iklim usaha yang baik bagi investor/provider.

 

 

Rahasia umum dikalangan provider :

  • provider tidak bisa melihat apakah dibohongi tim teknis. Karena bisa saja yang titik koordinatnya ada dikatakan tidak ada, titik koordinat yang diajukan permohonan rekomendasi masuk zona BTS dikatakan berada di luar Zona BTS
  • provider tidak bisa melawan kalau tidak mau dipersulit;
  • provider yang seharusnya rekomendasinya bisa diijinkan dan masuk dalam existing (sudah tersedia menara dan bisa diarahkan mengadakan masuk dalam menara bersama ternyata bisa saja diarahkan ke Zona New Site / harus mendirikan Menara sendiri. Termasuk sengaja dibuat pengurusan ijin berbelit-belit dan harus menghubungi penyedia menara yang dikenal sebagai rental menara).
  • Provider – provider tertentu diarahkan untuk masuk dalam new site (harus membangun menara baru), yang biaya perijinannya disepakati oknum berkisar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Provider – provider dipersulit ijinnya dan kalah bersaing dengan penyedia menara bersama ( pengusaha rental BTS ) yang mendapat kemudahan mendapat ijin dan sebelumnya bermain mata dengan tim teknis.
  • Provider yang mengajukan ijin dalam cakupan wilayah koordinat, dikatakan tidak masuk titik koordinatnya, permohonan tidak masuk zona tanpa harus ada penjelasan sebagai transparansi demi kepastian iklim berusaha dan demi kepastian hukum agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
  • Pengurusan ijin eksisting seharusnya lebih mudah dibandingkan new site. Baik dari sisi perijinan dan termasuk biaya-biaya. Mengurus perijinannya kepada BLHD, KKOP kebandaraan, IMB, ijin persetujuan kepada masyarakat melalui Kecamatan, Kelurahan, RW hingga ke RT karena sudah di urus oleh penyelenggara telekomunikasi ( perusahaan rental ), maka sudah seharusnya dari masa / waktu perijinan lebih cepat karena beberapa kajian sudah ada, mengakibatkan biaya-biaya nya lebih murah dan tidak perlu ada angka siluman di bawah meja oleh oknum pemerintah). Dan yang terpenting diutamakan membuat aturan yang baik sehingga keberadaan investor bisa memberikan pemasukan Pemkot dalam bentuk PAD.

 

Oknum Setengah Dewa

Oknum Pemerintah Kota Tangsel dalam tim teknis ibarat setengah dewa, berlindung dari kajian yang tidak jelas. Pengusaha harus patuh kalau ingin selamat menjadi investor di kota Tangsel. Pengusaha selama ini tidak pernah diberitahu Lampiran 1 dari Peraturan Walikota 17 Tahun 2012. Kalau pun Peraturan Walikota nya bisa diakses, yang ada hanya Lampiran 2 nya saja. Karena memang dari Lampiran 1 sengaja di taruh rapih dalam laci meja oknum tim teknis. Kalau bisa hanya diketahui oknum tim teknis ” yang sedang bermain ” . Pengusaha harus ikut kajian Tim Teknis. Yang belum tentu kajiannya Tim Teknis di atas standar kajian provider atau investor. Biasanya investor pasti hasil kajiannya lebih baik dari tim teknis pemerintah. Karena memiliki TOLLS, biaya serta alat yang lebih canggih dan lebih modern dari alat yang dipakai Pemerintah.

 

Fatal Tim Teknis tidak mengerti titik koordinat, radius dan Zona planning

Ternyata menghitung titik koordinat berdasarkan longtitude dan lattitude untuk menentukan titik koordinat BTS tim teknis sungguh bermasalah. Kesalahan akibat SDM rendah dari Kabid teknis dan Kasi DISHUBKOMINFO membatalkan investor membuat menara.

 

Provider tidak bisa menang melawan kesewenangan oknum di Dinas. Tim Dinas bisa saja menjadikan modus berlindung dibalik kajian. Provider sebagai investor ternyata sedang diperas oknum Tim teknis secara halus dengan gampangnya mengatakan, ” Kajian Permohonan Rekomendasi provider tidak termasuk dalam Zona eksisting atau New Site “. Tetapi kalau provider agak ngotot, maka sang oknum mengatakan ” Masukan saja kembali permohonannya agar di kaji ulang “. Pelanggaran pelayanan publik dalam pengurusan ijin 14 hari sudah merupakan hal biasa di Dishubkominfo.

 

Pengusaha menjadi sapi perahan akibat tidak ada aturan baku.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo bersama Tim Teknis seringkali menjadikan provider sapi perahan saat mengajukan ijin rekomendasi. Harga ijin dan rekomendasi bisa melambung tinggi karena tidak ada aturan baku. Apalagi titik koordinat menara yang seharusnya menjadi informasi jujur tersedianya ijin menara eksisting atau new site disembunyikan. Setelah diketahui ada titik koordinat palsu untuk beberapa Kecamatan oleh TP, semakin menguatkan kesimpulan adanya dugaan secara sistemik menyembunyikan Lampiran 1 yang memuat titik koordinat untuk kepentingan pribadi oknum-oknum pemerintah memeras biaya perijinan dari pengusaha mulai sejak diterbitkan Juni 2012 – tahun 2014.

 

Saling melindungi dan menyembunyikan kesalahan.

Kalau ijin sudah diterbitkan ada atau telah diganti titik koordinat baru berdasarkan titik koordinat fiktif, berarti Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tangsel bersama tim teknis dibawahnya telah mengangkangi Peraturan Walikotanya alias melebihi kewenangannya. Tetapi dengan fakta-fakta yang ada, kesimpulan sementara Kepala Dinas Perhubungan dan tim teknisnya secara bersama-sama melindungi Walikotanya untuk kepentingannya. Dengan tidak melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Khusus Depdagri terhadap Walikota, kepada BAPPEDA, kepada DPRD, BPK termasuk kepada KPK.

 

Mencabut dan Mengganti Peraturan atau mencopot setingkat Kepala Dinas terlebih dahulu.

Kalau belum ada diterbitkan ijin / rekomendasi terhadap 21 titik koordinat yang masuk dalam koordinat fiktif, maka sebaiknya kepala Dinas melaporkan Peraturan Walikota bermasalah dimaksud kepada instansi berwenang. Tetapi apabila sudah diterbitkan, maka peraturan harus ditinjau kembali termasuk harus membatalkan ijin-ijin / rekomendasi yang sudah diterbitkan. Kalau tidak ingin dikatakan masuk klasifikasi penyalahgunaan wewenang. Termasuk adanya konsekuensi harus mempertanggungjawabkan segala kerugian investor / provider sebelum ada perbaikan peraturan oleh Walikota.

 

Pertanggungjawaban hukum Walikota atau Dishubkominfo ?

Sekali Peraturan Walikota diterbitkan dan ditandatangani, maka Walikota Kota Tangsel harus dapat mempertanggungjawabkan Peraturan itu. Kalau hasil kajian dan penelitian dibuat berdasarkan penelitian dan kajian palsu dan kajian sudah diberlakukan kepada publik maka secara ilmu pengetahuan ini merupakan kejahatan ilmu pengetahuan dan akan berakibat sangsi hukum bagi pelaku nya.

 

Pembohongan hasil kajian/penelitian merupakan perbuatan pidana
dan tidak bermoral

Walikota Tangsel memakai uang rakyat untuk membayar kajian fiktif jelas pembohongan kepada rakyat Kota Tangsel. Belum lagi kalau ada kerugian investor, maka dapat dipidanakan, di PTUN dan diperdatakan. Maka sebagai pejabat negara telah mengelabui masyarakat dan pengusaha. Dan wajib mundur atau diperiksa Kepolisian RI, Kejaksaan RI, BPK dan KPK.

 

Pertanggungjawaban Kepala Dihubkominfo beserta jajaran teknis.

Kepala Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo tidak bisa mengelak dan mengatakan sebagai Kepala Kantor yang pekerjaan bersifat adminstratif belaka. Penelitian konsultan yang ditunjuk Walikota Cq. Instansi terkait lainnya, ketika dikonfirmasi Tim Teropong Post tidak bersedia menyebutkan nama Konsultan dan alamat lengkap untuk diadakan penelusuran hasil kajian bodong/fiktif. Semua instansi terkait menutp mulut rapat-rapat dan tidak bersedia menjadi nara sumber. Jawabannya semua klise dan tidak tahu menahu konsultannya. Tetapi dengan tangkas mengatakan bahwa kajian/penelitian bukan berdasarkan tender, tetapi berdasarkan Penunjukkan Langsung ( PL ). Termasuk Kepala Dishubkominfo menjawab secara klise hal yang sama.

 

Apabila terbukti telah mengganti titik koordinat fiktif dengan titik koordinat yang baru (yang lain), berarti sudah mendekati kebenaran semua jajaran ikut terlibat menyembunyikan dan melanggengkan kebobrokan Peraturan Walikota No. 17 tahun 2012. Dan dalam bahasa hukum berarti turut di duga kuat bersama-sama Walikota menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan golongan.

 

Apabila Kadis tidak melaporkan kepada instansi terkait, maka secara hukum Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan tim teknis lainnya harus bertanggungjawab secara hukum. Jelas perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan mufakat jahat dan dalam hukum masuk dalam klasifikasi perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

Tim Teropong POST menemukan 42 titik koordinat BTS yang dijadikan dasar dalam memberikan ijin/rekomendasi diijinkannya menara BTS oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo merupakan titik koordinat fiktif yang di atur Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012. (baca tulisan Cell Plan Menara Bersama Kota Tangsel Bermasalah hal ……..).

 

Penelitian fiktif diberlakukan sebagai aturan selama 2 tahun 6 bulan.

Penelitian konsultan yang ditunjuk Walikota Cq. Instansi terkait lainnya, ketika dikonfirmasi Tim Teropong Post hasil kajian, nama Konsultan dan alamat lengkap untuk diadakan penelusuran hasil kajian bodong/fiktif semua instansi terkait tidak bersedia menjadi nara sumber. Jawabannya semua klise dan tidak tahu menahu Konsultan mana yang ditunjuk. Tetapi dengan tangkas mengatakan bahwa kajian/penelitian bukan berdasarkan tender, tetapi berdasarkan Penunjukkan Langsung (PL). Termasuk Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo menjawab secara klise hal yang sama

 

Hasil kajian yang sengaja dihilangkan dan tidak di publikasikan

Dan Tim investigasi memiliki data dan fakta bahwa hasil kajian konsultan atas titik koordinat dimasing-masing wilayah cakupan ternyata secara seragam sengaja dihilangkan secara sistematis dan Lampiran 1 Peraturan Walikota sengaja dihilangkan dan tidak dipublikasikan. Dan menurut kesimpulan Tim investigasi Teropong Post kajian asal-asalan dan bobrok agar tidak diketahui publik, karena akan membuka aroma KKN ke muka publik.

 

Hasil Kajian konsultan bermasalah menyebabkan PERWAL 17 tahun 2012 Kota Tangsel menabrak Undang-undang dan turunan aturan yang ada. Semangat transparansi dan adanya kepastian hukum terabaikan dan terkesan dibiarkan selama tahun 2012 – 2014.

 

Akibat kajian fiktif/kajian bodong/kajian asal-asalan, dan telah disahkan menjadi Peraturan Walikota, maka sudah tentu seluruh Menimbang, Mengingat, memperhatikan Sampai Memutuskan, Menetapkan PERWAL 17 tahun 2012 seolah sudah sesuai dengan 11 Undang- Undang dan 15 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Tangerang. Tetapi ternyata semua aturan di tabrak dan dengan mudah ditelikung oleh Peraturan Walikota. Memperjelas bagaimana dilema semua instansi tidak dapat bekerja maksimal untuk mendorong percepatan pembangunan menara BTS agar para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya di Kota Tangsel.

 

Dan sudah menjadi rahasia umum para investor mengeluh mau berusaha dan menanamkan modalnya di Kota Tangsel sangat sulit dan berbelit-belit. Untuk mengurus dan menjadi investor untuk menguntungkan Kota Tangsel terganjal oleh oknum-oknum pemerintah yang nakal. Mau mengurus secara legal usaha peralatan seluler nirkabel sehingga meningkatkan PAD dalam bentuk pembayaran pajak selalu terganjal. Lihat persoalan pemberitaan; Lihat medio Maret 2014 ( berita ratusan BTS illegal di Tangsel).

 

BTS merupakan perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage). Dimana suatu BTS yang ada untuk melayani suatu wilayah cakupan dalam radius 200 m BTS lainnya, keluar dari radius bisa menyebabkan terputusnya / jelek sinyal telekomunikasi berkaitan pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

( TIM ).