TERJADI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN, PEMBANGUNAN DRAINASE DIHENTIKAN

Teropongpost, Tangsel,- Pihak kelurahan dituding melakukan penyalahgunaan kewenangan, ketua RT03 RW05 Kelurahan Pondok Benda melaporkan hal tersebut ke UPT Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Kota Tangsel.

Bermula dengan rencana pembangunan drainase yang telah diajukan oleh pemohon ketua RT 03 RW 05 dengan panjang 150 meter, namun belum terselesaikan pembangunan dititik yang ditentukan, telah berpindah titik pembangunan tersebut kelokasi RT lain atas rekomendasi staf kelurahan, Sain.


Miskar selaku Ketua Rt 03 merasa tidak terima dengan keputusan pihak kelurahan, pasalnya tidak ada kordinasi tentang perubahan titik pembangunan drainase dari pihak kelurahan kepada ketua lingkungan setempat.

Menurut keterangan pemborong saat kekurangan volume pihaknya meminta arahan kepada Ketua Lingkungan Rt 03, namun dari pihak kelurahan tiba-tiba meminta perpindahan lokasi pembangunan drainase ketempat lain, dengan menelpon pihak Caung sebagai pemborong.

“Lokasi kurang volume, saya minta arahan ke pak Rt, diarahin yang diturunan perumahan, udah mau turunin barang pak Sain telpon saya, bang, penambahan lokasi jangan disitu, kalau bisa di depan masjid karena lebih utama”, ungkap Caung, senin (27/06).

Pihak kelurahan melakukan perpindahan lokasi pembangunan drainase tanpa persetujuan ketua RT, padahal wewenang perpindahan zona pembangunan drainase terletak pada RT/RW setempat. Hal seperti ini terkesan adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak staf kelurahan, yang notabene pula bukan staf bidang EKBANG(Ekonomi Pembangunan) melainkan bidang LiMAS (Perlindungan Masyarakat).

“Nggak ada pembicaraan awal gak ada”, tegas Miskar.

Ruang lingkup RT/RW memuat tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota serta rencana struktur ruang wilayah kota berdasarkan amanat PERDA kota tangsel No 15 tahun 2011. Tentu saja ketua lingkunagn setempat merasa ditunggangi kewenangannya oleh pihak kelurahan dan melaporkannya ke UPT Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air Tangsel.

Menurut keterangan dari pihak UPT Dinas Binamarga dan Sumber daya Air, Kewenangan kelurahan hanya melakukan pengarahan terhadap zona yang hendak dibangun (RTRW setempat) kepada dinas terkait.

“Intinya orang kelurahan itu mengarahkan lokasi yang mana, jangan sampai salah, sebenarnya orang kelurahan itu cuma mengarahkan ke RT/RW”, ucap staf UPT Bina Marga dan SDA.

Pihak UPT juga mengaku telah memberikan arahan jika pihak kelurahan hendak melakukan perubahan seharusnya meminta arahan kepada RT/RW dan melaporkan perpindahan tersebut ke UPT.

“Saya udah ngarahin orang kelurahan, ya udah kalo mau dipindahin minta arahan ke RT/RW, karena itu wewenang RT03 RW05” tambahnya.

Dalam hal kewenangan seharusnya lebih dicermati, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan terkesan terdapat penyalahgunaan kewenangan. Jika seperti ini, lalu siapa yang bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut?? Hingga saat berita ini di layangkan, perpindahan drinase yang telah dikerjakan masih dihentikan.(Mus/Maul)