WAWANCARA EKSLUSIF WALIKOTA TANGERANG SELATAN DENGAN TEROPONG POST

1. Sehubungan dengan area perekonomian jaringan tanpa kabel/nirkabel sat ini, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangsel sebagai Kotamadya baru yang dekata dengan Ibu Kota tentunya percepatan pembangunan jaringan pertelekomonikasian jauh lebih cepat dibandingkan Kota lainnya. Apa saja yang sudah dicapai di pemerintah Kota dalam pembangunan berkelanjutan.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pembangunan jaringan pertelekomunikasian perlu dilakukan, mengingat Kota Tangerang Selatan sebagai Kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat demikian pada perkembangan teknologi informasi. Pada saat ini Kota Tangerang Selatan sedang fokus kepada penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan Perwal No. 17 tahun 2012.

2. Telekomunikasi berdasarkan ketentuan umum Perwal No. 17 Tahun 2012 adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisa, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetika. Menurut ibu apakah sudah memadai atau masih kurang dalam pembangunan system pertelekomunikasian berkelanjutan.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pada saat ini Kota Tangerang Selatan masih dalam arahan dalam pembangunan system telekomunikasi sesuai dengan Perwal No. 17 tahun 2012 dan kepadanya akan dilakukan kajian/studi mengenai jaringan telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan untuk mengantisipasi kebutuhan telekomunikasi.

3. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik suasta dan instansi pertahanan negara. Apakah Ibu sebagai Walikota sudah merasa puas terhadap para penyelenggara telekomunikasi.
– BUMD mengapa belum bisa menjadi penyelenggara telekomunikasi, mohon dijelaskan rencana kedepan bagaimana?
– BUMN mengapa belum bisa menjadi penyelenggara telekomunikasi, mohon dijelaskan rencana kedepan bagaimana?
– Adakah permasalahan pembangunan telekomunikasi pada saat sekarang ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

– Telah sesuai Perda Kota Tangerang Selatan No.2 Tahun 2013, kedepannya bisa saja melakukan usaha-usaha dibidang telekomunikasi.
– BUMN menjadi kewenangan pusat.
– Saat ini belum adanya rencana induk jaringan telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan.

4. Sebagai Walikota Tangerang Selatan, sejak di tetapkan dan diundangkan Perwal No. 17 Tahun 2012 tanggal 18 juni 2012 di Kota Tangerang Selatan sesuai aturan berkaitan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi termasuk tentang penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kota Tangerang Selatan?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Sudah sesuai karena Perwal No. 17 tahun 2012 bahwa penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama dan telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan.

5. Setelah Ibu Walikota mengetahui Peraturan Walikota yang mengatur Cell Planning Menara Bersama, khususnya zona menara eksisting Lampiran I Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012, berdasarkan kajian dan penelitian fiktif yang ibu tandatangani dan disahkan sebagai peraturan. Bagaimana Walikota menyikapi sehubungan temuan Teropong Post adanya kajian palsu atas Peraturan Walikota yang Ibu sahkan sebagai aturan.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Lampiran I Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2012 merupakan hasil kajian yang telah dilakukan yang berpengalaman menangani Cell Plan dan tidak ada kajian palsu atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tersebut.

6. Mengingat aturan ini mengatur, mengendalikan setiap pembangunan dan penggunaan menara bersama. Dengan maksud memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, penyelenggaraan dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama jelas tidak akan terpenuhi.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Kami yakin akan terpenuhi dalam pelaksanaannya sesui dengan peraturan yang ditetapkan. Baik masyarakat, penyelenggara maupun pemerintah daerah mempunyai komitmen yang sama.

7. Dengan ditemukannya 42 (empat puluh dua) titik koordinat berdasarkan kajian fiktif , maka apabila 42 x 4 provider x 4 menara eksisting/new site maka 672 menara bersama diduga akan bermasalah. Kalau diperkirakan 1 menara bersama senilai 1 miliyar hingga 1,5 miliyar menunjukkan ada kerugian investasi pihak suasta senilai 672.000.000.000,- (enam ratus tujuh piluhdua miliyar rupiah). Apa tindakan Ibu ke depan dalam mengantisipasi ketidak pastian masalah ini ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Kajian atas Perwal No. 17 Tahun 2012 sudah dilaksanakan sesui dengan peraturan yang berlaku.

8. Lampiran I Perwal 17 tahun 2012 tentang Cell planning Menara Bersama, kenapa terkesan tidak pernah di publikasikan setelah ditetapkan dan disahkan. Padahal ini merupakan informasi bagi masyarakat dan kalangan usaha untukmenciptakan iklim usaha yang transparan dan menghindari adanya monopoli penyelenggaraan telekomunikasi khususnya di Kota TangerangSelatan?

Mohon Ibu Walikota menjelaskan :

PERWAL No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan telah disosialisasikan oleh DISHUBKOMINFO dalam APBD-P 2012 yang bertempat di Remaja Kuring dan dihadiri oleh para Provider/Perusahaan Jasa Telekomunikasi.

9. Cell Planning Menara Bersama berdasarkan PERWAL No. 17 Tahun 2012. Merupakan peraturan yang cacat hukum dan terkesan dari kajian dan penelitian bermasalah,. Peraturan Walikota menciptakan kekacauan pembangunan telekomunikasi nirkabel/telekomunikasi tanpa kabel yang berdampak luas terhadap kekacauan pembangunan. Bisa dijelaskan konsultannya dan hasil kajiannya ?

Mohon Ibu Walikota menjelaskan :

PERWAL No. 17 Tahun 2012 dilaksanakan oleh PT. Devan pada tahun 2012 yang telah dilaksanakan sesuai keahlian dibidang telekomunikasi dan apabila saudara memiliki informasi hasil kajian dapat disampaikan secara tertulis sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

10. Apakah Ibu Walikota mengetahui Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No.800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 yang ditunjukan kepada Camat – Camat Se Kota Tangerang Selatan serta instansi terkait Tentang : Tahap Awal Perijinan Menara Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan Dimulai pada DISHUBKOMINFO melalui uji analisis Cell Plan Menara Telekomunikasi Sesuai Koordinat yang diajukan oleh pemohon.

Mohon Ibu Walikota Jelaskan :

Pada dasarnya surat tersebut sudah sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, pembangunan, dan penggunaan Menara Telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan bahwa permohonan pembangunan menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan. Dan surat tersebut sebagai upaya pengendalian/pengawasan antara DISHUBKOMINFO dengan para Camat setempat dan hasil kajian Cell Plan dari DISHUBKOMINFO sebagai acuan para Camat mengeluarkan rekomendasi.

11. Peraturan Walikota yang mengatur Cell Planning Menara Bersama, Khususnya Zona Menara Eksisting Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012, berdasarkan kajian dan penelitian fiktif yang ibu tandatangani dan disahkan sebagai peraturan. Bagaiman Walikota menyikapi sehubungan temuan Teropong Post adanya kajian palsu atas Peraturan Walikota yang Ibu sahkan sebagai aturan.

Mohon Ibu Walikota Jelaskan :

Dapat diberitahukan Lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012 bukan merupakan kajian fiktif karena PERWAL tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam APBD 2012 Sebelum PERWAL No. 17 Tahun 2012 ditetapkan sebagai peraturan.

12. Dampak luas dengan diketahuinya Peraturan Walikota yang bermasalah, berdampak secara sistemik baik saat diterbitkan PERWAL 17 Tahun 2012 I adanya perubahan peraturan per mei 2014.

– Terhadap ijin – ijin yang sudah diterbitkan dan rekomendasi/ijin yang diberlakukan sejak 18 Juni 2012 s/d 2014.
– Terhadap ijin yang sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan 18 Juni 2012 s/d 7 Mei 2014. Menimbulkan kerugian 1 ijin berkisar Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,- perijin/per rekomendasi.

– Terhadap kerugian pengusaha provider dan atas setiap keterlambatan operasional menara bersama sejak 18 Juni 2012 s/d per Mei 2014.

Mohon Ibu Walikota Jelaskan :

Sampai saat ini tidak ada perubahan Cell Plan, Sesuai PERWAL No. 17 Tahun 2012 dalam APBD 2014 ada kegiatan Review Cel Planning. Dimana kegiatan ini diadakan karena :

a. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan; dan
b. Banyaknya bangunan – bangunan baru di Kota Tangerang Selatan.
Untuk permohonan rekomendasi DISHUBKOMINFO dengan tidak mengenakan biaya.

13. Tujuan pembentukan Peraturan Walikota untuk menjamin kepastian hukum atas temuan kajian fiktif yang masuk kedalam Peraturan Walikota adalah merupakan penghianatan dan penghamburan biaya dari rakyat dan menciptakan ketidak pastian hukum. Jelas seluruh ijin-ijin terhadap penyelenggaraan telekomunikasi bersama menjadi titik sah/karena bermasalah.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Dapat ditegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan Perwal No. 17 Tahun 2012 dan dapat ditegaskan pula untuk rekomendasi yang dikeluarkan Dishubkoninfo tidak pernah dikenakan biaya. Dapat ditegaskan tidak ada kajian fiktif terhadap Perwal No. 17 Tahun 2012 dan kajian tersebut dilaksanakan sesui dengan ketentuan yang berlaku.

14. Bahwa berdasarkan Wilayah Kecamatan Kota Tangsel, meliputi 7 wilayah Kecamatan. Ditemukan titik koordinat menara eksisting bersama secara ganda yang fiktif/berdasarkan copy paste dan kajian palsu.

– Ditemukan MP Tangsel ganda (site id) untuk Wilayah Kecamatan Pamulang dan pondok aren, Ciputat dan Ciputat Timur sebanyak 42 site id bermasalah. Kode MP Tangsel adalah kode No bagi provider yang dipersatukan dalam menara bersama. Jadi kalau kode MP Tangsel untuk Wilayah Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren dengan kode yang sama dapat dibayangkan rumitnya kode-kode site id. Dan ini menjadi Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012.

– Ditemukan MP Tangsel yang sama dan titik Koordinat palsu MP Tangsel 098, 099, 101, 102, 104, 106, 110, 114, 117, 119, 123, 135, 127, 133, 135, 140, 141, 146, dan 151 kesemuanya di Kecamatan Pamulang, dan 2 di Kecamatan Ciputat.

– Ditemukan dimana kegandaan site id ternyata berlaku diseluru 7 Wilayah Kecamatan. Sehingga akibat memberikan site id yang sama di Kecamatan yang berbeda mengakibatkan cara penghitungan logitude dan lotitude (kegandaan) untuk menentukan titik koordinat akan mengacaukan menentukan titik koordinat menara bersama oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

– Ditemukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sejak 18 Juni 2012 s/d Mei 2014 menerbitkan rekomendasi dan atau melakukan perubahan perubahan site id dan membuat titik koordinat sendiri berdasarkan “Improvisasi tidak berdasarkan hukum, karena melawan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 ”. Dengan maksud melindungi Walikota dan atau saling melindungi.

– Ditemukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama jajaran sejak 18 Juni 2012 s/d per Mei 2014 sengaja menyembunyikan Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang “Cell planning yang bermasalah”.

– Sudah dapat dipastikan, setiap kepala Dinas bersama jajaran yang sedang menjabat dengan sengaja menyembunyikan Lampiran 1 Perwal berkaitan site ID, membuat/mengisi titik koordinat Cell plainning bermasalah membuktikan Walikota beserta jajaran dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta jajaran secara bersama-sama melanggengkan Perwal bermasalah melakukan perubahan-perubahan untuk menghindari proses hukum.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

– Dapat ditegaskan tidak ada kajian fiktif terhadap Perwal No. 17 Tahun 2012 dan Perwal tersebut telah disosialisasikan oleh Dishubkominfo pada APBD tahun 2012 di rumah makan remaja kuring Jl. Ciater Barat No. 27 (Belakang taman tekno BSD) Tangerang Selatan yang dihadiri oleh Provider/Operator Telekomunikasi seluruh indonesia (ATSI) dan SKPD terkait.
– Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengembangkan Lampiran I Perwal No. 17 Tahun 2012 dan apabila menginginkan informasi berkaitan lampiran I Perwal No. 17 Tahun 2012 dapat mengajukan permintaan informasi sesui dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
– Berikut data Lampiran I :

tbl

15. Dengan ditemukannya kajian palsu terhadap titik koordinat menara bersama dari Lampiran I Perwal (yang selama ini disembunyikan) dan diketahui oleh Tim Investigas Teropong Post, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menjawab surat Teropong Post. Dan disebut akan dilakukan Review Cell Planning Menara Telekomunikasi Menara Bersama.

– Apakah Ibu Walikota mengetahui hal ini ?
– Apakah ibu telah memerintahkan Kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo untuk merencanakan review cell planning yang Walikota telah sah kan per 18 Juni 2012 ?

– Mengapa berkaitan Peraturan Walikota yang dianggap bermasalah yang merupakan kewenangan Walikota di ambil alih seolah Kewenangan Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo untuk me review cell planing menara telekomunikasi bersama ?

– Apakah saat ini sudah dilakukan Perubahan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 dengan sebutan “ review cell planing menara telekomunikasi bersama “ ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Kegiatan Review Cell Planning akan dilakukan bukan karena adanya telaahan dari Tim Investigasi Teropong Post namun kegiatan ini telah dirancang pada penyusunan DPA tahun 2014 dimana penyusunan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2013. Dan Dishubkominfo tidak pernah menyembunyikan lampiran I Perwal dari Perwal tersebut sudah disosialisasikan pada T.A 2012 dan apabila ada yang memerlukan informasi, dapat mengajukan permohonan informasi sesui dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang KIP.

16. Menurut Ibu Walikota mengadakan perubahan suatu peraturan Walikota yang telah masuk ke dalam lembaran Daerah Kota Tangsel dan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Peraturan Walikota :

– Apakah bisa dilakukan perubahan secara parsial merubah yang fiktif/palsu saja ?
– Apakah Ibu Walikota akan melakukan penuntutan secara hukum terhadap konsultan yang melakukan kajian asal-asalan dan merugikan masyarakat ?
– Apakah Ibu Walikota akan membiarkan perubahan Peraturan Walikota oleh Kepala Dishubkominfo ?
– Apakah Ibu Walikota akan mengumumkan kepada publik atas kajian konsultan atas hasil kajian fiktif ?
– Apakah Ibu Walikota akan mengumumkan kepada publik metode apa yang dilakukan Kadishubkominfo merubah cell planning per 7 Mei 2014, mengingat kajian/penelitian yang tahun 2012 saja melibatkan konsultan yang tidak memiliki pengetahuan kajian ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dishubkominfo tidak pernah merubah Perwal No. 17 Tahun 2012 dan sampai saat ini Perwal tersebut masih berlaku dan tidak melakukan perubahan Perwal tersebut sebagai dasar/acuan untuk mengeluarkan rekomendasi dinas.

17. Bagaimana pertanggungjawaban Ibu Walikota bersama jajaran dan Dinas perhubungan terhadap ketidakjujuran kajian yang selama 2 tahun 6 bulan disembunyikan Walikota bersama jajaran dan Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo serta instansi terkait lainnya selama ini ? Perencanaan Walikota Cq. Kepala Dinas Perhubungan juga kacau.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Cq. Dishubkominfo tidak pernah menyembunyikan hasil kajian yang seperti dinyatakan Saudara dan apabila ada yang membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Berkaitan dengan data menara telekomunikasi yang di lansir melalui situs resmi Pemerintah Tangerang Selatan oleh Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan per tanggal 29 April 2014, jam 39.25 wib. ( 28 April 2014; sehari setelah jawaban kepala Dinas Perhubungan kepada Teropong Post pertanggal 7 April 2014). Dari laporan situs resmi Pemkot Tangsel diketahui jumlah menara yang ada di Kota Tangerang Selatan saat ini sudah melebihi kuota.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Data tersebut telah sesuai.

19. Apakah ada hubungannya surat Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo dan baru dilakukan pengumuman kepada publik seluruh rekapitulasi menara bersama yang telah berdiri Menara Telekomunikasi Bersama (BTS) dari 18 Juni 2012 – per 8 Mei 2014.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Tentu dalam rangka efektivitas pengawasan dan pengendalian serta adanya kepastian layanan masyarakat.

20. Apakah ibu Walikota dapat mempertanggungjawabkan ke akuratan jumlah menara bersama tersebut ( sudah diklasifikasi, diaudit berapa menara yang sudah berdiri, mana menara eksisting dan mana menara bersama, mengingat ijin-ijin terhadap Rental cukup mempengaruhi signifikan. Disebabkan ijin / rekomendasi masih terus diberikan oleh Dinas Perhubungan & Kominfo.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Rekomendasi tidak dikenakan biaya, setiap ada permohonan rekomendasi dilakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu oleh Tim survey.

21. Membuktikan Dinas Perhubungan & Kominfo sangat kacau dalam perencanaan menara bersama dan tidak taat aturan. Dan di duga hanya mementingkan pemberian rekomendasi karena bernilai sejumlah uang ?

Mohon Ibu jelaskan tindakan yang akan Ibu lakukan :

Pada saat ini Dishubkominfo telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemberian rekondasi oleh Dishubkominfo tidak dikenakan biaya.

22. Bisakah Ibu jelaskan berapa provider/investor yang telah menanamkan modalnya di Kota Tangsel dalam BTS sejak 18 Juni 2012 hingga sekarang ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

a. PT. Telkomsel;
b. HCPT
c. Protelindo
d. TBG
e. Solusindo Tunas Pratama
f. PT. XL
g. PT. Gihon
h. PT. Indosat
i. PT. Netwave
j. PT. Kopindosat
k. PT. Komet dan
l. PT. Retower

23. Bisakah Ibu jelaskan berapa Pengusaha Rental menara bersama yang diberikan ijin investor yang telah menanamkan modalnya di Kota Tangsel dalam BTS sejak 18 Juni 2012 hingga sekarang ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Kami tidak memahami yang dimaksud pengusaha rental menara bersama.

24. Berkaitan dengan ditemukan kekacauan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2014, termasuk tidak dipatuhinya Peraturan Walikota oleh Dishubkominfo. Apakah Walikota dapat membenarkan tindakan Kadishubkominfo Drs. H. Sukanta melakukan perubahan lampiran 1 Perwal No. 17 tahun 2012 yang mengatur cell plan karena perbuatan merubah berarti melanggar pasal 6 Peraturan Walikota dimaksud.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

DISHUBKOMINFO Kota Tangerang Selatan tidak pernah melakukan perubahan PERWAL No. 17 Tahun 2012, sampai saat ini peraturan tersebut masih dijadikan dasar dalam penertiban rekomendasi permohonan menara telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan.

25. Perubahan Lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012 yang mengatur cell plan dan zona menara eksisting dan menara baru / new site yang dilakukan berdasarkan berarti merubah Perwal yang ada. Sehingga berbau nuansa Korupsi yang menguntungkan dalam pemberian rekomendasi yang berlebihan membuktikan Dishubkominfo melakukan perbuatan yang masuk klasifikasi menguntungkan orang / menguntungkan korporasi sehingga masuk dalam perbuatan korupsi.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah merubah, lampiran 1 PERWAL No. 17 Tahun 2012.

26. Apakah Ibu Walikota, Sekertaris Daerah bersama jajaran setingkat Kepala Dinas dan jajaran tim teknis terkait lainnya sudah menandatangani apa yang dimaksud kepala Dinas Perhubungan sebagai ”review Cell Planning Menara Telekomunikasi bersama per Mei 2014 “.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan baru sebatas akan melakukan Studi/Kajian “Review Cell Planing” yang dilakukan oleh Konsultan pada APBD T.A 2014 dan bukan berarti merubah PERWAL No. 17 Tahun 2012, tergantung dari hasil Studi/Kajian.

27. Apakah Ibu Walikota mengetahui adanya perubahan Cell Planning Menara Telekomunikasi oleh Kadishubkominfo berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 800/707/TU tanggal 9 Mei 2014 ?

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Sampai saat ini tidak ada perubahan Cell Planning oleh DISHUBKOMINFO, maksud dari surat tersebut adalah pada tahun 2014 akan dilakukan Studi/Kajian “Cell Planning” oleh konsultan yang dianggarkan pada APBD 2014.

28. Apakah Ibu Walikota selaku yang menerbitkan Peraturan Walikota merasa bertanggungjawab secara hukum atas di sahkan Peraturan Walikota yang bermasalah, termasuk penuntutan klas action oleh masyarakat atau kalangan swasta atas ketidakpastian investasi puluhan milyar bahkan ratusan milyar dalam penyelenggaran BTS. Karena 1 BTS lebih kurang bernilai 1 s/d 1,5 milyar.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Penerbitan PERWAL Walikota telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

29. Apakah Walikota akan melakukan pemindahan dan menertibkan ratusan Menara Bersama yang telah diberikan ijin secara sah sesuai Peraturan Walikota yang berlaku. Mengingat peraturan tidak boleh diberlakukan surut.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012 bahwa tujuan penerbitan PERWAL tersebut adalah untuk mengatur, penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menempatkan zon –zona bagi pembangunan menara diwilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

30. Apakah Ibu akan melakukan penataan dan termasuk melakukan pemutihan ijin bagi menara bersama baik yang telah mengantongi ijin maupun yang belum mengantongi ijin akibat bermasalahnya Peraturan Walikota dan akibat perbuatan aktif Kadishubkominfo membuat “ cell planning di luar Peraturan Walikota “ berarti Kadishubkominfo membuat “ cell planning versi Tahun 2014 “. Sehingga dapat diklasifikasi pidana korupsi karena menguntungkan orang / korporasi yang dilakukan secara sengaja oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya.

Mohon penjelasan Ibu Walikota :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Planning.

31. Bagaimana caranya agar masyarakat dan kalangan pengusaha/investor tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun 2012 yaitu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan mempertahankan prinsip –prinsip penataan ruang, keamanan, lingkungan dan kesehatan masyarakat.

32. Tim Teropong Post ingin mengetahui rencana Ibu Walikota dalam waktu jangka pendek dan dalam jangka panjang setelah mengetahui kekacauan peraturan dan ketidak taatan terhadap peraturan Walikota oleh Walikota sendiri, termasuk oleh Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo. Akibat ada kajian yang fiktif yang masuk dalam Peraturan Walikota dan Kadishubkominfo merubah cell planning versi 2014 secara parsial, sehingga menabrak serta melanggar Tata Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan terhadap PERWAL No. 17 Tahun 2012.

33. Apakah Walikota akan mempunyai keberanian melakukan penertiban atas ratusan menara telekomunikasi yang selama ini semrawut dan dianggap tidak beraturan. Mengingat Peraturan Walikota sejak di sahkan 18 Juni 2012 sudah bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

PERWAL No. 17 Tahun 2012 diterbitkan sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

34. Tindakan apa yang akan dilakukan Walikota terhadap Kadishubkominfo dan setingkat Kepala Dinas. Apakah ada rencana penggantian setingkat kepala dinas dan tim teknis di bawahnya yang terindikasi merubah cell plan versi 2014 di duga kuat untuk melegalkan rekomendasi seolah sudah sesuai Peraturan Walikota.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Plan tahun 2014, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DISHUBKOINFO mengacu kepada PERWAL No. 17 Tahun 2012 tentang penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan.

35. Apakah Walikota mengakui Perwal 17 tahun 2012 yang telah di sahkan bermasalah ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Tidak.

36. Apa Walikota dapat membenarkan tindakan Kadishubkominfo bersama jajaran dan instansi terkait merubah cell plan yang diatur dalam Perwal No. 17 tahun 2012 dengan Cell Plan versi 2014 oleh Kadisahubkomnfo.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Plan sebagaimana diatur dalam PERWAL No. 17 Tahun 2012 Tentang Penataan, pembangunan, dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan.

37. Apakah Walikota akan melakukan pengusutan atas kajian konsultan bermasalah dan menindak secara hukum terhadap tim teknis terkait yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas kode mp tgsl, site ID ganda dan titik koordinat fiktif/bermasalah.

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq. DISHUBKOMINFO tidak pernah melakukan perubahan Cell Plan.

38. Apakah Walikota akan mencabut Perwal No.17 Tahun 2012 dengan mengganti Peraturan Walikota yang baru, mengingat Peraturan Walikota yang bermasalah akan berdampak semakin luas dan berpotensi Walikota akan diperiksa BPK, KPK dan instansi terkait dengan konsekuensi harus dilakukan audit seluruh ijin yang sudah diberikan, termasuk penelusuran kajian palsu dan titik koordinat palsu / fiktif yang terlanjur masuk dan di sahkan sebagai peraturan ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

PERWAL No. 17 Tahun 2012 masih berlaku dan masih dipergunakan dalam acuan penataa, pembanguna dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan.

39. Apakah Walikota akan menghentikan pembangunan telekomunikasi sampai diterbitkannya Peraturan Walikota terbaru demi menjamin kepastian hukum ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Tidak, Pembangunan Telekomunikasi tetap diteruskan sepanjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

40. Apakah Ibu selaku Kepala Pemerintahan/Walikota merasa dikorbankan oleh tim teknis yang di buat Walikota saat itu, sehingga seluruh Peraturan Walikota No.17 Tahun 2012 yang di sahkan sebagai peraturan menjadi melanggar Tata Peraturan dan Perundangan sehingga menciderai harapan masyarakat Kota Tangsel ?

Mohon Ibu Walikota jelaskan :

Tidak, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan cq DISHUBKOINFO sudah Sesuai dengan PERWAL No. 17 Tahun2012 tentang penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama di Kota Tangerang Selatan.