Dana RTLH di Gunung Sindur Diduga Disunat Oknum Kades

Teropongpost, Kab. Bogor, –Di Kabupaten Bogor Jawa Barat, saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di setiap Desa, yaitu program rumah tidak layak huni (RTLH), dengan anggaran sebesar 15 juta untuk satu Keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun sangat di sayangkan dana APBD yang seharusnya di pergunakan dengan baik, di duga menjadi bancakan untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum Kepala Desanya sendiri.

Saat ini persoalan itu menjadi keluhan warga di Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dari keterangan salah satu warga penerima manfaat Ibu Asani (inisial, red) tahun ini dirinya mendapatkan bantuan bedah rumah dari pihak Desa.

Namun anggaran yang didapatkan berbentuk bahan material, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan yaitu hanya sebesar 11.500 Juta, itupun sudah termasuk ongkos tukang/kerja.

Sumber dana tersebut diambil dari APBD dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit, dengan harapan dana tersebut dapat dinikmati secara layak.

Namun harapan itu terputus karena ada Oknum kades Desa gunung Sindur Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, yang diduga memotong anggaran sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah), aturan yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada penerima manfaat sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah). Berbentuk bahan bangunan namun diduga disunat Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) oleh oknum Kades Desa gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Dari hasil investigasi tim awak media bersama Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian aset Negara, menemukan kejanggalan didalam pelaksaanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), salah satunya atas nama Ibu Asni KPM di RT 01/08 kampung glusur Desa gunung Sindur Kecamatan gunung Sindur, Kabupaten Bogor tersebut.

Diantaranya Asani hanya mendapatkan, herbel 4 kubik, asbes 6 lembar, semen 15 sak, dan pasir 2 mobil carry, kusen jendela 1 jendela 1, kusen pintu 1 dan 1 pintu, dan paku 3 kg, dan besi 12 batang, balok 30 batang. Itulah pengakuannya selaku penerima dana hibah rumah tidak layak huni (RTLH).

Bahkan ia mengatakan seolah merasa dibodohi oleh perangkat Desa, sebab dana tersebut tidak sesuai dengan nominal bangunan yang diterima, menurut penerima manfaat jika di total itu paling sekitar Rp. 11,500,000 (sepuluh juta rupiah).
Menurut ibu Asani bantuan rumah tidak layak huni tersebut Rp. 15.000.000 dari Kabupaten Bogor.

“Dan disetiap kita selaku penerima manfaat menanyakan kepada perangkat Desa bukti pembelian atau kwitansi bahan bangunan namun tidak diberikan seolah bersifat rahasia,” ujar warga dan penerima manfaat kepada tim awak media. Senin (14/12/2020).

Ketua TPK bogi Desa gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur saat dikonfirmasi menjelaskan, untuk pak kades sedang keluar, menurutnya untuk Desa gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan untuk 15 unit rumah dan sudah terealisasi sekitar 2 bulan yang lalu.

Lanjutnya, anggaran per unitnya 15 juta rupiah , dalam pelaksanaannya setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat), menerima bahan material senilai 13 juta dan ongkos tukang 2 jutaan rupiah.

Menurut kami aparat penegak hukum harus sigap dan menindaklanjuti adanya informasi dugaan pemotongan dana RTLH yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Gunung Sindur, “Bila perlu lanjutkan hingga sampai proses hukum supaya ada efek jera karena RTLH haknya orang miskin,” tegas sandi ketua aliansi DPC Bogor Badan Penelitian Aset Negara kepada Tim TP, Senin, (14/12/2020). (Sani)