Dana RTLH diduga disunat Oknum Kades dan TPK

Teropongpost, Kab. Bogor, –Bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), seharusnya diterima warga Bogor yang memang selayaknya mendapat bantuan.

Namun kuat dugaan dana tersebut dipotong oleh Oknum Kades dan TPK Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor itu. Dana Rutilahu dianggarkan sebesar Rp. 15 juta bagi penerima bantuan, namun tidak seutuhnya diterima warga.

Oknum Kades dan TPK Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, Saat ditemui oleh Tim TP Kepala Desa Tapos Ratma Wijaya, S.Pd dan Ketua TPK H. Rustam mengatakan, tahun 2020 Desa Tapos mendapatkan bantuan Rehabilitasi RTLH sebanyak 15 unit sudah selesai di laksanakan semuanya.

Ratma Wijaya selaku Kepala Desa Tapos menjelaskan, untuk anggaran RTLH per unit nya mendapatkan 15 juta rupiah dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Saya berikan kepada Ketua TPK 13 juta rupiah per unit sisanya 2 juta rupiah untuk pajak dan administrasi, jadi total 13 juta di kalikan 15 unit RTLH saya berikan kepada Ketua TPK,” ungkap Ratma, Kamis (19/11/2020) diruangan kerjanya.

Disamping itu Rustam pun mengatakan, jika benar Pak Kades memberikan kepada dirinya 13 juta rupiah per unitnya, untuk merealisasikan rehabilitasi RTLH sebanyak 15 unit atau KPM (Kelompok Penerima Manfaat).

“Dan teknisnya saya berikan kepada KPM dalam bentuk bahan material dan ongkos tukang (2 juta rupiah per unitnya) total 11,5 juta rupiah untuk satu rumah,” jelasnya.

Tim TP pun menggali informasi kepada salah satu penerima bantuan RTLH di RT 5 RW 2 Kampung Hajere, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sungguh miris, anggaran material yang diterima hanya di kisaran 8 juta rupiah.

Ditambah ongkos tukang 2 juta, total bahan material dan ongkos tukang hanya di kisaran 10 juta rupiah per KPM, jelas sekali sangat bertolak belakang dengan pernyataan sang ketua TPK.

Dengan adanya hal-hal seperti ini, seharusnya aparat penegak hukum maupun Kejaksaan Negeri Cibinong harus lebih sigap dan menindaklanjuti informasi adanya dugaan pemotongan dana RTLH yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dan TPK Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Bila perlu lanjutkan hingga sampai proses hukum supaya ada efek jera karena RTLH haknya orang yang membutuhkan. (Sani)

Leave a Reply

Your email address will not be published.