Diduga Ada Warga Serua Bulak Depok yang Terdaftar Sebagai PKH Namun Belum Sekalipun Menerima Bantuan

Teropongpost, Depok, –Program Keluarga Harapan (PKH), salahsatu Program Pemerintah yang dilaksanakan dari 2007 lalu. Diharapkan dengan adanya Program tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun dibalik itu semua, ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam penyaluran bantuan tersebut.

Seperti permasalahan yang terjadi pada warga Kp. Serua Bulak RT 03/03, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Depok. Terdapat kabar bahwa ada beberapa Warga yang terdaftar sebagai KPM, namun dari awal dirinya terdaftar sebagai KPM hingga sekarang belum pernah sekalipun menerima bantuan tersebut.

Diketahui dirinya hanya diberikan Buku Tabungan saja, tidak dengan Kartu ATM dan PIN Rekening Bank tersebut. Beberapa waktu lalu dirinya bahkan diminta untuk membuat No. Rekening baru untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Kemarin-kemarin saya disuruh buka Rekening Bank baru katanya yang lama sudah tidak aktif, tetapi bulan depannya tetap tidak ada saldonya ketika di cek. Kata pendamping PKH nama saya sudah tercantum tetapi belum aktif.” ungkapnya

Untuk diketahui bahwa Dasar Hukum yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi:
1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
2. Sosialisasi dan edukasi;
Sosialiasi dan edukasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera.
Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat harus dilakukan aktivasi.
4. Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
5. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
6. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan /pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
7. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH.
Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.
8. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH itu dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, ketika Tim TP menghubungi Pendamping PKH tersebut melalui Aplikasi WhatsApp untuk menginformasi hal ini dirinya mengatakan, “laporan dari Bank sih sudah ada / diterima, coba cek di ATM lagi,” ujarnya

Namun hingga berita ini ditayangkan, Saldo Rekening Bank KPM tersebut masih tidak ada. Sehingga Tim TP pun berusaha untuk menanyakan lagi bukti laporan dari Bank yang dimaksud, tetapi pendamping PKH tersebut tidak menjawabnya.

Para KPM cuma berharap agar Pemerintah dan instansi terkait dapat membantu mereka. Karena mereka sudah terdaftar, tetapi kenapa belum pernah merasakan manfaat dari program ini. (Anwar)