Diduga Pihak Desa Sodong Melakukan Pembiaran penyerobotan Tanah Milik Kim San di Desa Sodong

Teropongpost, Kab. Tangerang, –Diduga Tanah yang dimiliki oleh keluarga Kim San di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diturunkan bahan bangunan yang disertai dengan surat Koordinasi ke Desa Sodong yang diduga surat tersebut adalah surat palsu.

Surat permohonan yang diduga palsu tersebut, bahkan diberikan oleh pihak yang menurunkan bahan bangunan di tanah keluarga Kim San, sontak membuat keluarga Kim San kaget. karena surat tersebut isinya kerjasama tidak ada satu tulisan tersebut yang menunjukan persetujuan dari pihak Desa Sodong.

Salah satu pihak keluarga kesal dengan persetujuan Desa Sodong untuk menurunkan bahan bangunan di tanah tersebut.

“Kami pihak keluar kecewa dengan pihak desa Sodong, karena yang memberikan surat itu adalah Embang. Kata dia itu sudah koordinasi ke Desa Sodong kepada kami, namun kami heran tanpa ada cap Resmi dari Kelurahan tahunnya juga tahun 2019, kami bingung dengan sistem birokrasi di Desa Sodong, ini sudah yang sekian kalinya pertikaian keluarga kami dengan sodara Embang, kami persilahkan kalau memang dia mau gugat kami, kami siap silahkan gugat secara perdata biar jelas,” kata salah satu keluarga Kim San. Kamis, (16/07/2020).

Berikut isi surat permohonannya:
“Kami terus terang aja kami hanya tidak mau buka-bukaan ke media ada hal-hal nanti suatu saat akan kami bawa ke ranah Hukum. Terkait dengan apa yang sudah kami alami selama ini dengan sistem birokrasi disini, kami punya bukti otentik semua nanti aja belum saatnya”, tutur salah satu pihak keluarga Kim san.

Kami coba menghubungi Sekdes Desa Sodong, namun belum ada jawab dari pihak Desa Sodong.
Ditempat terpisah David Salim Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia ( LPPN RI) provinsi Banten meminta Bupati Tangerang tindak tegas Oknum-oknum nakal.

“Saya minta Bupati Kabupaten Tangerang agar menindak tegas Oknum-oknum aparatur Daerah yang tidak menjalankan fungsi birokrasi dengan benar, kewenangan wilayah ada di Desa Sodong. Ini seolah-olah melakukan pembiaran kepada pihak lain menurunkan bahan bangunan di tanah keluarga Kim San tanpa ada teguran sedikitpun juga. Bahkan pihak keluarga yang melaporkan ke Desa seolah dicueikin dengan banyak alasan, ini apa maksudnya bagaimana pemangku kebijakan Desa”, Tandas David Salim Ketua LPPN RI Provinsi Banten.

Ditempatkan yang sama, Feri Rusdiono selaku Ketua umum perkumpulan wartawan online Indonesia Nusantara (PWOIN) angkat bicara.
“Penyerobotan lahan orang itu tidak itu tidak dibenarkan sama Hukum, itu jelas-jelas melanggar Hukum. Saya minta pihak aparat yang ada di Desa baik pihak Desa Babinsa dan binamas bisa mengambil langkah-langkah peneguran, sesuai dengan tupoksi yang di embankan masing-masing sehingga jangan terkesan bisa di salahgunakan wewenang dan jabatan di Desa Sodong. Saya minta Polda Banten juga harus menyampaikan kepada jajarannya yang berbeda di Desa, sehingga ada hal-hal seperti ini yang sudah di laporkan ke pihak desa harus bertindak. Kepada Pak Gubernur Banten dan Pak Bupati Tangerang, agar bisa menegur bawahannya yang tidak menjalankan sistem Birokrasi di Desa masing-masing terkhusus Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”, Pinta ketua umum PWOIN.

Perlu diketahui hingga berita ini dinaikkan kami belum bisa mengkonfirmasi gubernur Banten dan Bupati Tangerang. (Robby)

1 Comment

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Daftar togel
  2. judi Togel

Leave a Reply

Your email address will not be published.