Diduga Pungli PTSL, Pemdes dan Panitia PTSL Desa Dramaga dilaporkan ke Kejaksaan Bogor oleh Lembaga Aliansi Indonesia

Teropongpost, Bogor, –Belum lama ini beredar kabar bahwa di beberapa Daerah terdapat Pungli, yang dilakukan oleh para Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya Pungli yang terjadi dalam pembuatan PTSL.

Sandi Muhammad selaku Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) beberapa waktu lalu mendatangi salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Dramaga Bogor. Dimana memang di daerah tersebut diduga melakukan penyelewengan dengan membebankan biaya terhadap Program PTSL.

Sehingga LAI Badan Penelitian Aset Negara DPC Bogor Raya Divisi Komando Garuda Sakti, melaporkan pihak Pemdes dan Panitia PTSL Desa Dramaga Kecamatan Dramaga tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bogor Kabupaten.

Dirinya membawa beberapa Dokumen yang menjadi bukti jika memang terjadi Pungli PTSL di Desa tersebut. Ia pun menjelaskan jika ada 1000 pemohon PTSL, dan dikenakan biaya variatif mulai dari Rp. 500.000,00 hingga Rp. 650.000,00.

“Dengan ditarifkan segitu, sudah tentu bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL. Dikarenakan jika mengacu hal itu, pemohon yang berada di Zona V hanya berkewajiban membayar Rp. 150.000,00.,” Jelasnya Selasa, (04/09/2020).

Dirinya juga mengatakan bahwa, PTSL adalah Program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan progam ini tertuang dalam Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018.

“Sudah jelas instruksi Presiden, maka 3 Menteri duduk bersama membuat peraturan Surat Keputusan Besama (SKB) agar panitia penyelanggara di setiap Kabupaten tidak melanggar peraturan itu. Jadi kalau diatas SKB hal seperti ini jelas melanggar,” terangnya

Adapun dokumen yang disodorkan kepada pihak Kejaksaan Bogor tadi. Sandi telah melampirkan sejumlah dokumen pendukung. Mulai dari pengaduan masyarakat (Dumas), video kesaksian puluhan pemohon PTSL, dan bukti kwitansi dan pernyataan dari warga pemohon PTSL.

“Dengan berbekal laporan yang telah kami sodorkan, pihak Kejaksaan akan segera turun tangan. Sebab dengan apa yang dilakukan oleh pantia PTSL sekaligus Pemdes, terbukti menabrak aturan Hukum yang berlaku,” paparnya

Untuk diketahui bahwa dalam peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Dimana biaya PTSL Jawa dan Bali tidak boleh lebih dari 150 ribu. (Sani)

17 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.